Follow
KIP: Hampir seluruh parpol belum mendukung keterbukaan publik
Merdeka.com - Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdulhamid Dipopramono mengatakan, hampir seluruh partai di Indonesia tidak mendukung keterbukaan informasi publik. Kondisi ini terjadi ketika lembaga ini mengirimkan 12 berkas kepada seluruh partai dan hanya satu yang mengembalikan.
"Dari 12 berkas, hanya satu parpol yang mengembalikan," ungkap Abdulhamid saat memberikan laporan keterbukaan publik di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (12/12).
Temuan itu diperoleh dari hasil survei yang dilakukan KIP dengan mengirimkan kuesioner yang ditutup pada 21 November 2013. Hasilnya, hanya Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengembalikannya.
-
Bagaimana Indikator Politik melakukan survei ini? Metode pengambilan data dilakukan melalui wawancara tatap muka kepada 1.200 sampel responden yang dipilih menggunakan multistage random sampling.
-
Bagaimana cara survei dilakukan? Survei dilakukan dengan wawancara responden menggunakan telepon pada 23-24 Desember 2023.
-
Bagaimana survei ini dilakukan? Survei dilakukan di seluruh Indonesia melibatkan 1.262 responden secara nasional, dan 4.000 responden di Jawa.
-
Apa itu kuesioner? Kuesioner adalah sebuah instrumen penelitian yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari responden.
-
Apa itu Surat Suara Pemilu? Surat suara pemilu adalah selembar kertas atau dokumen yang digunakan oleh pemilih untuk memberikan suara mereka dalam pemilihan umum atau pemilu.
-
Bagaimana PPK melakukan tugasnya dalam pemilu? Dalam menjalankan tugasnya, PPK harus menjaga netralitas dan independensinya sehingga proses pemilihan umum dapat berjalan secara adil dan transparan.
"Komisi Informasi Pusat memberikan penghargaan kepada PDI Perjuangan atas komitmennya dalam keterbukaan informasi publik," ujarnya.
Dari hasil penilaiannya, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini mendapat nilai 25,923. Angka ini terhitung tinggi karena 11 partai lainnya hanya mendapat angka nol. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Setelah, Poltracking Indonesia, dilanjutkan dengan Parameter Politik Indonesia (PPI) dan Voxpol Center Research and Consulting.
Baca Selengkapnya
Hasil monitoring KPUD DKI Jakarta menunjukkan warga yang memilih calon gubernur dan calon wakil gubernur hanya 50 persen.
Baca Selengkapnya
Survei Litbang Kompas menunjukkan Koalisi Indonesia Maju (KIM) tidak kompak dalam memenangkan Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta.
Baca Selengkapnya
Penurunan tingkat kepercayaan ini menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintahan Prabowo Gibran mendatang
Baca Selengkapnya
Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) membeberkan alasan memberikan sanksi kepada lembaga Poltracking.
Baca Selengkapnya
Survei dilakukan pada 4-11 Januari 2024 terhadap 1.220 responden. Survei dilakukan melalui teknik wawancara tatap muka
Baca Selengkapnya
Hal ini menanggapi perbedaan hasil survei Poltracking Pilgub Jakarta hingga memutuskan keluar dari Persepi. Poltracking juga diberi sanksi oleh Persepi.
Baca Selengkapnya
Sementara itu, PSI menduduki posisi paling tinggi untuk partai non-parlemen.
Baca Selengkapnya
Zaky sangat menyayangkan bahwa seharusnya formulir C1 bisa secepatnya di unggah ke Sirekap.
Baca Selengkapnya
Hasil itu berdasarkan temuan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dilakukan pada 2-11 September 2023.
Baca Selengkapnya
Hasil Survei Litbang Kompas menyatakan, sebanyak 63,7 persen responden menyetujui agar praktik politik dinasti dibatasi.
Baca Selengkapnya