Komisi I pertimbangkan pembentukan Panja Konflik Papua
Merdeka.com - Komisi I DPR akan mempertimbangkan usulan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan forum tokoh-tokoh Papua agar DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mendorong Presiden menyelesaikan konflik di Papua.
"Tentu saja masih dibahas internal komisi apakah usul ini disepakati. Kalau usulan ini disepakati maka harus disampaikan ke forum paripurna," ujar Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq usai RDPU dengan LIPI dan Forum Tokoh-tokoh Papua, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/6).
Menurut Mahfudz, ide pembentukan Panja sejalan dengan solusi perlunya fungsi dialog dalam penanganan kasus di Papua. "Yang sebenarnya ini sejalan dengan ide solusi perlunya fungsi dialog di papua," tambah politisi PKS ini.
-
Bagaimana solusi penyelesaian konflik Papua? Semua itu dilakukan melalui pendekatan pengakuan hak sipil politik, ekonomi sosial budaya, memperkuat pendidikan untuk kesadaran hak, dan memperkuat kualitas SDM anak muda dengan pendidikan adat dan pendidikan nasional.
-
Apa yang menjadi masalah akar konflik Papua? Peneliti dari Yayasan Bentala Rakyat, Laksmi Adriani Savitri mengatakan bahwa salah satu akar masalah dari konflik Papua adalah dorongan modernisasi yang dipaksakan.
-
Siapa yang terlibat dalam konflik Papua? Gerakan Papua Merdeka semakin terorganisir melalui budaya, sosial, politik luar negeri, senjata, bahkan berhasil menarik perhatian aktivis NGO.
-
Apa tujuan PANDI Meeting? PANDI Meeting dengan membawa gagasan 'Indonesia Berdaulat Digital' pada tanggal 16-17 Mei 2024 di hotel The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan.
-
Apa tugas Kominfo di Papua? Tugas yang diemban Libra dan rekannya sesama bidan maupun tenaga kesehatan di Papua tidak mudah. Kondisi geografis provinsi paling timur Indonesia penuh tantangan. Pemerintah dalam 10 tahun terakhir memang terus membenahi Papua. Namun medan yang berat membuat upaya itu belum bisa menjangkau setiap jengkal tanah Papua.
-
Bagaimana partai Papua bantu ekonomi? Adapun sejumlah misi yang akan diemban Partai Kasih, diantaranya, memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga, karena maju mundurnya suatu bangsa sangat tergantung kepada kehidupan keluarga itu sendiri. Kemudian, memberantas kemiskinan menuju Indonesia yang sejahtera.'Membuka lapangan pekerjaan bagi yang putus sekolah dan yang tidak bersekolah, memberikan pelatihan dan kursus,' jelasnya.
Dia pun menjelaskan jika Tim Pemantau Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh-Papua yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso lebih fokus dalam mengevaluasi sejauh mana otsus Papua berjalan. Sementara kalau Panja lebih pada dialog dalam penanganan konflik papua.
"DPR memang punya tim pemantau, kalau itu kan lebih fokus untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan otsus. Kalau dialog bukan seperti peran otsus. Lebih mendorong keputusan dan gagasan yang ada," terangnya.
Mahfudz menjelaskan, kepergian tim Komisi I ke Papua yakni ingin mengecek peran polisi di Papua. Begitu pula kerjasama dengan TNI. "Ya, itu yang akan mau kita cek," tandasnya. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah mesti melibatkan banyak pihak dalam setiap penyelesaian konflik.
Baca SelengkapnyaCapres Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya soal penyelesaian kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua
Baca SelengkapnyaAnies menyebut pendekatan ini pernah dia terapkan saat bertugas sebagai gubernur DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaGanjar-Mahfud menyatakan telah memiliki strategi menyelesaikan masalah KKB dan konflik di Papua.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM mengingatkan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih tidak melakukan pendekatan keamanan berlebihan di Papua.
Baca SelengkapnyaMengatasi permasalahan Papua agar damai, Ganjar menilai semua pihak harus terlibat.
Baca SelengkapnyaPenggantian nama KKB menjadi OPM itu berdasarkan Surat Telegram (ST) Nomor : STR/41/2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menggelar rapat terbatas terkait pembangunan Papua.
Baca SelengkapnyaKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai situasi konflik dan kekerasan di Papua semakin mencederai HAM.
Baca SelengkapnyaPuan Maharani mengikuti acara dialog parlementer bersama negara-negara organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG).
Baca SelengkapnyaKonflik di Papua terjadi karena perbedaan paham yang menyulut untuk memisahkan diri dari Indonesia.
Baca Selengkapnya