Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kisruh Golkar masih panas, Yusril dikambinghitamkan

Kisruh Golkar masih panas, Yusril dikambinghitamkan Ical dan Agung Laksono buka Mupimnas Kosgoro. ©2014 merdeka.com/muhammad lutfhi rahman

Merdeka.com - Gugatan kubu Aburizal Bakrie (Ical) terhadap kubu Agung Laksono ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pengadilan meminta agar kisruh internal Golkar dikembalikan ke Mahkamah Partai Golkar.

Kuasa Hukum Ical Yusril Ihza Mahendra protes dengan putusan tersebut. Menurut dia, hal ini terjadi karena intervensi dari surat Mahkamah Partai yang dikirimkan ke pengadilan agar tidak memutuskan gugatan itu karena mahkamah sedang bersidang.

Pakar Hukum Tata Negara ini menilai, tidak layak PN Jakbar mengikuti apa yang diinginkan oleh mahkamah partai. Sebab yang beperkara hanya Ical dan Agung Laksono.

Orang lain juga bertanya?

"Yang jadi pertimbangan hakim dalam sidang ini adalah surat-surat dari pengadilan Mahkamah Partai Golkar. MP bukan pihak yang beperkara karena itu merupakan bentuk intervensi yang dilakukan oleh pihak yang ketiga. Mengapa hakim harus mempertimbangkan surat-surat itu?" kata Yusril usai menghadiri sidang gugatan di PN Jakarta Barat, Selasa (24/2) kemarin.

Mahkamah Partai sendiri diketahui sudah mengirim beberapa kali surat ke PN Jakbar. Isinya, meminta hakim tidak memutus gugatan kubu Ical karena mahkamah partai sedang melakukan sidang soal kisruh ini.

Sementara itu, Agung Laksono sendiri menanggapi dingin soal ditolaknya gugatan ini dan kubu Ical berencana mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dia memilih untuk menunggu hasil mahkamah partai saja.

"Ya itu adalah hak mereka. Kita ikuti persidangan besok, apa pun hasilnya," ujar Agung dalam konferensi pers di Gedung DPP Golkar.

Sebelumnya, kubu Agung Laksono juga sudah melakukan gugatan terhadap penyelenggaraan Munas Ancol yang memenangkan Ical sebagai ketua umum. Namun hasilnya hampir sama, PN Jakarta Pusat merasa tidak berwenang memutuskan gugatan itu.

Wakil Ketua Umum Golkar kubu Agung Laksono, Yorrys Raweyai juga ikut berkomentar soal hasil sidang PN Jakbar tersebut. Yorrys bahkan menyalahkan sikap Yusril yang ingin ajukan kasasi karena hanya menambah gejolak yang terjadi di tubuh Golkar. Terlebih lagi, Yusril bukan merupakan kader Partai Golkar.

"Saya sampaikan bahwa dengan dikeluarkannya keputusan sela di pengadilan Jakpus kemudian dimotori oleh yang bukan Golkar yakni saudara Yusril Ihza Mahendra, dengan berbagai macam teknik sebagai pakar hukum yang terkesan memiliki subjektivitas tertentu pada salah satu kubu, maka ini menimbulkan berbagai macam gejolak di tubuh partai," kata Yorrys. (mdk/rnd)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Munaslub Golkar, Upaya Ganggu Soliditas di Tikungan Terakhir
Munaslub Golkar, Upaya Ganggu Soliditas di Tikungan Terakhir

Munaslub Golkar dilakukan oleh Faksi Kecil yang bermain di tikungan terakhir jelang Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Airlangga dan Beringin yang Tak Pernah Berhenti Gonjang Ganjing
Airlangga dan Beringin yang Tak Pernah Berhenti Gonjang Ganjing

Partai Beringin tua kembali panas. Kini, giliran Airlangga Hartarto memutuskan untuk mundur dari kursi ketua umum Partai Golkar.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tim Hukum Ganjar Senggol Yusril Ungkit Ucapan
VIDEO: Tim Hukum Ganjar Senggol Yusril Ungkit Ucapan "Andai Saya Gibran Untuk Tak Maju"

MK kembali menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dengan pemohon pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.

Baca Selengkapnya
Yusril Sebut Gugatan AMIN dan Ganjar Melawan MK, Bukan KPU
Yusril Sebut Gugatan AMIN dan Ganjar Melawan MK, Bukan KPU

Sebab AMIN dan Ganjar-Mahfud dianggap menggugat tahapan sebelum pemilu

Baca Selengkapnya
Mundur dari Golkar, Jusuf Hamka Ungkap Airlangga Terzalimi karena Kursi Ketum Direbut Orang Powerful
Mundur dari Golkar, Jusuf Hamka Ungkap Airlangga Terzalimi karena Kursi Ketum Direbut Orang Powerful

Jusuf Hamka mengakui keputusan mundur karena melihat pergolakan di Golkar yang berujung pengunduran diri Airlangga.

Baca Selengkapnya
Analisis: Waspada Jagal Politik Merusak Legitimasi Airlangga sebagai Ketum Golkar
Analisis: Waspada Jagal Politik Merusak Legitimasi Airlangga sebagai Ketum Golkar

Pengamat Hukum, Erlanda Juliansyah Putra menilai, momentum kasus ini tak bisa lepaskan dari timeline politik jelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Jusuf Kalla: Ada Orang Dalam Undang Pihak Luar Kuasai Golkar, Mengkhianati Partai!
Jusuf Kalla: Ada Orang Dalam Undang Pihak Luar Kuasai Golkar, Mengkhianati Partai!

Internal Golkar kembali panas jelang Munas pemilihan ketua umum

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jusuf Hamka Blak-Blakan Airlangga Terzalimi Hingga Kursi Ketum Direbut Orang Powerfull
VIDEO: Jusuf Hamka Blak-Blakan Airlangga Terzalimi Hingga Kursi Ketum Direbut Orang Powerfull

Anggota Dewan Penasihat Partai Golkar, Jusuf Hamka mengungkapkan pengunduran dirinya dari Partai Golkar.

Baca Selengkapnya
Yusril Tak Gentar Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Kapolri di Sidang Sengketa Pilpres 2024
Yusril Tak Gentar Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Kapolri di Sidang Sengketa Pilpres 2024

Yusril menjelaskan, kehadiran Kapolri bisa saja dimungkinkan atas kewenangan majelis hakim MK.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Yusril Ungkap Peluang Kesuksesan Hak Angket Hingga Pemakzulan Jokowi Hancurkan RI
VIDEO: Yusril Ungkap Peluang Kesuksesan Hak Angket Hingga Pemakzulan Jokowi Hancurkan RI

Yusril menambahkan penggunaan hak angket DPR akan membawa negara ini ke dalam ketidakpastian

Baca Selengkapnya
TKN Prabowo-Gibran Siap Hadapi Gugatan Sengketa Pilpres di MK, Hashim: Ada Pak Yusril
TKN Prabowo-Gibran Siap Hadapi Gugatan Sengketa Pilpres di MK, Hashim: Ada Pak Yusril

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyatakan siap menghadapi gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Selengkapnya
JK: Golkar Sangat Tergantung Penguasa Cari Koalisi, Bahaya Kalau Begini Terus
JK: Golkar Sangat Tergantung Penguasa Cari Koalisi, Bahaya Kalau Begini Terus

JK sebut Golkar telat dalam menentukan arah koalisi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca Selengkapnya