Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

'Koalisi kekeluargaan antitesis kepemimpinan otoriter & anti kritik'

'Koalisi kekeluargaan antitesis kepemimpinan otoriter & anti kritik' Ilustrasi Pemilu. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Tujuh DPD partai politik di DKI Jakarta telah sepakat untuk berkoalisi, guna mencari jagoan alternatif untuk melawan bakal calon petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Koalisi yang dinamakan Koalisi Kekeluargaan itu, mengakomodir kekuatan dari PDIP, Gerindra, PKS, Partai Demokrat, PPP, PKB, dan PAN, guna memenangkan Pilkada DKI 2017 mendatang.

Politikus PDIP Masinton Pasaribu menegaskan, koalisi ini merupakan upaya bagi ke tujuh parpol, dalam mencari alternatif lain dari pemimpin Jakarta hari ini yang dianggap otoriter dan anti-kritik dalam menjalankan tugasnya.

"Koalisi kekeluargaan dibentuk sebagai wujud kebersamaan, untuk menciptakan kepemimpinan demokratis membangun Jakarta sebagai rumah besar bersama, agar siapapun nyaman tinggal di dalamnya," ujar Masinton saat dihubungi, Kamis (11/8).

Orang lain juga bertanya?

"Koalisi lahir sebagai antitesa kepemimpinan otokrasi yang mempersonifikasi kekuasaan adalah dirinya sendiri, anti-kritik, dan anti-demokrasi," katanya menambahkan.

Sebagai partai pemenang Pilkada DKI 2012 lalu, Masinton mengatakan jika PDIP tetap harus melakukan komunikasi politik dengan sejumlah elemen masyarakat, termasuk para parpol yang tergabung di Koalisi Kekeluargaan ini.

"Walaupun PDI Perjuangan bisa mencalonkan sendiri pasangan cagub dan cawagub di DKI Jakarta, namun partai kami selalu mendengar semua usulan dari berbagai kalangan, baik itu parpol, ormas, serta suara akar rumput warga Jakarta," ujarnya.

Ketika ditanya apakah nanti calon dari PDIP harus jadi Cagub atau bisa saja menjadi Cawagub di Pilkada DKI, Masinton menekankan jika intinya PDIP menginginkan pemimpin Jakarta yang membela kepentingan rakyat dan menciptakan harmoni kemajemukan.

Sebab, lanjut Masinton, pihaknya menyadari jika politik itu merupakan seni berdiplomasi, untuk saling bahu membahu mengedepankan kepentingan rakyat.

"Fokus utama PDI Perjuangan adalah menyiapkan kepemimpinan DKI Jakarta yang mampu mengedepankan kepentingan rakyat, dan mampu menciptakan harmoni kemajemukan," kata Masinton.

"PDI Perjuangan memahami bahwa politik adalah seni berdiplomasi, untuk bersama-sama bergotong-royong memenangkan kepentingan rakyat," pungkasnya.

(mdk/hhw)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Contoh Koalisi Partai Politik Sebagai Penentu Pembentukan Pemerintahan Kuat, Kenali Bedanya dengan Oposisi
Contoh Koalisi Partai Politik Sebagai Penentu Pembentukan Pemerintahan Kuat, Kenali Bedanya dengan Oposisi

Berikut contoh koalisi Partai Politik dan kenali perbedaan dengan oposisi.

Baca Selengkapnya
Megawati Sindir Penguasa Mirip Zaman Orba, TKN Prabowo: Kegelisahan Gagal Jadikan Jokowi Alat Partai
Megawati Sindir Penguasa Mirip Zaman Orba, TKN Prabowo: Kegelisahan Gagal Jadikan Jokowi Alat Partai

TKN Prabowo membantah pernyataan Ketua PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri soal pemerintahan Jokowi seperti Orba

Baca Selengkapnya
Hindari Jalan di Sekitar Istana, Ada Demo Sebabkan Kemacetan Panjang
Hindari Jalan di Sekitar Istana, Ada Demo Sebabkan Kemacetan Panjang

Massa yang tergabung dalam Koalisi Pilih Pulih demonstrasi di depan Istana Kepresidenan

Baca Selengkapnya
Mahasiswa Bekasi Gelar Aksi Demonstrasi dan Bakar Foto Presiden Jokowi
Mahasiswa Bekasi Gelar Aksi Demonstrasi dan Bakar Foto Presiden Jokowi

Aliansi Mahasiswa Bekasi-Karawang menggelar demonstrasi di Jalan Cut Meutia, Kota Bekasi, Selasa (6/2). Mereka membakar foto Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Selengkapnya
PKS dan Golkar Mulai Dekat jelang Pilkada DKI, Mau Usung Siapa?
PKS dan Golkar Mulai Dekat jelang Pilkada DKI, Mau Usung Siapa?

PKS dan Golkar Mulai Dekat jelang Pilkada DKI, Mau Usung Siapa?

Baca Selengkapnya
Giliran Guru Besar hingga Alumni Unpad buat Petisi Kritik Pemerintah
Giliran Guru Besar hingga Alumni Unpad buat Petisi Kritik Pemerintah

Peristiwa sosial, politik, ekonomi dan hukum belakangan ini sebuah rangkaian dari menurunya kualitas demokrasi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Baca Selengkapnya
Massa Padati Area Patung Kuda Jakarta, Dukung MK Soal Batasan Usia Capres-Cawapres
Massa Padati Area Patung Kuda Jakarta, Dukung MK Soal Batasan Usia Capres-Cawapres

Aliansi Masyarakat Jaktim terpantau mendukung gugatan soal calon presiden dan calon wakil presiden yang tengah dijalankan MK.

Baca Selengkapnya
FOTO: Aktivis 98 Gelar Mimbar Rakyat di UNJ, Terbitkan Maklumat Tolak Kembalinya Orba dan Politik Dinasti
FOTO: Aktivis 98 Gelar Mimbar Rakyat di UNJ, Terbitkan Maklumat Tolak Kembalinya Orba dan Politik Dinasti

Maklumat Bersama Aktivis 98 dikeluarkan menjelang peringatan 26 tahun reformasi.

Baca Selengkapnya
Respons Jokowi Disebut Ingin Rebut Kursi Ketum PDIP: Katanya Golkar, Masa Semuanya
Respons Jokowi Disebut Ingin Rebut Kursi Ketum PDIP: Katanya Golkar, Masa Semuanya

Jokowi sebelumnya disebut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengirim menteri untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDI Perjuangan.

Baca Selengkapnya
Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah
Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah

"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"

Baca Selengkapnya
Civitas Akademika Universitas IBA Palembang Sampaikan Petisi Kritik Jokowi
Civitas Akademika Universitas IBA Palembang Sampaikan Petisi Kritik Jokowi

Civitas akademika Universitas IBA Palembang turut menyampaikan keprihatinan pada kondisi negara menjelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
PDIP Jakarta Nilai Banyaknya Revisi UU Jadi Ciri Awal Pemerintahan Otoriter
PDIP Jakarta Nilai Banyaknya Revisi UU Jadi Ciri Awal Pemerintahan Otoriter

"Merubah banyak undang-undang sebelum berkuasa adalah ciri awal otoritarian di negara otoriter," kata Gilbert

Baca Selengkapnya