Kinerja buruk, menteri-menteri ini pantas di-reshuffle

Merdeka.com - Pol-Tracking Institute melakukan survei terhadap kinerja para menteri di kabinet kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hasilnya, mayoritas masyarakat menginginkan agar Jokowi melakukan reshuffle kabinet, atau mengganti sejumlah menteri yang dinilai kinerjanya tidak memuaskan.

"Kekecewaan publik mencapai 48,5 persen atas kinerja kabinet dan 36 persen masyarakat setuju Presiden adakan pergantian menteri, sedangkan, 24,1 persen mengatakan tidak setuju dan 30,2 persen mengatakan tidak tahu atau tidak menjawab," kata Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yudha saat memaparkan hasil surveinya, Minggu (19/4) lalu.

Para menteri Jokowi ini dinilai belum bisa memaksimalkan program-program pemerintah seperti yang dijanjikan oleh Jokowi saat kampanye lalu. Seperti kebijakan yang pro rakyat, tidak bisa dijalankan dengan baik karena naiknya harga bahan pokok, tarif listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang berakibat pada bertambahnya kesengsaraan rakyat.

Guru Besar Politik Universitas Padjajaran Obsatar Sinaga mengatakan, memang kinerja menteri Jokowi belum terlihat maksimal dalam menjalankan program pemerintah. Misalnya, kata dia, Nawa Cita Jokowi yang digaungkan saat kampanye masih jauh dari harapan.

"Kesejahteraan yang menyangkut aspek hidup rakyat, sulit diwujudkan. Inflasi masih tinggi, nilai rupiah anjlok, Nawa Cita masih jauh dari harapan," ujar Obsatar saat berbincang, Selasa (21/4) malam.

Dia menyatakan bahwa kepercayaan rakyat kepada Jokowi sejauh ini masih tinggi. Namun sayang, kinerja menterinya tidak memadai dan dia sependapat jika Jokowi memang harus melakukan perombakan kabinet meski baru berjalan enam bulan.

Namun demikian, Obsatar tidak mau secara gamblang siapa saja menteri yang pantas untuk diganti oleh Jokowi. Menurut dia, kewenangan penuh ada di Jokowi soal pergantian menteri tersebut.

"Reshuffle adalah salah satu prerogatif presiden, apalagi untuk mengganti pembantu-pembantunya atau merotasi. Ekspektasi rakyat kepada Jokowi tinggi, sedangkan sampai hari ini kinerja menteri tidak memadai, jadi wajar kalau di-reshuffle," tegas dia.

Pergantian menteri memang sudah sejak lama disuarakan oleh PDIP. Politikus PDIP Effendi Simbolon yang paling kencang mengkritik dan meminta agar Jokowi introspeksi diri dengan kinerja para menteri yang dinilai liberal dan jauh dari ideologi PDIP.

Berikut menteri-menteri yang dinilai pantas untuk di-resuhffle dihimpun merdeka.com:

Andi Widjajanto

Politikus PDIP Effendi Simbolon geram dengan orang di sekeliling Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, ada orang di sekeliling Jokowi yang tak memiliki kapabilitas. Dia menuding salah satunya adalah Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto."Andi (Widjajanto) pengkhianat, anak baru kemarin tapi ngatur-ngatur negeri ini," kata Effendi dalam diskusi bertajuk 'Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK' di kawasan SCBD, di Jalan Sudirman, Jakarta, Senin (26/1).Effendi juga kembali mengkritik para pembantu Jokowi. Banyak menteri-menteri Jokowi yang tak dikenal sehingga presiden sulit mengendalikan pemerintahan."Berangkatnya pemerintahan ini terus terang antara nakhoda dengan kru tidak saling kenal. Bayangkan kalau antar kru tidak saling kenal. Tapi sebuah keniscayaan. Ini harus kami terima," katanyaAndi sendiri sudah melakukan pertemuan dengan Effendi pasca dirinya disebut pengkhianat. Menurut Andi, Effendi menyesalkan komunikasi yang tidak lancar antara PDIP dan Jokowi. Sebab Andi memang sengaja diplot oleh PDIP untuk menjaga komunikasi antara PDIP dan pemerintah.Sejumlah sumber menyebutkan, Andi dinilai PDIP telah memutus komunikasi antara PDIP dan Jokowi. Hal ini salah satu yang menjadikan hubungan PDIP dan Jokowi kerap memanas.

Rini Soemarno

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon meminta pemerintah segera mencopot beberapa menteri yang dinilai menjadi duri dalam daging bagi kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Ada tiga menteri yang menjadi sorotan Effendi, yakni Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil.Effendi menilai, nama-nama tersebut tak punya taring untuk menghadapi mafia di Indonesia, utamanya di sektor minyak dan gas. Rini Soemarno sendiri disebut-sebut menjadi sosok yang menempatkan pihak-pihak asing dalam mengelola sumber daya alam Indonesia."Rini Soemarno nya yang harus direshufle. Saya dari awal bilang, telusuri siapa Rini, siapa Sudirman, siapa Sofyan. Posisi Rini Soemarno segera dicopot, diganti. Dia hanya mereduksi kepemimpinan Jokowi," ucap Effendi dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/11).Anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut bahkan menganggap sosok Rini layak digantikan oleh sosok Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang dinilai lebih tegas dan memiliki nasionalisme yang tinggi."Ganti saja Rini, pindahkan Susi, biar dia (Susi) pegang dua (Kementerian)," tegas Effendi.

Sudirman Said

Politikus PDIP Effendi Simbolon tak setuju dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dia sendiri merasa heran dan tidak tahu mengapa Wapres Jusuf Kalla (JK) ngotot ingin menaikkan harga BBM. Dia menuding kenaikkan BBM ini terjadi karena ulah Menteri ESDM Sudirman Said yang menganut paham liberal."Saya tidak tahu (alasan JK menaikkan BBM), dan mendengar Sudirman Said, Rini itukan orang Pak JK. Tidak ada unsur PDIP. Mazhabnya itu aliran liberal menempatkan komoditas subsidi jadi pasar bebas," kata Effendi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/11).Effendi menegaskan, PDIP belum mau menerima sikap pemerintah yang ingin menaikkan harga BBM. Hal ini akan terus terjadi sebelum pemerintah benar-benar memberikan alasan yang kuat untuk menaikkan BBM."Yang pasti sampai akhir keputusan akan bersikap seperti ini. Sebelum pemerintah belum memberikan bukti konkret penanganan di sektor energi. Karena saya hampir 10 tahun di Komisi VII yang merupakan kealpaan yang disengaja oleh negara dan membuat ketergantungan kita terhadap impor dan BBM berbasis fosil. Ini kealpaan yang saya tentang," tegas Effendi.

Sofyan Djalil

Politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon masih belum puas atas penunjukan beberapa tokoh profesional dalam kabinet Kerja Jokowi. Menurutnya para menteri berlatar belakang profesional itu tak sejalan dengan ideologi PDI Perjuangan yang pro rakyat.Menurut Effendi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil salah satu yang memiliki rekam jejak tak jelas. Tidak hanya itu, Sofyan juga disebut tidak sejalan dengan ideolgi kerakyatan yang dimiliki PDIP."Sofyan Djalil, Sudirman Said, Rini Soemarno ini gak jelas. Ngapain mereka yang enggak sejalan dengan ideologi PDIP ditempatkan pada sektor vital seperti itu," kata Effendi Simbolon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11).Menurutnya rekam jejak ketiga tokoh itu belum jelas dalam pemerintahan. Mereka dinilai sebagai menteri yang berbau neoliberal."Saya gak pernah tahu rekam jejaknya. Ketika menetapkan komoditi diserahkan pasar ya wajar orang-orangnya tidak berasal dari PDIP," terang dia.Lanjut dia, PDI Perjuangan bukan partai yang anti kepentingan asing. Namun, negara harus tetap diposisikan sebagai kekuatan kontrol terhadap pasar."Kita tidak anti asing tapi tidak pro neolib. Maka negara harus pada nomor satunya," pungkas dia.