Kisruh Ruhut mulai overdosis
Merdeka.com - Beberapa hari ini fokus media dan publik tertuju kepada sosok politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul . Ruhut yang didapuk menggantikan Gede Pasek Suardika sebagai Ketua Komisi III mendadak panen kecaman.
Banyak fraksi di Komisi III mengungkapkan penolakan mereka atas dipilihnya Ruhut sebagai Ketua Komisi III oleh fraksi Partai Demokrat. Bahkan, demi memperkuat pendapat dan membentuk opini, masalah keluarga mantan advokat itu diungkit kembali. Tak tanggung-tanggung, istri Ruhut, Anna Rudhiantina, ikut-ikutan menolak jika suaminya menjadi Ketua Komisi III DPR. Dia pun kembali membeberkan aib dan persoalan keluarga yang dilakukan Ruhut kepada dia dan anaknya.
Menanggapi konflik itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, angkat bicara. Menurut dia, permasalahan itu sebenarnya sepele dan tidak perlu melebar ke mana-mana, apalagi sampai menyeret persoalan keluarga. Tetapi, dia merasa hal itu belum tentu menurunkan pamor politik Ruhut.
-
Kapan Komisi III DPR tolak calon hakim agung? Namun, Komisi III DPR RI, Rabu (28/8), sepakat tidak menyetujui 12 nama yang direkomendasikan KY.
-
Kenapa Komisi III DPR menolak 12 calon hakim agung? Fraksi-fraksi di parlemen menyatakan ada kesalahan mekanisme seleksi karena KY meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat.'Ada beberapa hal yang kami tangkap alasan penolakan semua calon hakim agung yang disampaikan oleh KY kepada DPR: ada isu calon hakim agung tidak memenuhi syarat tiga tahun sebagai hakim tinggi, ada juga isu bahwa calon hakim agung tidak memenuhi syarat 20 tahun sebagai hakim,' ucap Anggota KY Sukma Violetta pada konferensi pers itu.
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Mengapa anak ke-2 menghindari konflik? Karena peran mereka sebagai mediator, anak kedua mungkin cenderung menghindari konflik dan mencari jalan tengah dalam hubungan.
-
Mengapa Rudini menolak perintah Presiden Soeharto untuk menjadi Ketua Golkar? Rudini tidak mau menjadi penyelenggara pemilu sekaligus peserta pemilu karena sama saja menyalahi aturan.
"Bisa ya, bisa tidak. Tergantung Ruhut menyikapinya. Soal apakah nantinya publik akan melihat Ruhut sebagai politikus atau sebagai pribadi, itu hak masing-masing," kata Ray saat dihubungi merdeka.com lewat telepon seluler, Kamis (26/9).
Namun, Ray mengatakan sebenarnya akar permasalahan itu cuma sebatas perbedaan pandangan soal kapasitas Ruhut dalam memimpin. Tidak lebih. Dia pun menyesalkan ketika masalah itu seolah makin meluas dan menyeret masalah pribadi.
"Saya merasa bahwa inti isunya soal kapasitas Ruhut dalam memimpin Komisi III. Itu saja. Sekalipun mereka menolak, masalahnya sejauh mana kawan-kawan di Komisi III akan menyikapi persoalan itu dan mencari penyelesaiannya secara dewasa," ujar Ray.
Menurut pendapat pribadi Ray, dia juga merasa tidak yakin jika Ruhut mampu mengemban tugas memimpin Komisi III DPR. Dia menganggap Ruhut tidak terlalu cakap dalam memimpin. Tetapi, dia menganalisa sebenarnya hal ini bukan hanya strategi politik menjegal Ruhut.
"Ini bukan hanya resistensi kepada Ruhut, tapi ini adalah strategi partai-partai di DPR yang sasaran tembaknya adalah Demokrat," lanjut Ray.
Kendati demikian, Ray menyatakan polemik yang melibatkan Ruhut saat ini mulai kelewat batas. Dia menganggap mestinya persoalan pribadi tidak elok jika harus dikaitkan dengan politik. Menurut dia, jika hal itu dibiarkan malah hanya menambah pelik kemelut.
"Saya kira ini masalahnya mulai overdosis lah. Melebar ke mana-mana. Mestinya tidak perlu seperti itu. Ini kan cuma masalah politik saja," ucap Ray.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Airlangga mengaku pihaknya akan tetap mengikuti aturan MD3 dan memang tidak tertarik dengan kursi Ketua DPR.
Baca SelengkapnyaTidak terdapat urgensi, Habiburokhman menyebut pembentukan Panja Netralitas Polri ini tidak masuk akal.
Baca SelengkapnyaHeru mengatakan, vonis hakim yang membebaskan Ronnald Tannur itu janggal karena tidak ada satu pun pasal dalam dakwaan yang digunakan dalam putusannya.
Baca SelengkapnyaArief Hidayat menyebut Ketua MK Anwar Usman ikut ambil keputusan saat gugatan batas usia Capres-Cawapres dikabulkan sebagian
Baca SelengkapnyaJimly menambahkan, pihaknya menemukan bahwa Anwar memberikan alasan yang berbeda saat tidak menghadiri RPH itu.
Baca SelengkapnyaPuan enggan menjelaskan secara detail saat dipertegas mengenai RUU MD3 yang saat ini sudah masuk dalam daftar prolegnas prioritas.
Baca SelengkapnyaAugust berharap agar yang menjadi putusan DKPP terhadap Hasyim untuk bisa dihormati.
Baca SelengkapnyaGerindra tidak mendukung wacana revisi Undang-Undang MD3 soal kursi Ketua DPR.
Baca Selengkapnyaomarudin menjelaskan, kasus pemecatan terjadi tak hanya kepada mereka berdua. Akan tetapi, terjadi pula di berbagai wilayah kabupaten/kota.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna DPR hari ini karena banyak anggota DPR tidak hadir.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto memaklumi jika ada aspirasi pemakzulan dari masyarakat yang diterima Mahfud
Baca SelengkapnyaRDPU menghadirkan pihak Binus Simprug, kuasa hukum terduga pelaku dan korban hingga korban itu sendiri. Pemuda inisial RE.
Baca Selengkapnya