Komisi I DPR ngaku belum miliki SOP tim pengawas BIN
Merdeka.com - Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq menyatakan pihaknya belum memiliki standar operasional prosedur soal Tim Pengawas BIN. Sebab, hal itu diperlukan untuk mengawasi kinerja Badan Intelejen Negara (BIN).
"Bagaimana cara bekerjanya nanti dilihat kasusnya seperti apa, pasti akan dibahas tim ini mengenai mekanisme prosedur dan agenda kerjanya," kata Mahfudz di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/6).
Menurutnya, Tim Pengawas BIN bakal bekerja saat terjadi kasus saja. Tetapi, ketika tidak ada persoalan yang menimpa BIN maka tidak akan bekerja.
-
Siapa yang bentuk tim investigasi? Kementerian Perhubungan membentuk tim investigasi internal, usai penganiayaan yang dilakukan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta.
-
Bagaimana Mossad bekerja di Indonesia? Agen-agen Mossad yang datang ke Indonesia disamarkan seolah berasal dari Eropa atau Amerika Serikat.
-
Apa yang dilakukan wanita intelijen itu? Perempuan tersebut awalnya mengatakan ia pergi untuk membeli narkoba, namun kemudian mengakui ia telah berselingkuh dengan seorang pria Palestina dari Ramallah selama sekitar satu tahun.
-
Bagaimana Utusan Khusus Presiden menjalankan tugasnya? Utusan Khusus Presiden itu melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, Utusan Khusus Presiden bertanggung jawab kepada Presiden.
-
Apa peran Komando Divisi Banteng? Komando Divisi IX Banteng dibentuk untuk memerangi penjajah Belanda yang meliputi empat provinsi saat ini, yaitu Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau.
-
Bagaimana Rajif Sutirto bertugas? Ia bertugas bersama dengan Rizky Irmansyah yang terlebih dulu viral beberapa waktu lalu.
"Ini kan kasusnya belum ada, belum terjadi. Jadi tim ini hanya semacam stand by unit yang ada di DPR. Begitu ada kasus tim ini diefektifkan," tuturnya.
Politikus PKS ini mengungkapkan anggota Tim Pengawas BIN terdiri dari satu orang perwakilan tiap fraksi di DPR dan ditambah satu lagi dari pimpinan komisi. Tim Pengawas BIn juga bakal disumpah di awal pengukuhannya dalam rapat paripurna.
"Diambil sumpahnya, salah satunya adalah menjaga kerahasiaan data informasi intelijen dalam proses penyelidikan," pungkasnya. (mdk/efd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam rapat, Komisi I DPR mengingatkan BIN agar menjadi koordinator dari seluruh aparat intelijen
Baca SelengkapnyaCak Imin menegaskan, PKB saat ini pada posisi menunggu arahan dari Prabowo sebagai presiden terpilih perihal kursi menteri.
Baca SelengkapnyaKata Dasco, bukan hanya PKB yang belum diundang, tapi seluruh ketum parpol KIM.
Baca SelengkapnyaWacana angkatan siber kembali mencuat setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk membentuk matra baru di TNI.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani melantik Tim Pengawas Intelijen DPR.
Baca SelengkapnyaPuan mengungkapkan, bahwa Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Herindra diusulkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Baca SelengkapnyaCak Imin menyatakan pansus sudah dapat menggelar rapat karena izinnya telah diiteken pimpinan Dewan.
Baca SelengkapnyaKomunikasi itu terjalin agar alat kelengkapan dewan dapat terbentuk sebelum pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berjalan.
Baca SelengkapnyaMuhadjir mengaku keputusan DPR RI untuk membentuk pansus terkait pelaksanaan haji merupakan kewenangan legislatif
Baca SelengkapnyaKetua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai anggota Polri masih perlu dipersenjatai dengan senjata api
Baca SelengkapnyaDPR mengumumkan 13 Komisi dan mitra kerja pemerintah.
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan DPR masih membahas terkait komisi yang akan dilebur untuk menyesuaikan dengan jumlah kementerian di kabinet.
Baca Selengkapnya