Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KMP masih beda pendapat soal revisi pasal yang diinginkan KIH

KMP masih beda pendapat soal revisi pasal yang diinginkan KIH Pertemuan KIH-KMP di rumah Hatta. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Koordinator Pelaksana Koalisi Merah Putih Idrus Marham mengakui masih terdapat silang pendapat di internalnya soal revisi pasal tentang hak DPR di UU MD3. Revisi pasal 74 dan pasal 98 UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3 sebagai salah satu syarat Koalisi Indonesia Hebat untuk bersatu di DPR.

Idrus mengatakan, ada yang menolak untuk pasal tersebut direvisi karena menyangkut hak konstitusional parlemen. Namun ada juga yang setuju dihapus karena sudah ada pasal lain yang mengatur soal itu.

"Saya ingin jujur sampai rapat kemarin memang ada perdebatan sanggat tajam di antara sendiri kita. Ada yang mengatakan kalau hapus mendegradasi hak-hak DPR, tapi ada juga yang mengatakan tidak masalah karena hak interpelasi, hak angket dan menyatakan pendapat sudah diatur pada pasal-pasal lain," ujar Idrus di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (14/11).

Perdebatan ini akan diakhiri dengan keputusan rapat presidium yang dipimpin oleh Ketum Golkar Aburizal Bakrie (Ical). Idrus mengatakan, malam ini Ical bersama Prabowo Subianto dan ketua umum lainnya bakal bertemu rapat membahas hal tersebut.

"Pada malam hari ini kita rapat KMP, tentu presidium nanti kita dihadiri juga koordinator pelaksana dan nanti KMP saya sudah minta kepada saudara Fahri Hamzah menyampaikan bagaimana hasil kajian pelaksana bersama pimpinan fraksi," tegas dia.

Diketahui, Diketahui, selain menuntut agar duduk di kursi pimpinan alat kelengkapan dewan, KIH juga minta pasal yang menyangkut Hak DPR yakni interpelasi, menyatakan pendapat dan angket direvisi dalam UU MD3. KIH minta agar Hak Menyatakan Pendapat hanya dapat digunakan lewat rapat paripurna, bukan di komisi seperti di UU MD3.

Dengan alasan, jika hak menyatakan pendapat bisa dilakukan dalam sidang komisi maka sangat mudah DPR menggulingkan Jokowi nantinya.

KMP pun awalnya sepakat mengakomodir dan memberikan 21 kursi pimpinan alat kelengkapan dewan di DPR kepada kubu Jokowi. Namun perundingan kembali alot ketika KIH juga minta agar pasal tentang hak DPR juga direvisi. (mdk/bal)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Reaksi Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK
Reaksi Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

Saat ini MK fokus pada persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan legislatif 2024.

Baca Selengkapnya
MKMK Sebut Baleg DPR Lakukan Pembangkangan Konstitusi Terhadap Putusan MK
MKMK Sebut Baleg DPR Lakukan Pembangkangan Konstitusi Terhadap Putusan MK

Badan legislatif (Baleg) DPR RI sepakat, Revisi Undang-undang (UU) Pilkada dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi UU

Baca Selengkapnya
Mantan Sekjen PKB Buka-Bukaan Persiapan Muktamar Tandingan di Jakarta
Mantan Sekjen PKB Buka-Bukaan Persiapan Muktamar Tandingan di Jakarta

Mantan Sekjen PKB Lukman Edy mengungkapkan persiapan tim perencana muktamar PKB di Jakarta.

Baca Selengkapnya
Saat Cak Imin Klaim Tak Tahu PKB Ikut Sepakati RUU Pilkada Meski Abaikan Putusan MK
Saat Cak Imin Klaim Tak Tahu PKB Ikut Sepakati RUU Pilkada Meski Abaikan Putusan MK

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku tidak tahu ada pembahasan revisi UU Pilkada di Baleg DPR, Rabu (21/8) hari ini.

Baca Selengkapnya
Alotnya Rapat PKB Bahas Tawaran Cawapres Anies Sampai Kiai Turun Tangan
Alotnya Rapat PKB Bahas Tawaran Cawapres Anies Sampai Kiai Turun Tangan

Sempat terjadi perdebatan yang lumayan alot saat rapat internal PKB terkait tawaran kerjasama NasDem.

Baca Selengkapnya
Bila RUU Pilkada Disahkan, Dasco DPR Sebut Berlaku di Periode Berikutnya
Bila RUU Pilkada Disahkan, Dasco DPR Sebut Berlaku di Periode Berikutnya

Dasco menyatakan, aturan berkaku soal Pilkada tetap mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
PKB Ungkap Isi Pertemuan dengan Fraksi PDIP, Ini yang Dibahas
PKB Ungkap Isi Pertemuan dengan Fraksi PDIP, Ini yang Dibahas

Isi pertemuan membahas beberapa poin. Termasuk soal RUU Desa.

Baca Selengkapnya
Sikap Politik PKB di Pemerintahan Prabowo-Gibran Ditentukan Dalam Muktamar
Sikap Politik PKB di Pemerintahan Prabowo-Gibran Ditentukan Dalam Muktamar

PKB menggelar Muktamar pada 24-25 Agustus 2024 di Nusa Dua Bali.

Baca Selengkapnya
Majelis Syuro PKS Gelar Rapat Tertutup Bahas Nama Cak Imin Sebagai Bacawapres Anies
Majelis Syuro PKS Gelar Rapat Tertutup Bahas Nama Cak Imin Sebagai Bacawapres Anies

Sebelumnya, Anies dan Cak Imin sudah mendatangi Kantor DPP PKS pada Selasa (12/9).

Baca Selengkapnya
'Apa yang jadi Putusan MK Sudah Final dan Mengikat Tidak Bisa Diganggu Gugat'
'Apa yang jadi Putusan MK Sudah Final dan Mengikat Tidak Bisa Diganggu Gugat'

Rapat yang digelar pada Rabu (21/8) ini hanya beda sehari pasca-putusan MK terkait Pilkada.

Baca Selengkapnya
Rapat Baleg DPR Bahas RUU Pilkada 'Sat Set' Langsung Ketok Palu
Rapat Baleg DPR Bahas RUU Pilkada 'Sat Set' Langsung Ketok Palu

Rapat terbilang digelar cukup cepat. Dimulai sekira pukul 10.00 Wib, langsung dibentuk Panja RUU Pilkada.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Panas Bambang Timnas AMIN Tajam Potong Ucapan Ahli Prabowo Soal Presiden Ikut Kampanye
VIDEO: Panas Bambang Timnas AMIN Tajam Potong Ucapan Ahli Prabowo Soal Presiden Ikut Kampanye

Momen panas terjadi ketika penjelasan Halilul Khairi, ahli Prabowo dipotong Bambang Widjojanto

Baca Selengkapnya