Follow
Kisruh DPD, Farouk belum tahu usul penambahan kursi pimpinan
Merdeka.com - Wacana penambahan kursi pimpinan DPD lewat revisi Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) tengah bergulir. Usulan penambahan ini dianggap menjadi salah satu upaya rekonsiliasi di internal lembaga senator itu.
Wakil Ketua DPD periode 2014-2019 Farouk Muhammad mengaku belum dihubungi terkait wacana penambahan tersebut. Farouk mempertanyakan usulan tersebut murni kebutuhan lembaga DPD atau hanya dinamika politik seperti di DPR.
"Kami belum pernah dikonfirmasi soal itu, kita ikuti saja mungkin itu, enggak tahu apakah itu murni ini atau karena gelombang yang sama di DPR, yang jelas kami belum pernah dikonfirmasi," kata Farouk di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/5).
-
Apa usulan Baleg DPR tentang DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Bagaimana usulan Baleg DPR soal DKJ di sampaikan? Mulanya, Awiek menyoroti Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU DKJ Nomor 572 terkait pemindahan status ibu kota ke IKN.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa saja yang diusulkan untuk Pilgub DKI 2024? Hasto mengatakan hal itu menanggapi pertanyaan terkait peluang PDI Perjuangan memasangkan dua mantan gubernur DKI Jakarta yakni Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon gubernur - wakil gubernur DKI Jakarta.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
Namun, Farouk menyebut pimpinan sudah pernah mengirimkan usulan tersebut sebelum kisruh di tubuh DPD terjadi.
"Yang jelas pimpinan DPD pernah mengirimkan usulan sebelum kasus ini terjadi. Itu pernah kita ajukan. Kalau ada ide dari teman di sebelah ya nanti kita tunggu mereka konfirmasinya ke kami," terangnya.
Kendati demikian, dia mendukung usulan penambahan tersebut asalkan tidak menabrak aturan hukum yang ada. "Eh ya boleh boleh saja sebagai langkah politik tentu saja tanpa menafikan prinsip hukum," pungkasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Bahkan, penambahan jumlah menteri juga belum dibahas oleh Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
PKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit
Baca Selengkapnya
Para anggota DPD RI mewakili daerah pemilihan masing-masing sehingga memiliki hak yang sama, termasuk untuk menjadi pimpinan lembaga tinggi negara itu.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.
Baca Selengkapnya
Kata Dasco saat ini hanya menunggu waktu lantaran sudah selesai di pengambilan keputusan tingkat I.
Baca Selengkapnya
Gerindra mengakui sejauh ini isu-isu tentang kabinet Prabowo-Gibran masih sebatas aspirasi.
Baca Selengkapnya
Waketum Golkar menjelaskan awal mula pembahasan lima kursi menteri dari pertemuan dengan kader.
Baca Selengkapnya
Cak Imin menegaskan, PKB saat ini pada posisi menunggu arahan dari Prabowo sebagai presiden terpilih perihal kursi menteri.
Baca Selengkapnya
Dasco mengklaim tidak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Jakarta untuk membahas pengesahan revisi undang-undang Pilkada.
Baca Selengkapnya
Pembahasan jatah kursi menteri kemungkinan bakal dilakukan usai sidang sengketa Pemilu di MK.
Baca Selengkapnya
Penambahan komisi di DPR disebut-sebut untuk menyesuaikan dengan jumlah kementerian di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnya