Koalisi Perubahan Batal Deklarasi, PKS: Cawapres Belum Tuntas

Merdeka.com - Rencana deklarasi Koalisi Perubahan batal dilaksanakan pada 10 November 2022 mendatang. Hal ini dikatakan oleh Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya, yang menyebut, Partai Demokrat dan PKS yang tergabung dalam Koalisi Perubahan memiliki agenda partai masing-masing.

Batalnya rencana deklarasi tersebut, Jubir PKS Muhammad Kholid mengatakan, pihaknya ingin lebih dulu menuntaskan pembahasan terkait desain pemerintah serta pembahasan terkait platform. Apalagi, usulan tanggal 10 November itu datang dari Partai NasDem.

"Pertama, tanggal 10 November adalah usulan dari Partai NasDem. Kami sangat menghormati usulan tersebut. Namun, sebagaimana dipahami oleh Partai Nasdem, pembahasan di tim kecil antara Nasdem, PKS, Demokrat beserta Capres masih belum tuntas," kata Kholid dalam keterangannya, Selasa (8/11).

"Jadi, kami ingin menuntaskan terlebih dahulu, seperti pembahasan terkait platform, desain pemerintahan, strategi pemenangan dan pasangan capres-cawapres," sambungnya.

Selain itu, batalnya rencana deklarasi ini ditegaskannya bukan sebagai tanda keretakan atau ancaman bagi koalisi perubahan.

"Kedua, mundurnya tanggal deklarasi tersebut bukan berarti sebagai tanda keretakan atau ancaman bagi keberlangsungan koalisi perubahan, tetapi ini merupakan proses yg alamiah dalam membangun koalisi," tegasnya.

"Karena maksud dari koalisi adalah bertemunya titik kepentingan semua pihak yang akan berkoalisi, yang merepresentasikan aspirasi masing-masing konstituennya," sambungnya.

Selanjutnya, untuk waktu deklarasi ini juga tergantung dengan dua hal yaitu progres pembahasan di tim kecil serta proses internal di masing-masing partai. Untuk PKS, hasil pembahasan di tim kecil akan mereka laporkan ke Majelis Syuro untuk diambil keputusan.

"Keempat, sudah banyak hal yang disepakati. Mungkin nanti terkait simulasi cawapres akan kita lakukan kajian bersama antara empat pihak (PKS, Nasdem, PD dan Capres). Koalisi perubahan akan melihat simulasi yang terbaik yang bisa diterima oleh empat pihak," tutupnya.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengungkapkan rencana deklarasi Koalisi Perubahan pada 10 November nanti batal dilaksanakan.

Hal tersebut, karena Partai Demokrat dan PKS yang tergabung dalam Koalisi Perubahan memiliki agenda partai masing-masing.

"Bisa dipastikan 10 November tidak jadi deklarasi bersama. Karena memang satu, PKS akan rapat Majelis Syuroh itu akhir tahun Desember, kedua, Mas AHY dan kawan-kawan baru pulang sekitar tanggal 10 November itu. Ya kita tunggulah ya, tentu kita harus menghormati mekanisme partai, bagaimana masing-masing partai," kata Willy, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/11).