Kinerja pemerintah diiklankan di bioskop, Fadli Zon ragu dan curiga hoaks

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon kembali mengomentari iklan program capaian pemerintah yang ditayangkan di bioskop. Kali ini dia menyangsikan capaian kinerja pemerintah yang ditampilkan dalam iklan tersebut. Sehingga, menurutnya, harus diverifikasi kebenarannya.

"Capaian-capaian itu harus diverifikasi, benar atau tidak? Jangan-jangan hoaks, gitu kan, dari sisi substansinya kan ada sejumlah masalah juga atau klaim-klaim capaian tapi ternyata tidak sesuai apa yang menjadi kenyataan," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senaya, Jakarta, Jumat (14/9).

Fadli juga menilai iklan capaian pemerintah itu ditayangkan tidak pada tempatnya. Sebab, bioskop ada tempat hiburan masyarakat.

"Bayangkan coba nanti kalau ada instansi-instansi yang lain melakukan hal yang sama. Berapa lama orang menunggu padahal mereka butuh hiburan," ungkapnya.

Menurutnya, iklan tersebut terkesan menghambur-hamburkan uang negara. Dia menyarankan uang itu sebaiknya digunakan untuk membantu korban gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Itu kan mubazir untuk apa membayar iklan ke bioskop yang memang bioskop sudah mempunyai pendapatan di tonton juga lebih sedikit orang ketimbang misalnya. Di medium yang lebih luas, jadi menurut saya itu mubazir," ucapnya.

Untuk diketahui, Iklan berjudul '2 Musim, 65 Bendungan' itu diputar sebelum penayangan film di bioskop. Iklan tersebut menampilkan pembangunan sejumlah bendungan diikuti dengan testimoni seorang petani dan ditutup dengan kutipan dari Presiden Jokowi dan tagar MENUJUINDONESIAMAJU.

Presiden Joko Widodo menanggapi polemik iklan program kerja pemerintah di bioskop. Jokowi menegaskan, iklan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat soal hasil kerja pemerintah.

"Ya masyarakat kan perlu mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mana yang sudah (pemerintah kerjakan), mana yang dalam proses, mana yang akan dikerjakan. Kita ini ingin menyampaikan apa adanya ya," tegas Jokowi usai membuka Kongres XXXVI Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) di Auditorium The Forest Resort, Pamoyanan, Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/9).

Jokowi mengingatkan, iklan program kerja pemerintah di bioskop sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Di mana, Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai humas pemerintah berkewajiban menyampaikan kepada publik tentang hasil kerja pemerintah.

"Itu amanat UU bahwa baik pembangunan yang sudah selesai atau masih dalam proses atau belum selesai harus terus diinfokan agar mereka (masyarakat) ikuti," jelasnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini membantah jika iklan program kerja pemerintah bagian dari kampanye Jokowi sebagai capres petahana di Pilpres 2019.

"Itu kan dari tiga, empat tahun lalu menyampaikan, sudah disampaikan baik lewat youtube, tv," tutur dia.

"Kalau dulu kan menteri penerangan yang menerangkan (hasil kerja pemerintah). Masak sekarang suruh diam gini," kata Jokowi sembari menutup mulut.