Kisruh Partai Berkarya, DPW Jateng Tolak Hasil Munaslub Versi Muhdi PR
Merdeka.com - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Jawa Tengah menolak kepengurusan DPP Partai Berkarya hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang diselenggarakan oleh Presidium Penyelamat Partai Berkarya di Jakarta 11-12 Juli lalu. Meskipun kepengurusan tersebut sudah disahkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM.
"Jajaran DPW Berkarya Jawa Tengah tetap solid mendukung Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) sebagai Ketua Umum Partai Berkarya dan Priyo Budi Santosa sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya. Dan juga menolak, serta tidak mengakui adanya Munaslub yang diselenggarakan oleh Presidium Penyelamat Partai Berkarya," ujar Sekretaris DPW Partai Berkarya Jateng, Miko Vinaldho, saat konferensi pers di Lorin Solo Hotel, Senin (10/8).
DPW Berkarya Jateng, dikatakannya, menampik adanya isu yang menyebutkan bahwa telah mengirimkan delegasi untuk mengikuti Munaslub versi Muhdi PR. Jika ada pihak yang mengaku sebagai delegasi DPW Berkarya Jawa Tengah serta menerbitkan dokumen-dokumen DPW, maka pihaknya akan menempuh jalur hukum.
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Siapa yang memimpin Dewan Revolusi Jawa Tengah? Kolonel Sahirman yang dipengaruhi PKI membentuk Dewan Revolusi Jawa Tengah.
-
Dimana Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu di Jawa Tengah? 'Agar pemilu ini berjalan dengan sukses dan damai, penyelenggara Pemilu ini harus berintegritas,' kata Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana saat memberi sambutan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu di Regional Jawa Tengah di Hotel Lor In Solo (14/11).
-
Siapa yang menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
-
Kenapa PDIP melobi PKB untuk Pilkada Jakarta? 'Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDIP belum bisa mengajukan calon sendiri sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,' tambah dia.
Ketua DPW Berkarya Jateng, Suwito mengakui ada beberapa pengurus tingkat kabupaten/kota yang ikut mendukung terselenggaranya Munaslub di Jakarta. Meski menganggap sebagai dinamika politik, namun pihaknya tetap menindak tegas, sesuai amanat Rapimnas IV serta termaktub dalam AD/ART partai.
"Siapapun kader Partai Berkarya yang mengikuti kegiatan Munaslub harus dipecat. Saya sendiri juga menindaklanjuti kemarin, dari 36 kabupaten/kota ada 6 yang ikut Munaslub, untuk DPW ada 4 personel, itu sudah saya non aktifkan," katanya.
Menurut Suwito, pemecatan tersebut diiringi surat pemberitahuan ke masing-masing KPU, KPU Jawa Tengah serta tembusan untuk Bawaslu. Terkait agenda Rakernas Partai Berkarya versi Muhdi PR di Surabaya pertengahan Agustus ini, pihaknya tetap tidak akan mengirimkan delegasi.
DPW Jateng berharap, DPP segera penyelesaian permasalahan tersebut dengan sebaik-baiknya. Serta segera mengkonsolidasikan kembali seluruh kader partai untuk segera menjalankan strategi pemenangan Pemilu 2024.
Wakil Bendahara Umum DPP Partai Berkarya Purwanto Yudhonagoro meminta seluruh kader partai agar tetap tenang dan solid menghadapi dinamika yang sedang terjadi.
"DPP Partai Berkarya sedang dan akan terus secara simultan mengambil langkah-langkah strategis yang dijamin konstitusi dalam menghadapi permasalahan yang terjadi, demi menjaga marwah kehormatan dan eksistensi Partai Berkarya," katanya.
Kepada seluruh pimpinan dan pengurus di semua tingkatan, para anggota dewan dan seluruh unsur partai, lanjut Purwanto, DPP menginstruksikan agar tetap satu komando dan loyal kepada DPP Partai Berkarya di bawah kepemimpinan Ketua Umum Hutomo Mandala Putra dan Sekjen Priyo Budi Santosa. (mdk/cob)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Peserta aksi mengaku kecewa karena DPP Partai Golkar tidak mengusung kadernya pada Pilkada Jambi dan justru mendukung politisi dari partai lain.
Baca SelengkapnyaPBNU secara teknis dan materi pihaknya sudah siap untuk pelaksanaan Muktamar.
Baca SelengkapnyaMuktamar PKB di Jakarta pada tanggal 2 hingga 3 September 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaSekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto tegas menolak Gubernur Jakarta nantinya akan ditunjuk langsung oleh Presiden seusai Ibu Kota pindah ke IKN.
Baca SelengkapnyaAcara Munas Ahmadiyah rencananya diadakan pertengahan November mendatang dengan mengundang ribuan peserta seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaKomandanTe bagian dari strategi pemenangan elektoral terpimpin secara gotong royong yang bertumpu pada mesin partai untuk memenangkan PDIP di Jawa Tengah
Baca SelengkapnyaSekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid menyesalkan keputusan Bawaslu dan KPU terkait dengan penetapan caleg terpilih meski sudah dipecat oleh partai.
Baca SelengkapnyaBawaslu masih menunggu pengajuan sengketa dari parpol apabila merasa rugi karena didiskualifikasi.
Baca SelengkapnyaDewan Syuro PKB di Jawa Barat mendatangi kantor Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) pada Jumat (9/8).
Baca SelengkapnyaBadan Legislasi DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk dibahas di tingkat selanjutnya.
Baca SelengkapnyaKubu Cak Imin menilai gugatan tersebut ke PN Jakarta Pusat merupakan kekeliruan karena permasalahan dalam gugatan merupakan ranah internal partai.
Baca SelengkapnyaNamun Deddy menyampaikan kandang banteng bergeser ke Jakarta, hal ini bisa dilihat dari Pilkada Jakarta dan Pileg.
Baca Selengkapnya