Komisi II DPR cecar KPU soal surat edaran petahana

Merdeka.com - Komisi II DPR kembali melakukan rapat dengar pendapat dengan KPU membahas surat edaran KPU nomor 302/VI/KPU/2015 yang disebut-sebut dijadikan celah bagi kepala daerah untuk mundur di tengah masa jabatan demi membangun dinasti politik.

Ketua KPU Husni Kamil Manik sebelumnya menyebut kepala daerah yang mundur tidak dapat lagi disebut sebagai petahana. Hal ini yang kembali diperdebatkan dalam rapat hari ini.

Anggota Komisi II DPR Dadang S Rusdiana menyebut surat edaran KPU tersebut rancu. Sehingga, dia mendesak surat edaran tersebut direvisi.

"Surat edaran ini bukannya bikin jelas tapi malah bikin rancu. Makanya ayuk bareng-bareng kita benahi (surat edaran) ini," kata Dadang dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6).

Sementara, Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria menilai keinginan seluruh anggota Komisi II sama. Mereka ingin merevisi surat edaran tersebut dan ada yang mengusulkan untuk dicabut karena membuat kegaduhan.

"Ruhnya sama. Sudah tahu semua masalahnya. Makanya dicabut dulu biar daerah tidak bergejolak," terang dia.

Ketua KPU Husni Kamil Manik tidak hadir dalam rapat yang dimulai pukul 15.30 Wib itu dan hanya diwakili oleh empat komisioner KPU.

Seperti diketahui, dalam surat edaran itu, KPU menilai kepala daerah yang mundur dari jabatannya tidak dapat lagi disebut sebagai petahana. KPU tetap beranggapan yang disebut petahana adalah seseorang yang masih menjabat sebagai kepala daerah hingga waktu pendaftaran KPU. Namun, kepala daerah yang sudah mundur pada waktu pendaftaran KPU tidak dapat disebut petahana.