Komisi I DPR Minta Lemhannas dan Wantannas Kaji Pemilu Serentak 2024
Merdeka.com - Komisi I DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Gubernur Lemhannas Agus Widjojo dan Sekjen Wantannas Harjo Susmoro. Dalam rapat itu, anggota Komisi I Fraksi Partai Demokrat Anton Sukartono, meminta kedua lembaga tersebut mengkaji soal pemilu serentak pilpres dan pileg.
"Ini terserah mau Wantannas atau Lemhannas, kami minta tolong pak buat kajian mengenai pemilu, pemilu setengah kemarin, pileg, pilpres digabung menjadi satu, yang akhirnya memakan korban banyak keletihan, kecapean dan banyak yang meninggal," katanya di ruang komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/1).
Anton makin khawatir bila Pilkada Pilkada juga diselenggarakan pada 2024. Saat ini pun, RUU Pemilu tengah disusun Baleg DPR yang mengatur normalisasi penyelenggaraan Pilkada pada 2022 dan 2023. Sementara, dalam UU No 10 tahun 2016 tentang Pilkada, Pilkada akan diserentakkan pada tahun 2024 yang diikuti Pemilu nasional.
-
Siapa yang memimpin rapat paripurna DPR? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual.
-
Dimana Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu di Jawa Tengah? 'Agar pemilu ini berjalan dengan sukses dan damai, penyelenggara Pemilu ini harus berintegritas,' kata Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana saat memberi sambutan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu di Regional Jawa Tengah di Hotel Lor In Solo (14/11).
-
Apa yang disampaikan Menlu Retno kepada Komisi I DPR RI? 'Kita masih akan berjumpa lagi Insyallah pada satu kali lagi yang saya dengar, tapi pertemuan hari ini merupakan salah satu pertemuan terakhir kita. Untuk itu, betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih banyak,' kata Retno.
-
Siapa yang pimpin pertemuan Demokrat? 'ke depan akan ada beberapa pertemuan yang sedang diagendakan oleh Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) sebagai ketua umum. Pertama akan ada pertemuan dengan para pengurus di tingkat pusat. Ini rencananya besok akan diadakan di hari Senin, tanggal 4 September,' kata Herzaky ketika dikonfirmasi, Minggu (3/9).
-
Siapa yang menyelenggarakan pemilu di Indonesia? Di Indonesia, pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
"Ini juga ada usulan mungkin belum disahkan juga, digabung sama Pilkada pak, jadi pilpres, pileg, pilkada gabung jadi satu, ini mohon kami kajian yang mendalam banyak manfaatnya atau banyak mudaratnya nih, entah Lemhannas atau Wantannas," ujarnya.
Senada dengan Anton, Pimpinan Komisi I DPR Fraksi PDIP, Utut Adianto mendorong Lemhannas dan Wantannas mengkaji pemilu serentak. Dia berkaca pada pengalaman pemilu serentak 2019 lalu.
"Yang meninggal sekitar 500-an lebih Pak Anton, memang itu selesainya lebih dari 34 jam sekitar 32 jam rata rata, jadi memang itu tidak manusiawi tapi faktanya seperti itu, itu tadi kajian yang serius mudah mudahan bukan hanya Wantannas dan Lemhannas," ucapnya.
"Tetapi kementerian dalam negeri, DKPP dan KPU juga melakukan kajian, kita segera memisahkan yang mudarat dan manfaat," pungkasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Endro S Yahman mengusulkan, dibentuk panja untuk evaluasi Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla (JK) sempat membenarkan pertemuannya dengan Hasto.
Baca SelengkapnyaRapat tersebut dihadiri seluruh perwakilan partai pendukung yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus.
Baca SelengkapnyaPertemuan Doli Kurnia dan Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan.
Baca SelengkapnyaKetua dan anggota KPU akan hadir semuanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI.
Baca SelengkapnyaHadi juga enggan menanggapi lebih lanjut sikap PDIP.
Baca SelengkapnyaDia menilai antara kubu Ganjar-Mahfud dan Anies-Cak Imin tak perlu komunikasi secara formal pun akan terlihat.
Baca SelengkapnyaWacana hak angket kecurangan Pemilu 2024 ini pertama kali diusulkan Ganjar.
Baca SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar sidang paripurna pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024, Selasa, 5 Maret 2024
Baca SelengkapnyaDPR menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law Politik.
Baca SelengkapnyaKendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.
Baca SelengkapnyaPembahasan RUU Pilkada di Baleg DPR untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini.
Baca Selengkapnya