Follow
Komisi II DPR tak gubris Jokowi tolak revisi UU Pilkada
Merdeka.com - Ketua Komisi II DPR, Rambe Kamarulzaman mengatakan akan tetap mengajukan revisi Undang Undang Pilkada. Dia meyakinkan agar partai yang bermasalah bisa ikut dalam pilkada secara adil dan bijaksana.
"Kami menganggap belum ada penolakan. Jadi kita akan bahas terus dan komisi II tidak akan mundur, bagaimana hasilnya nanti akan tetap kita datakan mana yang setuju mana yang tidak. Kita mau ubah agar mereka bisa ikut serta secara bersama-sama. Bila perlu kita buat perjanjian," jelas Rambe di gedung DPR RI, Kamis (21/5).
Oleh karena itu, Komisi II akan menyerahkan usulan revisi UU pilkada kepada Badan Legislatif dalam waktu dekat ini. Dalam usulan tersebut, akan diketahui siapa yang menyetujui adanya revisi tersebut.
-
Bagaimana tanggapan Jokowi soal Kabinet Prabowo? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian. 'Kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan pada presiden terpilih,' kata Jokowi kepada wartawan di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5).
-
Apa yang dibilang Jokowi soal kampanye? 'presiden boleh berkampanye.''
-
Siapa yang mengatakan tidak ada refleksi khusus karena Jokowi tidak diundang? 'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
-
Siapa yang menilai Jokowi layak jadi Wantimpres? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak untuk menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
-
Apa yang dibahas Jokowi dan Raffi? Di tengah makan siang, Raffi melempar pertanyaan candaan kepada Jokowi.
-
Siapa yang mengapresiasi kebijakan Jokowi? Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang pangan dan pertanian mendapatkan apresiasi dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo.
"Hari Senin akan kita masukan ke Baleg usulan revisi UU tersebut agar ditandatangani. Kita ingatkan kalau tidak setuju ya tidak apa-apa. Sampai saat ini baru ada 21 orang yang tandatangan. Nanti pasti akan bertambah," imbuh Rambe.
Rambe mengakui revisi UU Pilkada sebelumnya memang belum diterapkan, namun dia menilai adanya revisi ini adalah hal yang wajar. Melihat dari belum terselesaikannya konflik-konflik partai, yang pastinya akan mengganggu jalannya pilkada.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menolak revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Sebab, dalam Undang Undang tersebut belum dilaksanakan sudah akan direvisi. (mdk/efd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
"Enggak ada, pikiran saja enggak ada, masa (terbitkan Perppu Pilkada)," kata Jokowi kepada wartawan di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Jumat (23/8).
Baca Selengkapnya
Dasco mengklaim tidak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Jakarta untuk membahas pengesahan revisi undang-undang Pilkada.
Baca Selengkapnya
Dua putusan MK tersebut memiliki efek langsung buat kedua putra Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Jokowi memastikan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak 2024.
Baca Selengkapnya
Rapat yang digelar ini diketahui hanya beda sehari pascaputusan MK terkait Pilkada.
Baca Selengkapnya
Pemerintah menghormati putusan MK soal perubahan ambang batas pencalonan Pilkada 2024 dan syarat calon usia kepala daerah.
Baca Selengkapnya
Batalnya RUU tersebut disahkan membuat putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep tak bisa maju pada pemilihan gubernur (Pilgub) 2024.
Baca Selengkapnya
Putusan MK sendiri berisi perubahan ambang batas pencalonan dan batas usia calon kepala daerah.
Baca Selengkapnya
Istana menyebut Presiden Joko Widodo tidak mengkhawatirkan soal penyampaian pendapat oleh massa tentang RUU Pilkada.
Baca Selengkapnya
Dasco menyatakan, aturan berkaku soal Pilkada tetap mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca Selengkapnya
PKS menyebut keputusan DPR membatalkan revisi UU Pilkada sesuai dengan suara dan tuntutan rakyat.
Baca Selengkapnya