Komisi II DPR sepakat dana parpol naik 10 kali lipat
Merdeka.com - Komisi II DPR menyetujui usulan dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengenai kenaikan bantuan dana bagi partai politik. Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman menyebut telah menyepakati kenaikan bantuan dengan pemerintah sebesar 10 kali lipat. Bahkan, dia menilai, kenaikan yang diusulkan oleh Mendagri sebesar 10-20 kali lipat itu tidaklah cukup.
"Kalau perlu jangan hanya sepuluh kali lipat tapi seratus, seribu kali lipat," kata Rambe di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/6).
Kesepakatan menaikkan dana bantuan bagi parpol sebesar 10 kali lipat tersebut sudah disepakati oleh Komisi II DPR dan Mendagri dalam rapat kerja beberapa waktu lalu. "Belum lama rapat sudah disepakati. Saya yang ketuk palunya kenaikan sebesar 10 kali lipat," ucapnya.
-
Bagaimana cara hitung kursi DPR? Metode konversi perolehan suara calon legislatif (caleg) DPR menjadi jumlah perolehan kursi ini menggunakan metode penghitungan Sainte Lague.
-
Mengapa DPR RI minta pelaku dihukum berat? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4).
-
Apa imbauan DPR kepada masyarakat? 'Untuk seluruh sivitas akademika dan seluruh masyarakat, jangan takut untuk melapor dan memviralkan kalau mengalami intimidasi dari oknum aparat.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Mengapa DPR RI mengajak komitmen bersama? Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin tekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
-
Kenapa DPR ingin Kemenpan RB buat aturan khusus? 'KemenPAN-RB harus segera membuat aturan spesifik demi menghadirkan ruang kerja yang aman bagi para ASN. Aturan-aturan ini penting agar pelecehan yang sebelumnya seringkali dianggap lazim, bisa diberantas dan dicegah. Kita tidak mau lagi ada ruang abu-abu dalam kasus pelecehan ini,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (25/3).
Politikus Golkar ini juga mengklaim kenaikan dana bantuan bagi parpol sebesar 10 kali lipat itu tidak akan membebani keuangan negara. Hal itu, kata dia, partai politik memang pantas diberikan dana bantuan. "Nggaklah, tidak akan membebani," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan alokasi anggaran untuk bantuan dana partai politik senilai 10 kali lipat lebih besar dari yang ada saat ini kepada Presiden.
"Kita mengajukan untuk meningkatkan 10 sampai 20 kali lipat dari yang ada sekarang. Kalau PDI Perjuangan sekarang terima Rp 2 miliar, jadi kita akan menerima Rp 20 miliar," kata Tjahjo di Kantor Kemendagri Jakarta, Rabu (24/6).
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPRD DKI Jakarta merekomendasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk segera memproses usulan kenaikan dana bantuan parpol tersebut.
Baca SelengkapnyaCak Imin menegaskan keinginan PKB tetap tidak berubah, yaitu memperjuangkan kenaikan dana desa menjadi Rp5 miliar per desa.
Baca SelengkapnyaBertambahnya komisi tersebut imbas rencana penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaMenurut Eko, penambahan komisi mengingat kemungkinan bertambahnya nomenklatur kementerian atau lembaga di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaProgamnya itu diklaimnya bahkan membuat antusias warga Jabar kala itu.
Baca SelengkapnyaPramono mengingatkan bahwa persoalan besaran anggaran sudah diatur dalam Undang-Undang.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR RI pengesahan jumlah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR periode 2024-2029
Baca SelengkapnyaKetua Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Bambang Pacul, menegaskan pihaknya cinta terhadap Polri
Baca SelengkapnyaHasil Bamus melibatkan para pimpinan fraksi menyebutkan penentuan pimpinan komisi diusulkan dari fraksi-fraksi dan dilakukan musyawarah mufakat.
Baca SelengkapnyaPermintaan tambahan anggaran dari anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai akan membebani anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Baca Selengkapnya