Koalisi Jokowi Sampaikan Kriteria Harus Dimiliki Menteri KKP Pengganti Edhy Prabowo

Merdeka.com - Edhy Prabowo mundur sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan karena kasus suap ekspor benih lobster. Partai koalisi menyerahkan keputusan pengganti kursi Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Presiden Joko Widodo.

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi mengatakan Presiden yang memiliki hak prerogatif untuk menunjuk menteri. Awiek, sapaannya, berharap siapa yang dipilih harus bisa menjalankan amanah dengan baik.

"Itu tergantung pak Jokowi selaku presiden, karena sesuai UU itu hak prerogratif presiden. Siapapun yang dipilih presiden tentu harus menjalankan amanah dengan baik," kata Awiek kepada wartawan, Kamis (26/11).

Awiek tidak masalah apa latar belakang calon Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Edhy. Apakah itu profesional atau politisi. Menurutnya tidak perlu dikotomikan demikian. Kriteria penting bisa bekerja profesional.

"Latarbelakang itu tak perlu didokotomikan. Yang penting bisa bekerja secara profesional," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV Fraksi PKB Daniel Johan memiliki kriteria khusus pengganti Edhy Prabowo. Menurutnya, Menteri Kelautan dan Perikanan harus bisa mengangkat kehidupan nelayan dan industri perikanan serta bisa bekerja baik.

"Sungguh-sungguh bekerja yang terbaik untuk mengangkat harkat, martabat, dan penghidupan nelayan maupun industri perikanan, nelayan itu adalah kelompok masyarakat termiskin di indonesia, harus benar-benar diperhatikan agar hidupnya lebih baik dan terangkat dari kemiskinan," kata Daniel kepada wartawan.

Ketua DPP PKB ini pun menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo untuk menunjuk Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru. "Sepenuhnya kita serahkan ke presiden karena itu wewenang utuhnya," ucapnya.

Gerindra belum mendengar pengganti kadernya dari Istana. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya belum bicara pengganti Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Dia mengungkapkan, Gerindra tidak ikut campur kebijakan Presiden Joko Widodo.

"Kalau sebagai menteri itu hak prerogatif presiden. Kami dari partai Gerindra tidak mencampuri kita tunggu saja bagaimana kebijakan presiden," katanya.

Edhy Prabowo ditetapkan tersangka suap oleh KPK. Dia diduga menerima suap Rp3,4 miliar dan 100.000 dollar AS terkait izin ekspor benih lobster. Uang Rp3,4 miliar itu diterima Edhy dari pemegang PT Aero Citra Kargo Amri dan Ahmad Bahtiar melalui Ainul Faqih, staf istri Edhy.

PT ACK disebut menampung uang yang diterima dari sejumlah perusahaan yang diloloskan menjadi eksportir benur tersebut atas arahan Edhy Prabowo. Dana dari Ahmad Bahtiar mengalir ke rekening salah satu bank atas nama AF.

Edhy Prabowo dan istri diduga membelanjakan uang hasil suap ekspor benih lobster saat saat berkunjung ke Honolulu, Amerika Serikat pada 21-23 November. Total Rp750 juta dihabiskan oleh Edhy untuk foya-foya dengan membeli barang-barang mewah.

Selain Edhy, KPK juga menetapkan 6 tersangka lain. Mereka adalah stafsus Menteri KKP, Safri (SAF); APM; pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK), Siswadi (SWD); staf istri menteri KKP, Ainul Faqih (AF); dan Amiril Mukminin (AM) dan Direktur PT DPPP, Suharjito (SJT).