Komisi I prihatin Jokowi sodorkan calon dubes dari relawan pendukung
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengajukan 33 nama calon duta besar (dubes) Indonesia ke DPR. Dari 33 nama calon dubes tersebut diketahui memiliki latar belakang partai politik.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tantowi Yahya merasa prihatin jika calon dubes yang diusulkan oleh Jokowi itu dilatarbelakangi atas balas budi. Apalagi, hal ini bukan pertama kali terjadi setelah sebelumnya mantan Gubernur DKI Jakarta itu telah membagikan jatah Komisaris BUMN bagi para pendukungnya di Pilpres lalu.
"Kami prihatin jika balas budi untuk relawan pendukung Jokowi-JK dibalas dengan posisi yang strategis seperti dubes. Jabatan dubes tidak sama dengan jabatan komisaris di BUMN," kata Tantowi saat dihubungi, Senin (10/8).
-
Bagaimana Utusan Khusus Presiden menjalankan tugasnya? Utusan Khusus Presiden itu melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, Utusan Khusus Presiden bertanggung jawab kepada Presiden.
-
Kenapa Letjen Tarub jadi Duta Besar? Tak hanya dipercaya menduduki sejumlah posisi penting di bidang militer, Tarub juga pernah ditunjuk sebagai Duta Besar RI untuk China dari tahun 1997 hingga 2001.
-
Bagaimana cara utusan khusus presiden menjalankan tugasnya? Dalam menjalankan tugasnya, Utusan Khusus Presiden bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
-
Apa tugas utama Utusan Khusus Presiden? Jadi, baik Penasihat Khusus Presiden dan Utusan Khusus Presiden dibentuk untuk memperlancar tugas Presiden. Keduanya melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya.
-
Kenapa Dubes ingin perkuat hubungan dengan Indonesia? Sebagai duta besar, Mario akan menjalankan tanggung jawabnya untuk terus mempererat kemitraan ekonomi kedua negara.
-
Bagaimana Duta berbicara bahasa Jawa dan Indonesia? Duta, Berusia 3,5 Tahun, Pindah ke Yogyakarta dan Mampu Berbicara Bahasa Jawa dan Indonesia Secara Bersamaan.
Tantowi menjelaskan, seorang dubes harus bisa bertindak sesuai UU dan merepresentasikan rakyat dan negara di luar negeri. Sehingga, kata dia, seorang dubes harus menguasai segala permasalahan bangsa.
"Juga mempunyai kecakapan komunikasi agar dapat menjadi wakil bangsa yang baik sekaligus dapat mengambil sebanyak mungkin keuntungan dari negara akreditasi untuk kepentingan bangsa dan negara kita," tekan Politikus Golkar ini.
Lanjut Tantowi, salah satu tantangan dubes adalah menghadapi sentilan negatif dari negara yang mengecam hukuman mati bagi pengedar narkoba yang diterapkan di Indonesia.
"Di saat seperti ini Indonesia membutuhkan dubes yang benar-benar mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis dan keluar dari posisi kritis. Terus terang ada keraguan kami di Komisi I terhadap beberapa calon yang diajukan, mengingat pengalaman dan pengetahuan mereka yang minim tentang geopolitik dan diplomasi," tukasnya.
Seperti diketahui, salah satu dari 33 nama dubes tersebut, yaitu Amelia Ahmad Yani, putri ketiga pahlawan nasional Jenderal Anumerta TNI Ahmad Yani. Selain itu, ada juga nama anggota DPR Alexander Litaay. Dia pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan dua periode sekaligus yakni 1993-1998 dan 1998-2000.
Informasi dihimpun merdeka.com, Sabtu (8/8), nama-nama itu ada yang berasal dari Kementerian Luar Negeri. Tetapi ada juga yang berasal dari partai politik dan kalangan profesional.
Nama tersebut diajukan Presiden Jokowi pada 6 Agustus 2015. Berikut 33 nama calon dubes baru yang diusulkan Jokowi ke DPR:
1. Hasan Bagis, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab
2. Safira Machrusah, Alffer, Aljazira
3. Bambang Antarikso, Baghdad, Irak
4. Husnan Bey Fananie, Baku, Azerbaijan
5. Ahmad Rusdi, Bangkok, Thailand
6. Yuri Octavian Thamrin, Brussel, Belgia dan merangkap Keharyapatihan Luksemburg dan Uni Eropa
7. Helmy Fauzi, Kairo, Mesir
8. Mayjen TNI (Purn) Mochammad Luthfie Wittoeng, Caracas, Venezuela
9. Mansyur Pangeran, Dakar, Senegal
10. I Gusti Agung Wesaka Puja, Den Haag, Belanda merangkap OPCW
11. Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Basri Sidehabi, Doha, Qatar
12. Ibnu Hadi, Hanoi, Vietnam
13. Alfred Tanduk Palembangan, Havana, Kuba
14. Wiwiek Setyawati Firman, Helsinski, Finlandia
15. Iwan Suyudhie Amri, Islamabad, Pakistan
16. Muhammad Ibnu Said, Kopenhagen, Denmark
17. Rizal Sukma, London untuk Inggris dan Irlandia
18. Tito Dos Santos Baptista, Maputo, Mozambique
19. Mohammad Wahid Supriyadi, Moscow, Rusia
20. Musthofa Taufik Abdul Latif, Muscat, Oman
21. R Soehardjono Sastromihardjo, Nairobi, Kenya
22. Marsekal Madya TNI (Purn) Budhy Santoso, Panama City, Panama
23. Dian Triansyah Djani, New York untuk utusan tetap PBB
24. Diennaryati Tjokrisuprihatono, Quito, Ekuador
25. Agus Maftuh Abegebriel, Riyadh, Arab Saudi
26. Amelia Achmad Yani, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina
27. I Gede Ngurah Swajaya, Singapura
28. Sri Astarai Rasjid, Sofia, Bulgaria
29. R Bagas Hapsoro, Stockholm, Swedia
30. Octaviano Alimudin, Tehran, Iran
31. Antonius Agus Sriyono, Vatican
32. Eddy Basuki, Windhoek, Namibia
33. Alexander Litaay, Zagreb, Kroasia (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kunto menerangkan, dengan menunjuk relawannya, Jokowi juga tidak harus konsultasi dengan pimpinan parpol jika ingin mengambil kebijakan di Kominfo.
Baca SelengkapnyaKomisi I DPR dari fraksi PDIP Utut Adianto mengatakan Presiden Jokowi lebih mendengar relawan Projo dibandingkan Gubernur Lemhannas
Baca SelengkapnyaMenurutnya hal itu tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin tidak ada diskriminasi.
Baca SelengkapnyaJokowi tampak didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury.
Baca SelengkapnyaNusron menyebut isu standar moral ini muncul karena perbedaan kepentingan politik saja.
Baca SelengkapnyaPerkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu.
Baca SelengkapnyaAgus berjanji di bawak kepemimpinan sebagai Panglima TNI, tidak akan ada prajurit yang arogan dan menyakiti rakyat
Baca SelengkapnyaAdapun penyerahan surat kepercayaan ini menandakan penugasan resmi para dubes negara sahabat di Indonesia.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Fraksi PDIP, Denny Cagur menilai tidak mempermasalahkan hal tersebut.
Baca SelengkapnyaProjo Ungkap Sosok Orang Toxic yang Dipesankan Luhut ke Prabowo
Baca SelengkapnyaDave menilai, Jokowi sebagai presiden ada baiknya saling diskusi dengan Prabowo yang bakal melanjutkan pemerintahannya.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan bahwa presiden boleh berkampanye dan berpihak di Pemilu
Baca Selengkapnya