KIH lobi KMP revisi UU MD3 soal pemakzulan presiden

Merdeka.com - Koalisi Indonesia Hebat (KIH) melobi Koalisi Merah Putih untuk melakukan revisi UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR, DPRD (UU MD3) dan tata tertib DPR. Salah satu yang ingin direvisi yakni terkait dengan hak menyatakan pendapat.

Politikus PDIP Pramono Anung awalnya tak mau menjelaskan pasal apa yang diminta untuk direvisi dalam salah satu perundingan dengan KMP. Dia mengatakan, pasal ini yang jelas dianggap mengganggu sistem presidensial.

"Berkaitan dengan adanya beberapa pasal yang kemudian dianggap bisa membahayakan sistem presidensial dan untuk itu ini bagian yang kemudian diminta untuk duduk bersama dan dibicarakan dengan teman-teman di Koalisi Merah Putih," ujar Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/11).

Ketika didesak pasal apa yang dimaksud, mantan Sekjen PDIP ini tak mau menyebutkan dengan rinci. Dia hanya memberikan gambaran bahwa pasal ini berkaitan dengan hak menyatakan pendapat.

"Rahasia negara, intinya yang berkaitan dengan hak menyatakan pendapat dan sebagainya," singkat dia.

Pramono saat ini sedang melakukan pertemuan dengan petinggi KMP salah satunya Hatta Rajasa. Menurut informasi, pertemuan itu berlangsung di kediaman Hatta di Fatmawati, Jakarta Selatan.

Diketahui, dalam bagian kelima UU MD3 tentang Hak DPR, terdapat tiga hak yang dimiliki DPR yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Pasal 79 ayat 4 dijelaskan bahwa hak menyatakan pendapat adalah untuk menyatakan pendapat terkait dengan kebijakan pemerintah atau tentang kejadian luar biasa yang terjadi di Tanah Air atau di dunia internasional, dan tindak lanjut pelaksana hak interpelasi dan hak angket.

Selain itu, hak menyatakan pendapat juga bisa terkait dengan dugaan bahwa presiden dan wakil presiden melanggar hukum, pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya maupun perbuatan tercela sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden.

Hak menyatakan pendapat ini kerap dikaitkan dengan upaya memakzulkan. Pasalnya, di dalam pasal 215, apabila MK memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti, maka DPR bisa menyelenggarakan rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden ke MPR.