Komisi I DPR Dukung Pemerintah Beri Relaksasi Industri Telekomunikasi

Merdeka.com - Virus Corona atau Covid-19 berdampak pada sejumlah sektor industri. Termasuk sektor Telekomunikasi yang kini disebut ikut membutuhkan bantuan pemerintah.

Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi meminta pemerintah tak melupakan sektor telekomunikasi sebagai dampak perlambatan ekonomi akibat virus Corona. Dia mendukung usulan relaksasi Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) dan Universal Service Obligation (USO) industri telekomunikasi.

“Saya setuju, bila kemenkominfo bisa berikhtiar bersama untuk meringankan beban industri telco, dengan relaksasi pembayaran BHP dan USO,” jelas Bobby saat dihubungi wartawan, Jumat (17/4).

Politikus Golkar ini mengingatkan, relaksasi bukan berarti meniadakan kewajiban. Tapi memberikan kelonggaran termin pembayaran yang adil.

“Karena industri ini pun punya andil untuk memberikan kontribusi ekstra dlm rangka mendukung ekonomi tetap berputar via WFH (Work From Home) atau sekolah dari rumah dan lain-lain,” tambah Bobby.

Sejumlah cara bisa dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kelonggaran kepada dunia usaha sektor telekomunikasi. Selain penundaan, bisa juga dengan menurunkan rate.

"Bisa berupa penundaan, atau menurunkan rate-nya atau cara lain yang berbeda dari situasi normal sebelum bencana pandemi Covid-19 ini," tambah dia.

Kencangkan Ikat Pinggang

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) meminta pemerintah untuk memperhatikan industri telekomunikasi di tengah pandemi Covid-19. Sektor ini tampaknya diuntungkan dengan melonjaknya trafik internet di masa-masa work from home (WFH) dan belajar dari rumah, namun ternyata hal ini tidak serta merta berdampak positif terhadap pendapatan industri telekomunikasi. Justru pendapatan drastis menurun dengan banyaknya hotel dan kantor korporasi yang berhenti beroperasi.

"Justru kami mulai kencangkan ikat pinggang," kata Ketua Umum APJII, Jamalul Izza.

APJII yang memiliki lebih dari 500 anggota perusahaan internet service provider (ISP) di seluruh Indonesia, bukanlah deretan perusahaan-perusahaan besar. Mayoritas anggota APJII adalah perusahaan ISP kecil yang notabene hidup dari model bisnis Business to Business (B2B). Di tengah pandemi Covid-19 ini, banyak perkantoran yang tutup. Mengalihkan aktivitas pekerjaan di rumah masing-masing karyawannya.

Hotel pun demikian. Tingkat keterisian rendah di masa wabah penyakit ini, menjadikan pendapatan hotel turun drastis. Imbasnya adalah atas nama efisiensi, maka pemangkasan fasilitas seperti internet pun tak bisa dihindari.

Banyak dari Anggota APJII sudah terkena dampak dari pemangkasan ini yang mengakibatkan pendapatan perusahaan ISP ikut terjun hingga 50 persen.

"Perlu diketahui, lebih dari 50 persen dari anggota APJII, bisnis mereka bertumpu di sektor B2B. Melayani korporasi seperti perkantoran dan hotel. Jadi, tidak ada kata industri kami ini diuntungkan dari pandemi Covid-19. Itu adalah persepsi yang salah!" kata Jamal.

Oleh sebab itu, APJII meminta kepada pemerintah untuk turut serta meringankan beban industri telekomunikasi di masa-masa sulit ini. Harapan besar APJII adalah agar pemerintah memberikan kebijakan khusus terkait dengan penangguhan pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi dan kontribusi Universal Service Obligation (USO) untuk periode 2019 yang akan jatuh tempo pada akhir April 2020 ini.

Misalnya, peringanan kewajiban tambahan non-pajak yang seharusnya lebih mudah diberikan. Terlebih saat ini, kementerian lain misalnya kementerian UKM dan koperasi memberikan kredit ringan dan kementerian lain memberikan berbagai stimulus kepada stakeholdernya.

Kami mohon Kemenkominfo hanya memberikan peringanan kewajiban pembayaran BHP/USO diatas yang hanya merupakan pendapatan negara tambahan di luar pajak. Di saat sulit seperti ini, pajak pun bisa di relaksasi, sudah selayaknya pendapatan negara tambahan di luar pajak diberlakukan kebijakan relaksasi yang serupa,

APJII berharap, pemerintah agar dapat membantu industri telekomunikasi untuk tetap bertahan di masa-masa sekarang.

Jika pemerintah mendengar jeritan kami, maka pemerintah punya kontribusi besar bagi keberlangsungan industri ini di masa-masa mendatang. Sektor telekomunikasi adalah tulang punggung bagi terlaksananya cita-cita pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang berbasis industri 4.0," terang Jamal.