Kikis kecurangan, Bawaslu ajak masyarakat awasi Pemilu 2019
Merdeka.com - Guna mengikis terjadinya kecurangan saat penyelenggaraan pesta demokrasi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Solo mengajak berbagai kalangan aktif mengawasi tahapan Pemilu 2019. Bawaslu juga secara intensif melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif di kalangan masyarakat secara estafet di 5 kecamatan.
Sejumlah kelompok atau komunitas masyarakat di tingkat bawah, menjadi sasaran ajakan Bawaslu untuk turut mengawasi tahapan pemilu, baik Pileg maupun Pilpres.
"Kami terus mengajak komunitas atau organisasi berbasis agama dan lainnya, untuk andil menjadi mata dan telinga dalam pengawasan pemilu. Tujuannya untuk meminimalisasi kecurangan-kecurangan yang mungkin akan terjadi di pemilu 2019," ujar Ketua Bawaslu Kota Surakarta, Budi Wahyono di Solo, Jumat (5/10).
-
Bagaimana Bawaslu menangani pelanggaran Pemilu? “Jika ada informasi pelanggaran, Bawaslu di Jawa Tengah akan mengutamakan pencegahan. Jika pencegahan sudah dilakukan tapi tetap terjadi pelanggaran, maka pengawas pemilu akan memproses penanganan pelanggaran,“
-
Kenapa Bawaslu Jateng menangani pelanggaran Pemilu? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Siapa saja yang harus terlibat dalam menjaga kerukunan di pemilu? Cara ini perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Masing-masing harus saling mendukung untuk menciptakan demokrasi yang sesuai dengan asas luber jurdil.
-
Apa saja yang harus dilakukan masyarakat untuk menjaga kerukunan di pemilu? Terakhir, akan dijelaskan cara menjaga kerukunan dalam pemilu bagi masyarakat. Selain pemerintah, masyarakat juga harus aktif dalam menegakkan toleransi selama pelaksanaan pemilu. Berikut cara menjaga kerukunan dalam pemilu bagi masyarakat, bisa dipraktikkan: 1. Menjaga Komunikasi yang Positif: Masyarakat dapat memastikan bahwa komunikasi dengan sesama warga negara tetap positif dan hormat meskipun memiliki perbedaan pilihan politik.
-
Apa yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu dalam Pilkada 2024? Lolly mengatakan bahwa pengawasan media sosial menjadi salah satu hal yang didalami oleh Bawaslu agar mitigasi dapat dilakukan saat mengawasi pelaksanaan Pilkada 2024.
-
Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan pemilu di Indonesia? Dalam konteks Indonesia, aktor-aktor seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat memiliki peran dalam memastikan pemilu berjalan dengan baik dan adil.
Dengan sosialisasi tersebut diharapkan semakin menumbuhkan semangat masyarakat untuk turut mengawasi tahapan pemilu. Ia berharap masyarakat lebih aktif memberikan pengaduan dan pelaporan. Sehingga pengawasan akan lebih efektif dengan adanya kemudahan informasi dari masyarakat.
"Bagi masyarakat yang memberikan informasi awal, kita permudah dengan akses WhatsApp," kata Budi.
Saat ini, lanjut Budi, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Solo mencapai 408.787 penduduk. Sementara jumlah pengawas di tiap kelurahan hanya satu orang dan kecamatan, juga hanya tiga orang untuk bertugas selama tahapan pemilu.
Sedangkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Solo saat ini mencapai 1.732. Ia menyampaikan, jumlah tersebut nantinya akan menjadi catatan awal guna merekrut pengawas TPS saat mendekati pemilu di 2019 mendatang.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Beberapa strategi pengawasan pemilu beserta tujuan dan langkah-langkahnya.
Baca SelengkapnyaAnggota Bawaslu RI Puadi mengatakan, keberpihakan kepala desa menjadi salah satu permasalahan yang banyak terjadi.
Baca SelengkapnyaMasyarakat bisa berkontribusi menyukseskan pemilu dengan cara melaporkan setiap kecurangan yang terjadi di lapangan.
Baca SelengkapnyaBawaslu berjanji menegakkan aturan sesuai perundang-undangan bila ditemukan pelanggaran Pemilu.
Baca SelengkapnyaBawaslu Bali fokus memantau penyebaran isu-isu yang muncul di Pulau Dewata.
Baca SelengkapnyaBadan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI kembali melakukan sosialisasi penting terkait pengawasan Pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaMasyarakat diminta berpartisipasi mengawasi dan melapor segala bentuk pelanggaran Pemilu ke Bawaslu.
Baca SelengkapnyaBanyaknya pihak yang mengawasi setiap proses pemungutan dan perhitungan suara.
Baca SelengkapnyaKerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca SelengkapnyaBawaslu mengatakan politik uang dan netralitas ASN menjadi kerawanan Pilkada 2024
Baca SelengkapnyaUntuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap ASN yang harus netral, Bawaslu terus melakukan monitoring.
Baca SelengkapnyaBudi Setiyono menyampaikan tentang tata kerja Badan Pengawas Pemilu 2024 ini.
Baca Selengkapnya