Komisi II DPR Targetkan RUU Pemilu Selesai 2021
Merdeka.com - Anggota Komisi II Zulfikar Arse Sadikin mengatakan pihaknya menargetkan RUU pemilu sudah bisa selesai dibahas pada tahun 2021. Sejauh ini telah dilakukan perbaikan terhadap RUU inisiatif DPR tersebut.
"Sudah mendekati sempurna, draft yang disiapkan oleh Badan Keahlian DPR. Komisi II meminta Badan Keahlian untuk menyiapkan dan sudah disempurnakan," katanya dalam diskusi daring, Selasa (19/5).
Terkait progres RUU tersebut, dia mengatakan, tanggal 8 Juni nanti, sebelum masa sidang IV, seluruh fraksi diminta sudah menyampaikan pendapat terkait draft RUU Pemilu. Apakah mau setuju, tidak setuju, atau punya pendapat lain.
-
Bagaimana DPR ingin Pemilu 2024 berjalan? Terakhir, Sahroni pun berharap agar Pemilu 2024 yang akan terjadi dalam kurun waktu beberapa hari lagi ini, dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya konflik-konflik.
-
Apa yang sedang disusun Golkar untuk Pilgub Banten? Airlangga menyebut Golkar masih menyusun koalisi untuk Pilkada Banten 2024. Golkar Usung Airin di Pilgub Banten 2024!
-
Bagaimana usulan Baleg DPR soal DKJ di sampaikan? Mulanya, Awiek menyoroti Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU DKJ Nomor 572 terkait pemindahan status ibu kota ke IKN.
-
Apa usulan Baleg DPR tentang DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Bagaimana DPR berharap Polri bekerja? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
Menurut politikus Golkar itu, pihaknya berharap begitu masuk masa sidang IV draft RUU Pemilu sudah bisa dibawa ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk diharmonisasi. Setelah itu draft RUU akan dikirim lagi ke Komisi II untuk dibawa ke paripurna.
"Sehingga masa sidang IV itu bisa dinyatakan sebagai RUU usul inisiatif DPR RI. Masa sidang IV itu juga mudah-mudahan sudah juga bersama pemerintah dan target kita awal 2021 itu sudah selesai. Mudah-mudahan" terangnya.
"Karena kalau di UU MD3, lalu di UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tiga kali masa sidang. Di masa sidang IV, masa sidang V, masa sidang I 2021-2022 mudah-mudahan cukuplah untuk kita menyelesaikan. Kalau tidak mungkin ditambah. Jangan sampai kelewat 2021," tutup Zulfikar.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wacana Pilkada serentak 2024 dipercepat terus bergulir. Awalnya Pilkada dijadwalkan digelar November 2024. Namun, ada usulan agar dimajukan menjadi September.
Baca SelengkapnyaKendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.
Baca SelengkapnyaBerhubung KPU tidak hadir di rapat hari ini, Komisi II DPR memutuskan untuk menunda rapat.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaKata Dasco saat ini hanya menunggu waktu lantaran sudah selesai di pengambilan keputusan tingkat I.
Baca SelengkapnyaPerubahan PKPU ini perlu dilakukan sebagai penyesuaian terhadap ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah.
Baca SelengkapnyaRapat tersebut sedianya digelar pada Senin, 26 Agustus 2024, namun dimajukan ke Minggu (25/8).
Baca SelengkapnyaPertemuan Doli Kurnia dan Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan.
Baca SelengkapnyaRapat dihadiri Menkumham Supratman Andi Agtas, Bawaslu, DKPP dan perwakilan Kemendagri.
Baca SelengkapnyaIdham mengungkapkan KPU banyak menerima masukan dari partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM) hingga pihak lainnya.
Baca SelengkapnyaMasa jabatan Pj kepala daerah berakhir pada Desember 2024.
Baca SelengkapnyaUU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?
Baca Selengkapnya