Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KIH dan KMP damai, pemerintah ingin segera rapat dengan DPR

KIH dan KMP damai, pemerintah ingin segera rapat dengan DPR Saleh Husin. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Pemerintah menyambut baik damainya kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) yang berada di DPR. Dengan begitu, pemerintah optimis dapat berkoordinasi baik dengan DPR sebagai mitra kerja.

"Selama satu bulan ini kan kita belum sempat rapat kerja dengan teman-teman yang ada di DPR, sehingga nanti siang dengan ditandatanganinya rujuk kedua kubu ini tentu membuat jadi harmonis dengan teman-teman yang ada di DPR," ujar Menteri Perindustrian Saleh Husin di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (17/11).

Saleh berharap DPR telah siap menggelar RDP dengan pemerintah. "Kita harapkan seperti itu, supaya tidak tertunda lagi dan langsung bisa kita laksanakan (RDP)," ujar Saleh.

Orang lain juga bertanya?

Hal senada juga diutarakan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan di Kantor Presiden. Menurutnya, damainya dua kubu tersebut akan mempercepat konerja pemerintah juga. Ferry tidak bisa membayangkan jika saat RDP, pemerintah harus menghadap kubu yang satu dan dengan kubu yang lainnya.

"Kan enggak mungkin kalau misalnya komisi KMP yang ngundang, Komisi KIH ngundang kita, dua-duanya harus datang, karena mereka anggota DPR secara resmi, dari pada dua-duanya begitu makanya saya bilang kalau mau cepat bisa lakukan penjelasan dari pemerintah oleh pimpinan dewan," jelasnya.

Namun demikian, Ferry tidak setuju jika harus menunggu revisi UU MD3. Ferry mengatakan revisi tersebut akan memakan waktu, sehingga kegiatan-kegiatan sinergi dengan pemerintahan atau lembaga akan terganggu.

"Mudah-mudahan cepat kalau misal ada persyaratan ada UU itu lama lagi. Menurut saya harus ada langkah yang signifikan, apalagi sebentar lagi ada masa reses. Setidaknya lebih baik perubahan-perubahan UU harus menyusul kemudian yang harus segera diselesaikan progam lima tahun ke depan," jelasnya.

(mdk/cob)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Anggota Komisi III Ini Mengaku Tak Dapat Undangan Rapat saat DPR-Pemerintah Putuskan Revisi UU MK
Anggota Komisi III Ini Mengaku Tak Dapat Undangan Rapat saat DPR-Pemerintah Putuskan Revisi UU MK

Anggota Komisi III Ini Mengaku Tak Dapat Undangan Rapat saat DPR-Pemerintah Putuskan Revisi UU MK

Baca Selengkapnya
Colek Dasco, Puan Maharani Klaim Pimpinan DPR Tak Pernah Dengar Isu Revisi UU MD3
Colek Dasco, Puan Maharani Klaim Pimpinan DPR Tak Pernah Dengar Isu Revisi UU MD3

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR tak pernah ada wacana untuk merevisi MD3.

Baca Selengkapnya
DPR Kaji Permintaan MK Buat UU Ketenagakerjaan Baru
DPR Kaji Permintaan MK Buat UU Ketenagakerjaan Baru

DPR akan mengkaji usulan tersebut bersama-sama dengan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Reaksi Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK
Reaksi Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

Saat ini MK fokus pada persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan legislatif 2024.

Baca Selengkapnya
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak

Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.

Baca Selengkapnya
Airlangga: Kami Tak Tertarik dengan Kursi Ketua DPR
Airlangga: Kami Tak Tertarik dengan Kursi Ketua DPR

Airlangga mengaku pihaknya akan tetap mengikuti aturan MD3 dan memang tidak tertarik dengan kursi Ketua DPR.

Baca Selengkapnya
Puan Tegaskan Tak Ada Pembahasan Revisi UU MD3 untuk Ubah Syarat Jadi Ketua DPR
Puan Tegaskan Tak Ada Pembahasan Revisi UU MD3 untuk Ubah Syarat Jadi Ketua DPR

Puan enggan menjelaskan secara detail saat dipertegas mengenai RUU MD3 yang saat ini sudah masuk dalam daftar prolegnas prioritas.

Baca Selengkapnya
PDIP Yakin Revisi UU MD3 Tak Dibahas hingga Pelantikan Anggota DPR: Kami Punya Pengalaman Buruk
PDIP Yakin Revisi UU MD3 Tak Dibahas hingga Pelantikan Anggota DPR: Kami Punya Pengalaman Buruk

Said Abdullah menegaskan, tidak akan ada pembahasan revisi Undang-Undang MD3 hingga pelantikan anggota DPR.

Baca Selengkapnya
Said Abdullah Minta Pernyataannya Tidak Dipelintir Terkait Pengusulan Revisi UU MD3
Said Abdullah Minta Pernyataannya Tidak Dipelintir Terkait Pengusulan Revisi UU MD3

Said menilai tidak memahami pernyataan seseorang atau tokoh secara utuh dapat menyesatkan publik yang kemudian menjurus kepada kegaduhan.

Baca Selengkapnya
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.

Baca Selengkapnya
Gerindra Tidak Tertarik Revisi UU MD3, Tak Masalah PDIP Dapat Ketua DPR
Gerindra Tidak Tertarik Revisi UU MD3, Tak Masalah PDIP Dapat Ketua DPR

Gerindra tidak mendukung wacana revisi Undang-Undang MD3 soal kursi Ketua DPR.

Baca Selengkapnya
Ketua Banggar DPR Akui Usulkan Revisi UU MD3
Ketua Banggar DPR Akui Usulkan Revisi UU MD3

Pengajuan usulan revisi UU MD3 saat itu disampaikan terkait dengan kewenangan keuangan DPR RI yang perlu dijabarkan lebih lanjut.

Baca Selengkapnya