KLB Partai Demokrat Deli Serdang Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Merdeka.com - Ketua Umum GPI DKI Jakarta Rahmat Imran menyambangi Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (8/3). Kedatangannya itu untuk melaporkan dugaan kerumunan yang terjadi pada Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Kita melaporkan secara resmi panitia Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang berlangsung di Sumatera Utara pada Jumat kemarin. Jadi kami datang ke Bareskrim Polri meminta kepada Polri agar segera adili atau menangkap para pelaksana KLB Demokrat yang telah melanggar prokes kesehatan, yang telah melakukan kerumunan tidak mematuhi prokes," kata Rahmat kepada wartawan, Senin (8/3).

Dalam laporan tersebut, dirinya membawa sejumlah barang bukti seperti video KLB yang terjadi di Sumatera Utara pada Jumat (5/3) kemarin.

"Kita membawa bukti berupa video dalam KLB, kita akan sertakan video pada KLB yang terjadi di Sumut kemaren beserta lampiran-lampiran laporan lainnya berupa cuplikan dari beberapa media online," jelasnya.

"Jadi ada beberapa bukti yang kita bawa. Ini nantinya akan kita serahkan ke penyidik Bareskrim. Pada hari ini kita akan masuk sebentar untuk melakukan pelaporan secara resmi kepada panitia KLB yang kami catat ada dua nama yang nanti akan kita beberkan ke penyidik nantinya," sambungnya.

Laporkan Jhonny Allen dan Damrizal

Ia menyebut, dua nama yang dilaporkan oleh pihaknya itu yakni Jhonny Allen serta Damrizal. Menurutnya, kedua orang tersebut dianggap yang bertanggungjawab dalam KLB yang berlangsung di Deli Serdang.

"Jadi kita melapor panitia pelaksana yang pertama itu Johnny Allen dan yang kedua Damrizal. Jadi ada dua nama yang muncul pelaporan kita ini yang paling bertanggungjawab dalam pelaksanaan KLB yaitu panitia Johnny Allen," sebutnya.

Rahmat menegaskan, laporan yang dibuatnya itu tak ada hubungannya dengan Partai Demokrat atau berafiliasi dengan baik Moeldoko ataupun Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Karena, apa yang dilakukannya ini terkait dengan adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan.

"Kemarin kita melaporkan Joko Widodo Presiden yang melakukan pelanggaran Prokes juga di NTT. Jadi kita dalam hal ini tidak menyentuh persoalan internal partai, akan tetapi kita lebih konsen ke pelanggaran Prokes yang telah terjadi kerumunan di Deli Serdang," tegasnya.

"Tidak ada kaitannya (dengan AHY), mau Moeldoko mau AHY kita tidak ada kaitannya tentang itu. Yang pasti kita dalam hal ini membantu pemerintah untuk melaksanakan tugas negara yaitu mengontrol adanya penanganan Covid-19," sambungnya.

Jangan Tebang Pilih

Dengan adanya laporan ini, ia berharap tidak adanya tebang pilih dalam menyikapi persoalan protokol kesehatan yang kini diterapkan di Indonesia.

"Negara ini telah mengeluarkan anggaran begitu besar sampai ratusan triliunan yang dikeluarkan oleh negara ini untuk menangani yang namanya Covid-19, akan tetapi sekelompok elit yang kemudian saat ini melakukan penyelenggaraan prokes kesehatan yang harusnya ditindak oleh bareskrim, yang hrs ditindak tegas oleh Polri, jangan sampai para pelanggar prokes ini dibiarkan begitu saja," ungkapnya.

"Makanya kami dari ormas Gerakan Pemuda Islam melaporkan secara resmi pada hari ini para panitia KLB Partai Demokrat yang telah melakukan adanya kerumunan yang sangat luar biasa, tidak mentaati adanya prokes sebagaimana mestinya," pungkasnya. (mdk/rnd)