Komisi II DPR dukung saksi parpol dibayar negara

Merdeka.com - Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar menyambut baik rencana pemerintah yang ingin membiayai saksi parpol di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu 2014. Hal ini dilakukan agar kecurangan yang dilakukan 'preman' di TPS tak lagi terjadi.

"Tidak ada masalah, toh itu awalnya juga dari pemerintah, yang terpenting semua pihak sudah menyadari betapa pentingnya pengawasan atas pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS," ujar Agun dalam pesan singkatnya, Jumat (7/2).

Dia menilai, kucuran dana Rp 660 M untuk membayar saksi dari APBN ini penting dilakukan untuk menghindari banyaknya gugatan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia juga tak menampik, banyak kecurangan yang dilakukan preman berseragam di TPS, sehingga dibutuhkan saksi di setiap TPS.

"Dan banyak didapatkan munculnya 'Preman' di sekitar TPS mulai yang halus, sampai yang kasar mempengaruhi pemilih yang datang ke TPS, bahkan menggunakan pakaian seragam dengan warna-warna yang mengindentikkan partai," ujar dia.

Apalagi, kejadian ini semakin marak, lanjut dia, karena Bawaslu tak mampu mengawasi hingga tingkat TPS desa. Oleh sebab itu, dia menyambut baik jika saksi parpol dibiayai oleh negara.

"Hal ini terus saja terjadi karena tidak adanya Pengawas pemilu Bawaslu di TPS yang memang dalam UU No. 8 tahun 2012 tidak diutus kehadiran Pengawas Pemilu di TPS, yang ada di tingkat desa dengan jumlah 1 sampai dengan 5. Sementara jumlah TPS nya puluhan, sementara saksi parpol juga selalu tidak ada atau tidak lengkap, sehingga kecurangan itu masif terjadi, dan sudah banyak KPPS yang terlibat dan ditindak," tegas dia.

Dia bahkan khawatir, jika saksi parpol tak mengcover seluruh TPS, potensi terjadinya kecurangan akan semakin marak.

"Kalau saksi parpol tidak ada, saya meyakini apabila sebatas mitra PPL dan Linmas yang disetujui, justru kecurangan akan semakin masif, dan ini peluang bagi parpol untuk menggerakkan preman-preman politiknya," pungkasnya.