KMP sepakat interpelasi Presiden Jokowi soal kenaikan BBM
Merdeka.com - Fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih di DPR akhirnya sepakat untuk mengajukan interpelasi kepada Presiden Jokowi. KMP bakal memanggil Jokowi ke DPR untuk menjelaskan mengapa menaikkan BBM subsidi yang berdampak pada rakyat kecil.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Ade Komarudin mengatakan, pihaknya sudah banyak mendengar keluhan rakyat terkait kenaikan BBM. Oleh sebab itu, Fraksi Golkar, Gerindra, PAN dan PKS sepakat memfasilitasi anggotanya yang ingin mengajukan interpelasi ke Jokowi.
"Kami sepakat seluruh pimpinan fraksi untuk memfasilitasi hak anggota untuk mempertanyakan kenaikan BBM," ujar Ade di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/11).
-
Siapa yang menandatangani SK kepengurusan PKB? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Supratman Andi Agtas mengaku sudah menandatangani surat keputusan (SK) kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dihasilkan dari Muktamar PKB di Bali pada 24-25 Agustus 2024.
-
Apa itu BPKB? Kebutuhan mendesak di tengah kondisi finansial yang sulit, membuat orang-orang mencari solusi pinjaman dana guna memenuhi kebutuhannya. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah pinjaman dana dengan menggadaikan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).
-
Siapa yang mendorong implementasi peningkatan kualitas BBM? Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) mendorong implementasi peningkatan kualitas BBM, seraya membatasi penyaluran BBM subsidi dengan kandungan sulfur tinggi seperti Solar dan Pertalite.
-
Kenapa BP Batam minta dukungan Kementerian? Pada pertemuan ini, Muhammad Rudi juga memohon dukungan Kementerian terkait untuk menggesa penyelesaian Kawasan Rempang Eco-City.
-
Kapan DPR mendukung kinerja BNPT? Malah BNPT di tahun 2023 berhasil membuat status 'zero terrorist atack'. Ini hebat sekali,' demikian Sahroni.
-
Apa yang diapresiasi oleh DPR? Mengomentari hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni ikut mengapresiasi.
Hadir dalam jumpa pers tersebut, Politikus PAN Yandri Susanto dan Totok Daryanto. Kemudian Gerindra diwakili oleh Desmond Junaidi Mahesa, Golkar dipimpin langsung oleh Ade Komaruddin dan Bambang Soesatyo. Sementara PKS dipimpin oleh ketua fraksinya, Jazuli Juwaini dan Aboe Bakar Alhabsy.
"Kami sepakat anggota yang inisiasi untuk menandatangani terhadap kebijakan ini kami memfasilitasi hak tersebut. Rabu besok hak itu akan disampaikan seperti yang dilaporkan," kata Ade lagi.
Inisiator dari hak interpelasi ini yaitu M Misbakhun dari Golkar, Desmond Junaedi dari Gerindra, Yandri Susanto dari PAN, Eki Muharram dari PKS. Sejauh ini, KMP sudah berhasil membubuhkan 18 tanda tangan anggota DPR yang setuju interpelasi.
Seperti diketahui, syarat menggunakan hak interpelasi yaitu mendapatkan minimal 25 tanda tangan anggota DPR dari lintas fraksi. Keputusan fraksi akan dibawa dan diputuskan dalam rapat paripurna.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menaker Ida dan Kakak Cak Imin Dipanggil Jokowi, Lobi PKB Gabung Koalisi Prabowo?
Baca SelengkapnyaPeta koalisi jelang Pilpres 2024 semakin jelas. Prabowo menjadi bakal capres yang mendapat sokongan terbanyak dari parpol parlemen.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Deddy Yevri Sitorus mengatakan, hak angket kecurangan Pemilu 2024 segera diusulkan ke DPR.
Baca SelengkapnyaMasinton menyebut, Istana kaget atas putusan MK lantaran mengubah syarat usia pencalonan kepala daerah.
Baca SelengkapnyaIsi pertemuan membahas beberapa poin. Termasuk soal RUU Desa.
Baca SelengkapnyaHasil Bamus melibatkan para pimpinan fraksi menyebutkan penentuan pimpinan komisi diusulkan dari fraksi-fraksi dan dilakukan musyawarah mufakat.
Baca SelengkapnyaHasil ini diperoleh dari tabulasi internal PKB pada Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaAda sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaFraksi PDIP mengungkapkan keresahannya atas putusan Mahkamah Konstitusi terkait aturan capres-cawapres dalam paripurna di DPR.
Baca SelengkapnyaDraf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.
Baca Selengkapnya8 anggota DPR fraksi PKB yang menandatangani usulan hak angket kecurangan pemilu 2024.
Baca Selengkapnya