Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kisruh Partai Berkarya, DPW Jateng Tolak Hasil Munaslub Versi Muhdi PR

Kisruh Partai Berkarya, DPW Jateng Tolak Hasil Munaslub Versi Muhdi PR DPW Partai Berkarya Jateng. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Jawa Tengah menolak kepengurusan DPP Partai Berkarya hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang diselenggarakan oleh Presidium Penyelamat Partai Berkarya di Jakarta 11-12 Juli lalu. Meskipun kepengurusan tersebut sudah disahkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM.

"Jajaran DPW Berkarya Jawa Tengah tetap solid mendukung Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) sebagai Ketua Umum Partai Berkarya dan Priyo Budi Santosa sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya. Dan juga menolak, serta tidak mengakui adanya Munaslub yang diselenggarakan oleh Presidium Penyelamat Partai Berkarya," ujar Sekretaris DPW Partai Berkarya Jateng, Miko Vinaldho, saat konferensi pers di Lorin Solo Hotel, Senin (10/8).

DPW Berkarya Jateng, dikatakannya, menampik adanya isu yang menyebutkan bahwa telah mengirimkan delegasi untuk mengikuti Munaslub versi Muhdi PR. Jika ada pihak yang mengaku sebagai delegasi DPW Berkarya Jawa Tengah serta menerbitkan dokumen-dokumen DPW, maka pihaknya akan menempuh jalur hukum.

Ketua DPW Berkarya Jateng, Suwito mengakui ada beberapa pengurus tingkat kabupaten/kota yang ikut mendukung terselenggaranya Munaslub di Jakarta. Meski menganggap sebagai dinamika politik, namun pihaknya tetap menindak tegas, sesuai amanat Rapimnas IV serta termaktub dalam AD/ART partai.

"Siapapun kader Partai Berkarya yang mengikuti kegiatan Munaslub harus dipecat. Saya sendiri juga menindaklanjuti kemarin, dari 36 kabupaten/kota ada 6 yang ikut Munaslub, untuk DPW ada 4 personel, itu sudah saya non aktifkan," katanya.

Menurut Suwito, pemecatan tersebut diiringi surat pemberitahuan ke masing-masing KPU, KPU Jawa Tengah serta tembusan untuk Bawaslu. Terkait agenda Rakernas Partai Berkarya versi Muhdi PR di Surabaya pertengahan Agustus ini, pihaknya tetap tidak akan mengirimkan delegasi.

DPW Jateng berharap, DPP segera penyelesaian permasalahan tersebut dengan sebaik-baiknya. Serta segera mengkonsolidasikan kembali seluruh kader partai untuk segera menjalankan strategi pemenangan Pemilu 2024.

Wakil Bendahara Umum DPP Partai Berkarya Purwanto Yudhonagoro meminta seluruh kader partai agar tetap tenang dan solid menghadapi dinamika yang sedang terjadi.

"DPP Partai Berkarya sedang dan akan terus secara simultan mengambil langkah-langkah strategis yang dijamin konstitusi dalam menghadapi permasalahan yang terjadi, demi menjaga marwah kehormatan dan eksistensi Partai Berkarya," katanya.

Kepada seluruh pimpinan dan pengurus di semua tingkatan, para anggota dewan dan seluruh unsur partai, lanjut Purwanto, DPP menginstruksikan agar tetap satu komando dan loyal kepada DPP Partai Berkarya di bawah kepemimpinan Ketua Umum Hutomo Mandala Putra dan Sekjen Priyo Budi Santosa. (mdk/cob)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kecewa DPP Golkar Usung Politisi PAN di Pilkada Jambi, Kader Bakar Atribut Partai
Kecewa DPP Golkar Usung Politisi PAN di Pilkada Jambi, Kader Bakar Atribut Partai

Peserta aksi mengaku kecewa karena DPP Partai Golkar tidak mengusung kadernya pada Pilkada Jambi dan justru mendukung politisi dari partai lain.

Baca Selengkapnya
Muktamar PKB Tandingan Ditunda Tunggu Arahan PBNU
Muktamar PKB Tandingan Ditunda Tunggu Arahan PBNU

PBNU secara teknis dan materi pihaknya sudah siap untuk pelaksanaan Muktamar.

Baca Selengkapnya
Lukman Edy cs Bakal buat Muktamar PKB Tandingan di Jakarta, Agendanya juga Memilih Ketum
Lukman Edy cs Bakal buat Muktamar PKB Tandingan di Jakarta, Agendanya juga Memilih Ketum

Muktamar PKB di Jakarta pada tanggal 2 hingga 3 September 2024 mendatang.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras! Hasto PDIP Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden
VIDEO: Keras! Hasto PDIP Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto tegas menolak Gubernur Jakarta nantinya akan ditunjuk langsung oleh Presiden seusai Ibu Kota pindah ke IKN.

Baca Selengkapnya
Kemenag Jateng Tolak Izin Acara Munas Pemuda Ahmadiyah, Ini Alasannya
Kemenag Jateng Tolak Izin Acara Munas Pemuda Ahmadiyah, Ini Alasannya

Acara Munas Ahmadiyah rencananya diadakan pertengahan November mendatang dengan mengundang ribuan peserta seluruh Indonesia.

Baca Selengkapnya
Terkendala Sistem KomandanTe, Sejumlah Caleg PDIP Terpilih Terancam Gagal Dilantik
Terkendala Sistem KomandanTe, Sejumlah Caleg PDIP Terpilih Terancam Gagal Dilantik

KomandanTe bagian dari strategi pemenangan elektoral terpimpin secara gotong royong yang bertumpu pada mesin partai untuk memenangkan PDIP di Jawa Tengah

Baca Selengkapnya
Sekjen PKB Protes, Caleg sudah Dipecat Masih Ditetapkan oleh KPU
Sekjen PKB Protes, Caleg sudah Dipecat Masih Ditetapkan oleh KPU

Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid menyesalkan keputusan Bawaslu dan KPU terkait dengan penetapan caleg terpilih meski sudah dipecat oleh partai.

Baca Selengkapnya
Tak Lapor Dana Kampanye, Bawaslu Diskualifikasi 5 Parpol
Tak Lapor Dana Kampanye, Bawaslu Diskualifikasi 5 Parpol

Bawaslu masih menunggu pengajuan sengketa dari parpol apabila merasa rugi karena didiskualifikasi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Curhat Dewan Syuro Panas PKB Vs PBNU, Berasa Ada di Tempat Buangan Tak Dianggap Partai!
VIDEO: Curhat Dewan Syuro Panas PKB Vs PBNU, Berasa Ada di Tempat Buangan Tak Dianggap Partai!

Dewan Syuro PKB di Jawa Barat mendatangi kantor Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) pada Jumat (9/8).

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras! PKS Tolak RUU DKJ, Sebut Gubernur Jakarta Bisa Ditunjuk Presiden
VIDEO: Keras! PKS Tolak RUU DKJ, Sebut Gubernur Jakarta Bisa Ditunjuk Presiden

Badan Legislasi DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk dibahas di tingkat selanjutnya.

Baca Selengkapnya
Gugatan Rp507 Miliar Sespri Ketum PBNU ke Cak Imin Ditolak Pengadilan Jakpus
Gugatan Rp507 Miliar Sespri Ketum PBNU ke Cak Imin Ditolak Pengadilan Jakpus

Kubu Cak Imin menilai gugatan tersebut ke PN Jakarta Pusat merupakan kekeliruan karena permasalahan dalam gugatan merupakan ranah internal partai.

Baca Selengkapnya
VIDEO: PDIP Akui Jateng Bukan Lagi Kandang Banteng, Tapi Geser ke Jakarta
VIDEO: PDIP Akui Jateng Bukan Lagi Kandang Banteng, Tapi Geser ke Jakarta

Namun Deddy menyampaikan kandang banteng bergeser ke Jakarta, hal ini bisa dilihat dari Pilkada Jakarta dan Pileg.

Baca Selengkapnya