Follow
Komisi II DPR Kaji Persiapan Pemilu Serentak 2024
Merdeka.com - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, pihaknya bersama pemerintah pusat masih mengkaji rencana dan persiapan pemilihan umum legislatif, pemilihan anggota DPD, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan serentak pada 2024.
"Pemilu Legislatif, DPD, Pilpres dan Pilkada 2024 secara serentak se-Indonesia itu adalah pekerjaan yang berat dan kompleksitasnya sangat tinggi," kata Doli Kurnia, di Palangka Raya, Kalimantan Tengah dilansir Antara, Jumat (28/5).
Anggota DPR yang juga Majelis Nasional KAHMI Pusat itu, usai menghadiri Muswil V KAHMI Provinsi Kalteng menuturkan, dengan kompleksitas yang sangat tinggi itu pihaknya bersama Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu mencoba menguraikan agar kompleksitas potensi masalah yang sangat tinggi pada Pemilu 2024 secara nasional bisa berkurang.
-
Kenapa sengketa Pilpres 2024 dianggap kompleks? 'Kita tetap akan optimistis sepanjang yang secara maksimal bisa kami lakukan,' kata Suhartoyo di Pusdiklat MK, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, seperti dikutip Kamis (7/3). Meski dalam batas penalaran yang wajar, Suhartoyo menjelaskan bahwa waktu 14 hari terasa tidak mungkin menyidangkan dan memutus sengketa hasil yang kompleks dengan dugaan kecurangan. Apalagi jika pihak berperkara yang mengajukan bisa lebih dari satu pihak. Namun, berkaca pada periode 2019, Suhartoyo menegaskan MK bisa bekerja sesuai waktu yang ditetapkan.
-
Bagaimana proses Pilkada Serentak 2024? Berikut adalah jadwal Pilkada Serentak 2024 dan tahapannya: Jadwal Pilkada Serentak 2024 Sebagaimana terlampir dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024, jadwal Pilkada 2024 adalah sebagai berikut: Perencanaan Program dan Anggaran: Jumat, 26 Januari 2024 Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan: Senin, 18 November 2024 Perencanaan Penyelenggaraan yang Meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan: Senin, 18 November 2024
-
Bagaimana Pilkada Serentak 2024 dilakukan? Pemilihan dilaksanakan secara langsung dan demokratis berdasarkan 6 asas berikut ini: Asas Langsung:Rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suara secara langsung tanpa perantara. Ini memastikan partisipasi langsung dari warga negara dalam memilih perwakilan mereka.Asas Umum:Semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal berhak ikut dalam pemilihan umum, baik sebagai pemilih maupun calon. Ini memastikan inklusivitas dan kesempatan yang sama bagi semua.Asas Bebas:Setiap warga negara yang memiliki hak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan atau paksaan. Kebebasan ini berdasarkan hati nurani dan kepentingan pribadi. Asas Rahasia:Kerahasiaan pemilih harus dijamin. Dalam memberikan suara, identitas pemilih tidak akan diketahui oleh siapapun dengan cara apapun.Asas Jujur:Penyelenggara dan semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus bertindak jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini memastikan integritas proses pemilu.Asas Adil:Setiap pihak yang terlibat dalam pemilu harus diperlakukan secara sama dan bebas dari kecurangan. Asas ini menjamin kesetaraan dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu.
-
Mengapa masa kerja PPK Pilkada 2024 relatif panjang? Masa kerja PPK Pilkada 2024 yang relatif panjang ini, mencakup berbagai tahapan penting dalam pelaksanaan Pilkada.
-
Kenapa Pilkada 2024 diselenggarakan secara serentak? Pilkada serentak ini merupakan upaya untuk menyelaraskan periode kepemimpinan di seluruh daerah dan memperkuat stabilitas pemerintahan lokal.
-
Bagaimana cara Pilkada serentak 2024 diselenggarakan? Tahapan Pilkada 2024 sendiri telah ditetapkan dalam peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024.
DPR juga masih mengkaji mengenai hal itu, agar nantinya pemilu berjalan lancar, aman dan tidak menimbulkan persoalan yang bisa merugikan masyarakat dan penyelenggara. Hal terpenting, proses politik tersebut harus menghasilkan pilihan yang berkualitas.
"Konsepnya terus disusun dan mencoba mengurangi kompleksitas," ujarnya pula.
Politisi dari Partai Golkar itu menambahkan, potensi kerumitan dalam pilkada serentak sangat tinggi. Tidak hanya membebani pemerintah dan penyelenggara pemilu nantinya, partai politik dan masyarakat juga bisa ikut bingung.
Hanya saja Komisi II DPR RI, pemerintah pusat dan lembaga terkait juga berusaha mempermudah kompleksitas Pemilu 2024 nantinya, katanya pula.
"Sehingga hal baru yang dilakukan pemerintah ini bisa berjalan lancar dan tidak ada hal-hal yang kita takutkan terjadi," ujarnya lagi.
Doli membenarkan bahwa pemerintah akan menggelontorkan dana cukup besar untuk Pemilu Serentak 2024. Namun, menurutnya lagi, besaran anggaran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan.
"Estimasi biaya dari APBN sebesar Rp86,9 triliun, APBD Rp26 triliun total untuk keseluruhan se-Indonesia diperkirakan mencapai Rp112 triliun, dan itu masih kami kaji untuk empat tahun anggaran 2022, 2023, 2024, 2025," tutup Doli.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dalam arahannya, Jokowi meminta KPU pusat sampai daerah harus siap menjalankan pemilu yang jujur, adil dan dipercaya oleh rakyat
Baca Selengkapnya
Pertemuan Doli Kurnia dan Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan.
Baca Selengkapnya
Tahapan pemilu menjadi inti dari proses demokrasi ini, yang secara menyeluruh melibatkan serangkaian langkah yang kompleks dan terstruktur.
Baca Selengkapnya
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Endro S Yahman mengusulkan, dibentuk panja untuk evaluasi Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan, menitipkan pesan penting.
Baca Selengkapnya
Walaupun ada India dengan jumlah pemilih yang lebih besar dan Amerika Serikat yang punya pemilu lebih besar.
Baca Selengkapnya
DPR akan mengevaluasi posisi Mahkamah Konstitusi dalam jangka menengah dan panjang karena dianggap mengerjakan banyak urusan yang bukan menjadi kewengan.
Baca Selengkapnya
"(Tim penyelenggara pemilu) iya karena rumitnya. Pemilu di Indonesia termasuk yang terumit di dunia," kata JK
Baca Selengkapnya
Idham mengungkapkan KPU banyak menerima masukan dari partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM) hingga pihak lainnya.
Baca Selengkapnya
Berhubung KPU tidak hadir di rapat hari ini, Komisi II DPR memutuskan untuk menunda rapat.
Baca Selengkapnya
"Jangan mengambil rIsiko terlalu tinggi," kata Mendagri Tito.
Baca Selengkapnya