Koalisi Prabowo tak ingin penggelembungan DPT dimaanfaatkan oknum KPU
Merdeka.com - Para sekjen parpol koalisi pengusung pasangan capres-cawapres, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno mendatangi Kantor KPU RI di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (5/9). Mereka melaporkan temuan pemilih ganda dalam DPS sebanyak 25 juta. Dalam pertemuan itu disepakati akan dilakukan penyisiran bersama KPU terhadap data pemilih ganda tersebut.
Menurut Sekjen PKS, Mustafa Kamal, langkah pihaknya ini dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan data ganda oleh oknum tak bertanggung jawab pada saat Pilpres 2019 nanti. Karena itulah data pemilih ganda ini harus dideteksi sejak dini.
"Jadi begini, kalau kantongnya tersedia siapapun bisa menyalahgunakan. Makanya kantongnya kita tutup sehingga tidak ada ruang kemudian menjadi hal-hal yang disalahgunakan," jelasnya.
-
Bagaimana PKD memastikan integritas Pilkada 2024? Sebagai lembaga pengawas, PKD akan menjadi sosok yang penting untuk memastikan integritas, transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemungutan suara dan perhitungan hasil Pemilu di tingkat lokal.
-
Bagaimana cara PKD mengawasi Pilkada? PKD memiliki tugas sebagai berikut: 1. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas: Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap Pelaksanaan kampanye Pendistribusian logistik Pemilu Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS. Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di wilayah kelurahan/desa. Mengawasi, memelihara, dan merawat arsip berdasar jadwal retensi arsip sesuai ketentuan peraturan perundangan Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
-
Bagaimana PTPS mencegah pelanggaran Pemilu? Untuk mencegah dugaan pelanggaran Pemilu, PTPS harus melakukan pengawasan yang ketat pada setiap tahapan pemungutan suara, termasuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, pemilih, dan tim kampanye.
-
Bagaimana PPK melakukan tugasnya dalam pemilu? Dalam menjalankan tugasnya, PPK harus menjaga netralitas dan independensinya sehingga proses pemilihan umum dapat berjalan secara adil dan transparan.
-
Bagaimana PKD membantu Pilkada 2024? PKD atau Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa merupakan salah satu bagian dari badan adhoc yang akan membantu mensukseskan jalannya Pilkada.
-
Bagaimana PPS membantu data pemilih? PPS memiliki kewajiban untuk membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap.
"Penggelembungan jumlah DPT, di situ menjadi ruang untuk oknum-oknum yang tidak kita harapkan memanfaatkan dan saya kira semua pihak, semua peserta Pemilu; Pileg dan Pilpres pasti sepakat. Apalagi KPU sebagai penyelenggara jangan ada ruang lagi untuk bermain oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," lanjutnya.
Mustafa mengapresiasi respons KPU atas laporan pihaknya. KPU telah menetapkan waktu 10 hari untuk menyisir data ganda tersebut. Kendati dinilai cukup singkat, diharapkan persoalan ini dapat segera diatasi.
"Meskipun kita sudah sampaikan secara teknis cukup berat untuk waktu sepuluh hari, karena untuk menginput data saja butuh waktu sekitar dua minggu. Tapi dengan peningkatan sistem IT dan SDM yang profesional, kita bisa intensif bekerja. Sehingga dari waktu sepertiga dari waktu sepuluh hari itu kita bisa punya paparan data yang sama untuk disamakan. Lalu kita akan samakan dalam paruh waktu yang kedua," paparnya.
Dalam penyisiran pemilih ganda ini, KPUD juga akan melakukan kroscek temuan data 25 juta pemilih ganda tersebut. Data yang disampaikan ke KPU pusat itu akan diolah dan kemudian untuk diteruskan ke KPUD.
"Yang jelas data yang 25 juta itu sudah kita sampaikan semua dan akan diolah KPU. Dan kita siap mendampingi dengan data yang baru. DPT yang 185 juta ditambah (DPT) luar negeri 2 juta itu, jadi total 187 juta itu akan kita olah kembali. Sebagian mungkin bisa sama dengan DPS yang kita terima," jelasnya.
Semua parpol pengusung Prabowo-Sandi juga akan membantu KPU dalam penyisiran data pemilih ganda ini. Mustafa juga berharap langkah yang sama turut dilakukan parpol pengusung Jokowi-Ma'ruf.
"Ini juga menjadi milik seluruh partai politik peserta Pemilu, partai pengusung semua pasangan calon karena semua berkepentingan dengan DPT ini," jelasnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo Gibran blak-blakan potensi kecurangan besar pemungutan suara di Malaysia.
Baca SelengkapnyaSikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.
Baca SelengkapnyaKang Emil membeberkan alasan tak ingin melawan kotak kosong di Pilgub Jakarta.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran mengungkap dugaan potensi kecurangan PPLN di Malaysia
Baca SelengkapnyaKurnia berharap, apa yang menimpa KPK di era Firli Bahuri tidak terulang.
Baca SelengkapnyaKPU DKI Jakarta memastikan bakal menjalani proses dan tahapan Pilkada 2024 sesuai dengan ketentuan yang ada.
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaCawapres Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku pihaknya belum berkomunikasi dengan Ganjar Pranowo-Mahfud Md pasca-pencoblosan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSimulasi pencoblosan calon presiden dan wakil presiden dengan surat suara yang hanya menampilkan dua kolom pasang calon menuai kritik dari berbagai pihak.
Baca SelengkapnyaHasto meminta penyelenggara Pemilu untuk mencermati dan mengkroscek dengan baik sehingga jangan sampai ada sekenario pengaturan kekuasaan.
Baca SelengkapnyaDKPP mengingatkan bahwa legitimasi Pemilu bukan cuma saat pencoblosan, melainkan dimulai dari proses tahapan pesta demokrasi tersebut.
Baca SelengkapnyaAndika Perkasa menanggapi soal dugaan pembobolan data pemilu KPU
Baca Selengkapnya