Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komisi I DPR Minta Lemhannas dan Wantannas Kaji Pemilu Serentak 2024

Komisi I DPR Minta Lemhannas dan Wantannas Kaji Pemilu Serentak 2024 Kotak suara ditampung di Kecamatan Pamulang akibat server KPU Pusat down. ©2020 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Komisi I DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Gubernur Lemhannas Agus Widjojo dan Sekjen Wantannas Harjo Susmoro. Dalam rapat itu, anggota Komisi I Fraksi Partai Demokrat Anton Sukartono, meminta kedua lembaga tersebut mengkaji soal pemilu serentak pilpres dan pileg.

"Ini terserah mau Wantannas atau Lemhannas, kami minta tolong pak buat kajian mengenai pemilu, pemilu setengah kemarin, pileg, pilpres digabung menjadi satu, yang akhirnya memakan korban banyak keletihan, kecapean dan banyak yang meninggal," katanya di ruang komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/1).

Anton makin khawatir bila Pilkada Pilkada juga diselenggarakan pada 2024. Saat ini pun, RUU Pemilu tengah disusun Baleg DPR yang mengatur normalisasi penyelenggaraan Pilkada pada 2022 dan 2023. Sementara, dalam UU No 10 tahun 2016 tentang Pilkada, Pilkada akan diserentakkan pada tahun 2024 yang diikuti Pemilu nasional.

"Ini juga ada usulan mungkin belum disahkan juga, digabung sama Pilkada pak, jadi pilpres, pileg, pilkada gabung jadi satu, ini mohon kami kajian yang mendalam banyak manfaatnya atau banyak mudaratnya nih, entah Lemhannas atau Wantannas," ujarnya.

Senada dengan Anton, Pimpinan Komisi I DPR Fraksi PDIP, Utut Adianto mendorong Lemhannas dan Wantannas mengkaji pemilu serentak. Dia berkaca pada pengalaman pemilu serentak 2019 lalu.

"Yang meninggal sekitar 500-an lebih Pak Anton, memang itu selesainya lebih dari 34 jam sekitar 32 jam rata rata, jadi memang itu tidak manusiawi tapi faktanya seperti itu, itu tadi kajian yang serius mudah mudahan bukan hanya Wantannas dan Lemhannas," ucapnya.

"Tetapi kementerian dalam negeri, DKPP dan KPU juga melakukan kajian, kita segera memisahkan yang mudarat dan manfaat," pungkasnya.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Komisi II DPR Usul Bentuk Panja untuk Evaluasi Pemilu 2024
Komisi II DPR Usul Bentuk Panja untuk Evaluasi Pemilu 2024

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Endro S Yahman mengusulkan, dibentuk panja untuk evaluasi Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Sudirman Said Bocorkan Isi Percakapan Jusuf Kalla Bertemu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Sudirman Said Bocorkan Isi Percakapan Jusuf Kalla Bertemu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Jusuf Kalla (JK) sempat membenarkan pertemuannya dengan Hasto.

Baca Selengkapnya
FOTO: Pasangan Bacagub Jakarta Ridwan Kamil-Suswono Rapat Perdana dengan Tim Pemenangan RIDO Bersama KIM Plus
FOTO: Pasangan Bacagub Jakarta Ridwan Kamil-Suswono Rapat Perdana dengan Tim Pemenangan RIDO Bersama KIM Plus

Rapat tersebut dihadiri seluruh perwakilan partai pendukung yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus.

Baca Selengkapnya
Ketua Komisi II DPR Temui Pratikno di Istana, Bahas Sistem Pemilu
Ketua Komisi II DPR Temui Pratikno di Istana, Bahas Sistem Pemilu

Pertemuan Doli Kurnia dan Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan.

Baca Selengkapnya
Terungkap Persiapan KPU Jelang Evaluasi Pemilu di DPR
Terungkap Persiapan KPU Jelang Evaluasi Pemilu di DPR

Ketua dan anggota KPU akan hadir semuanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI.

Baca Selengkapnya
Wacana Hak Angket Kecurangan Pemilu, Menteri Hadi: Nanti Dulu, Sekarang Kita Jaga Kondusifitas
Wacana Hak Angket Kecurangan Pemilu, Menteri Hadi: Nanti Dulu, Sekarang Kita Jaga Kondusifitas

Hadi juga enggan menanggapi lebih lanjut sikap PDIP.

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Akui Kubu Ganjar-Mahfud Punya Semangat yang Sama dengan Kubu AMIN soal Pemilu 2024
Sekjen PDIP Akui Kubu Ganjar-Mahfud Punya Semangat yang Sama dengan Kubu AMIN soal Pemilu 2024

Dia menilai antara kubu Ganjar-Mahfud dan Anies-Cak Imin tak perlu komunikasi secara formal pun akan terlihat.

Baca Selengkapnya
Surya Paloh Berencana Bertemu Megawati Bahas Hak Angket: Mudah-mudahan Tidak Lama Lagi
Surya Paloh Berencana Bertemu Megawati Bahas Hak Angket: Mudah-mudahan Tidak Lama Lagi

Wacana hak angket kecurangan Pemilu 2024 ini pertama kali diusulkan Ganjar.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Panas Paripurna DPR Suarakan Hak Angket Kecurangan Pemilu, PKS Keras Mendorong!
VIDEO: Panas Paripurna DPR Suarakan Hak Angket Kecurangan Pemilu, PKS Keras Mendorong!

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar sidang paripurna pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024, Selasa, 5 Maret 2024

Baca Selengkapnya
VIDEO: Respons KPU Jakarta Soal Hasil Pilkada, Pram Klaim Menang RK Putaran Dua
VIDEO: Respons KPU Jakarta Soal Hasil Pilkada, Pram Klaim Menang RK Putaran Dua

Wahyu meminta semua pihak untuk menunggu hasil rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh KPU

Baca Selengkapnya
DPR Mulai Tampung Usulan Omnibus Law Politik, 8 UU Bakal Dijadikan 1
DPR Mulai Tampung Usulan Omnibus Law Politik, 8 UU Bakal Dijadikan 1

DPR menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law Politik.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika

Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.

Baca Selengkapnya