Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KMP sepakat interpelasi Presiden Jokowi soal kenaikan BBM

KMP sepakat interpelasi Presiden Jokowi soal kenaikan BBM Tanda tangan interpelasi Jokowi. ©2014 merdeka.com/randy ferdi firdaus

Merdeka.com - Fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih di DPR akhirnya sepakat untuk mengajukan interpelasi kepada Presiden Jokowi. KMP bakal memanggil Jokowi ke DPR untuk menjelaskan mengapa menaikkan BBM subsidi yang berdampak pada rakyat kecil.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Ade Komarudin mengatakan, pihaknya sudah banyak mendengar keluhan rakyat terkait kenaikan BBM. Oleh sebab itu, Fraksi Golkar, Gerindra, PAN dan PKS sepakat memfasilitasi anggotanya yang ingin mengajukan interpelasi ke Jokowi.

"Kami sepakat seluruh pimpinan fraksi untuk memfasilitasi hak anggota untuk mempertanyakan kenaikan BBM," ujar Ade di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/11).

Hadir dalam jumpa pers tersebut, Politikus PAN Yandri Susanto dan Totok Daryanto. Kemudian Gerindra diwakili oleh Desmond Junaidi Mahesa, Golkar dipimpin langsung oleh Ade Komaruddin dan Bambang Soesatyo. Sementara PKS dipimpin oleh ketua fraksinya, Jazuli Juwaini dan Aboe Bakar Alhabsy.

"Kami sepakat anggota yang inisiasi untuk menandatangani terhadap kebijakan ini kami memfasilitasi hak tersebut. Rabu besok hak itu akan disampaikan seperti yang dilaporkan," kata Ade lagi.

Inisiator dari hak interpelasi ini yaitu M Misbakhun dari Golkar, Desmond Junaedi dari Gerindra, Yandri Susanto dari PAN, Eki Muharram dari PKS. Sejauh ini, KMP sudah berhasil membubuhkan 18 tanda tangan anggota DPR yang setuju interpelasi.

Seperti diketahui, syarat menggunakan hak interpelasi yaitu mendapatkan minimal 25 tanda tangan anggota DPR dari lintas fraksi. Keputusan fraksi akan dibawa dan diputuskan dalam rapat paripurna.

(mdk/has)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menaker Ida dan Kakak Cak Imin Dipanggil Jokowi, Lobi PKB Gabung Koalisi Prabowo?
Menaker Ida dan Kakak Cak Imin Dipanggil Jokowi, Lobi PKB Gabung Koalisi Prabowo?

Menaker Ida dan Kakak Cak Imin Dipanggil Jokowi, Lobi PKB Gabung Koalisi Prabowo?

Baca Selengkapnya
Saat Banteng Ditinggal Kawanan
Saat Banteng Ditinggal Kawanan

Peta koalisi jelang Pilpres 2024 semakin jelas. Prabowo menjadi bakal capres yang mendapat sokongan terbanyak dari parpol parlemen.

Baca Selengkapnya
PDIP: Hak Angket Pemilu Segera Meluncur, Tunggu Tanggal Mainnya
PDIP: Hak Angket Pemilu Segera Meluncur, Tunggu Tanggal Mainnya

Politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus mengatakan, hak angket kecurangan Pemilu 2024 segera diusulkan ke DPR.

Baca Selengkapnya
PDIP: Revisi UU Pilkada Memang Maunya Istana
PDIP: Revisi UU Pilkada Memang Maunya Istana

Masinton menyebut, Istana kaget atas putusan MK lantaran mengubah syarat usia pencalonan kepala daerah.

Baca Selengkapnya
PKB Ungkap Isi Pertemuan dengan Fraksi PDIP, Ini yang Dibahas
PKB Ungkap Isi Pertemuan dengan Fraksi PDIP, Ini yang Dibahas

Isi pertemuan membahas beberapa poin. Termasuk soal RUU Desa.

Baca Selengkapnya
DPR Resmi Tambah Jumlah Komisi Jadi 13 dan Satu Badan Aspirasi Masyarakat
DPR Resmi Tambah Jumlah Komisi Jadi 13 dan Satu Badan Aspirasi Masyarakat

Hasil Bamus melibatkan para pimpinan fraksi menyebutkan penentuan pimpinan komisi diusulkan dari fraksi-fraksi dan dilakukan musyawarah mufakat.

Baca Selengkapnya
Direktur Pileg: Efek Cak Imin Maju Cawapres, Kursi PKB di DPR Bertambah 23
Direktur Pileg: Efek Cak Imin Maju Cawapres, Kursi PKB di DPR Bertambah 23

Hasil ini diperoleh dari tabulasi internal PKB pada Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
VIDEO: Drama Mik Mati Hiasi Pembahasan Revisi UU Kementerian Negara di DPR
VIDEO: Drama Mik Mati Hiasi Pembahasan Revisi UU Kementerian Negara di DPR

Ada sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.

Baca Selengkapnya
Jokowi akan Pertimbangkan Kembali Rencana Naikkan PPN 12 Persen
Jokowi akan Pertimbangkan Kembali Rencana Naikkan PPN 12 Persen

Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.

Baca Selengkapnya
TOP NEWS: PDIP Muak Putusan MK, 'Alergi' Sebut Nama Gibran | Jimly Gregetan Bilang Kurang Ajar!
TOP NEWS: PDIP Muak Putusan MK, 'Alergi' Sebut Nama Gibran | Jimly Gregetan Bilang Kurang Ajar!

Fraksi PDIP mengungkapkan keresahannya atas putusan Mahkamah Konstitusi terkait aturan capres-cawapres dalam paripurna di DPR.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara
Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara

Draf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.

Baca Selengkapnya
8 Anggota DPR RI Fraksi PKB Sudah Tanda Tangan Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024
8 Anggota DPR RI Fraksi PKB Sudah Tanda Tangan Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

8 anggota DPR fraksi PKB yang menandatangani usulan hak angket kecurangan pemilu 2024.

Baca Selengkapnya