Koalisi Jokowi minta Setnov gantikan Fadli pimpin rapat RUU Pemilu
Merdeka.com - Partai-partai pendukung pemerintah akan meminta Ketua DPR Setya Novanto mengambil alih rapat paripurna pengambilan keputusan RUU Pemilu dari tangan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Ada sekitar 6 partai yang mengupayakan Novanto menjadi Ketua Umum, di antaranya PDIP, Golkar, NasDem, Hanura, PPP, dan PKB.
"Kalau sekarang yang pimpin Pak Setnov. Pak Setnov, kemudian di paripurna kita minta Pak Setnov untuk pimpin," kata Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/7).
Dadang mengatakan partai-partai pendukung pemerintah menilai jalannya sidang di bawah kepemimpinan Fadli berjalan lamban dan berlarut-larut. Pihaknya mendoakan Novanto untuk kuat memimpin rapat meski baru saja ditetapkan tersangka kasus e-KTP oleh KPK.
-
Bagaimana Jokowi memimpin rapat? Hal itu dinilai karena Jokowi mampu memimpin rapat secara efektif, pekerja keras tanpa lelah serta melakukan safari ke berbagai wilayah Indonesia.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo saat mendampingi Jokowi rapat? Ini setiap rapat ada rapat internal rapat-rapat terbatas, Pak Prabowo selalu mendampingi pak Presiden,' kata Budi, saat diwawancarai kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/3).
-
Siapa yang memimpin rapat paripurna DPR? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual.
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Siapa yang memimpin kabinet saat pemilu? Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada masa kabinet Burhanuddin Harahap.
-
Siapa yang mengatur tahapan Pemilu? Tahapan-tahapan ini mencakup persiapan, pemilihan, dan penghitungan suara yang memainkan peran krusial dalam menentukan hasil akhir dan legitimasi pemerintahan.
"Tadi kan enggak beres-beres. Kalau Pak Setnov saya sampaikan Pak Setnov mohon diberikan kekuatan dan kesabaran makanya dia kuat sekarang," ujarnya.
4 Partai yakni PAN, PKS, Gerindra, dan Demokrat meminta rapat paripurna pengambilan keputusan RUU Pemilu ditunda hari Senin (20/7). Dadang menganggap permintaan itu karena Gerindra dan Demokrat memiliki kepentingan di Pemilihan Presiden 2019.
Sebab, Gerindra berencana kembali mengusung Ketua Umum Prabowo Subianto. Kemudian, Demokrat berambisi mengusung Agus Harimurti Yudhoyono. Oleh karenanya, kata Dadang, perdebatan soal ambang batas pencalonan presiden akan sulit menemukan titik temu.
"Sulit mereka. Mereka enggak akan bisa. Pak Prabowo itu kan firm 0 persen, Demokrat juga sama. Demokrat punya kepentingan Agus Yudhoyono. Sulit. Makanya ini mau dibolak-balik enggak akan ketemu," tegasnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan dirinya akan tetap memimpin rapat paripurna tersebut. "Saya masih pimpinan," ujarnya. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Agus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan
Baca SelengkapnyaNawawi Pomolango disebutnya jauh dari sosok kontroversi.
Baca SelengkapnyaPenunjukkan Nawawi Pomolango Disebut Cacat Hukum, Begini Respons KPK
Baca SelengkapnyaPlt bisa ditunjuk dari empat wakil ketua KPK. Yakni, Alexander Marwata, Johanis Tanak, Nawawi Pomolango, atau Nurul Ghufron.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaKurnia berharap, apa yang menimpa KPK di era Firli Bahuri tidak terulang.
Baca SelengkapnyaNawawi Pomolango kini menggantikan Firli Bahuri yang menjadi tersangka kasus pemerasan Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaSelain itu, Jokowi juga akan melantik Brigjen TNI Edy Natar Nasution sebagai Gubernur Riau.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan empat pimpinan KPK akan berembuk apakah memberi bantuan hukum.
Baca SelengkapnyaSejumlah pihak minta Presiden Prabowo Subianto mengulang calon pimpinan dan dewan pengawas KPK.
Baca SelengkapnyaBambang Pacul akhirnya mengeluarkan surat dari Kapolri
Baca SelengkapnyaNawawi Pomolango resmi dilantik menggantikan Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara.
Baca Selengkapnya