Kinerja DPD rendah di survei, OSO bilang 'tergantung yang bayar'
Merdeka.com - Charta Politika merilis hasil survei kinerja DPR, MPR, dan DPD. Dalam survei tersebut, DPD dianggap belum menjalankan tugasnya dengan baik dibandingkan dengan DPR atau MPR.
Hal itu langsung ditanggapi santai oleh Ketua DPD, Oesman Sapta Odang (OSO). Dia malah menyindir Anggota DPR yang marak terjerat kasus korupsi dan ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya kira tergantung siapa yang bayar survei, tapi kinerja DPR lebih hati-hati ya kedua, seperti Bamsoet (Ketua DPR) ini kan dia pernah di Komisi III jadi prinsip dasar hukum dia mengerti. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang ketangkep KPK," kata OSO di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/8).
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Bagaimana DPR menilai kinerja TNI-Polri dalam Pemilu 2024? 'Jadi good job buat TNI-Polri, semuanya maksimal, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan. Semua jajaran mengikuti instruksi yang telah diberikan pimpinan masing-masing.' 'Karena bagaimanapun, momen pemilu memang sangat sakral di dalam negara demokrasi, perlu pengamanan ekstra. Dan TNI-Polri berhasil lakukan itu dengan baik,' tutup Sahroni.
-
Kenapa DPR nilai efek jera belum optimal? 'Saya rasa masih ada yang kurang optimal di pencegahan dan juga penindakan. Maka saya minta pada pihak-pihak yang berwenang, tolong kasus seperti ini diberi hukuman yang berat, biar jera semuanya. Jangan sampai karena masih remaja atau di bawah umur, perlakuannya jadi lembek. Kalau begitu terus, akan sulit kita putus mata rantai budaya tawuran ini,' jelasnya.
-
Bagaimana DPR membantu PMI? 'Saya optimis di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit, Atase Kepolisian kita bisa bertambah,' ujarnya dalam siaran tertulis, Kamis (2/5).
-
Bagaimana DPR berharap Polri bekerja? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Apa yang diapresiasi oleh DPR? Mengomentari hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni ikut mengapresiasi.
Menurutnya, semakin baik penilaian DPR maka akan semakin besar tanggung jawabnya. Dia juga berharap hasil survei DPR, MPR dak DPD itu bukan sebuah rekayasa dan bisa terus dijadikan tolok ukur.
"Nah selalu besar ini bebannya akan berat sekali itu sebabnya saya katakan bagi polusi itu dengan DPD supaya apa? Supaya bebannya ringan tujuannya tercapai begitu. DPR dan mudah-mudahan hasil survei itu betul-betul menjadi ukuran yang tidak karena rekayasa karena kita juga tidak tahu ukuran kita seperti apa," ungkapnya.
DPD, kata OSO, juga akan melakukan evaluasi terhadap kinerjanya selama ini. Tambahnya penilaian terbaik adalah penilaian yang berasal dari masyarakat langsung.
"Pasti, dengan adanya penilaian-penilaian begini kita juga kayaknya harus mengevaluasi, kalau saya serahkan kepada masyarakat," ucapnya.
"Apa nilai DPD sekarang di mata masyarakat, kalau umpanya nilainya positif itu artinya masyarakat yang menilai. Kalau negatif kita harus memperbaiki terus mengejar memperbaikinya," tandasnya.
Charta Politika melakukan survei terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Survei dilakukan terkait lembaga mana yang paling baik menjalankan fungsinya.
Manajer Riset Charta Politika, Muslim Tanja mengatakan, DPR merupakan lembaga dianggap masyarakat paling baik dalam menjalankan fungsinya di bawah pimpinan Ketua DPR Bambang Soesatyo.
"DPR lebih unggul atau dianggap oleh masyarakat lebih baik menjalankan fungsinya dibanding MPR dan DPD," kata Muslimin di Penang Bistro, Jakarta Selatan, Selasa (28/8).
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 1 Juli 2024.
Baca SelengkapnyaDPR Banyak Dapat Kritik dari Rakyat, Puan Maharani ungkap sederet poin kritiknya.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR memarahi Ketua KPU terkait berbagai hal dalam rapat Komisi II.
Baca SelengkapnyaPenurunan tingkat kepercayaan ini menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintahan Prabowo Gibran mendatang
Baca SelengkapnyaKehadiran anggota DPR dalam rapat paripurna (Rapur) selalu saja mengundang tanda tanya
Baca SelengkapnyaLembaga kepolisian dalam paparannya dipimpin Wakapolri Komjen Agus Andrianto, meminta anggaran naik menjadi Rp165 triliun lebih.
Baca SelengkapnyaDalam rapat tersebut, Arteria Dahlan keras mengkritik KPU karena tidak bisa membuat keputusan dan bergantung pada Bawaslu
Baca SelengkapnyaPDIP memperoleh suara paling tinggi yakni 20,3 persen.
Baca SelengkapnyaGuspardi menyoroti komisioner KPU. Dia menyebut, dari 7 komisioner, hanya 3 komisioner yang hadir
Baca SelengkapnyaBerdasarkan hasil survei, kepercayaan publik paling tinggi adalah kepada TNI mencapai 93 persen
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi II DPR Fraksi Partai Demokrat Ongku P. Hasibuan menegur kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selama Pemilu.
Baca SelengkapnyaTaryono menambahkan, pengesahan 1 RUU dari 47 Daftar RUU Prioritas 2024 merupakan potret buram kinerja legislasi DPR.
Baca Selengkapnya