Komisi II DPR tolak anggapan Bawaslu tak penting buat Pilkada

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman menolak anggapan Bawaslu tidak penting untuk Pilkada serentak. Keberadaan mereka berguna untuk mengawasi jalannya Pilkada.

"Bawaslu harus mendidik panwas sampai tingkat bawah. Kami Komisi II tidak sepakat jika dana panwas ini tidak dikeluarkan, lebih baik pilkada ditunda," kata Rambe di ruang pansus C gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (6/7).

Menurutnya, banyak LSM yang menuding Bawaslu tidak penting fungsi dan perannya. Komisi II menilai Bawaslu penting bagi pengawasan syarat para kandidat calon kepala daerah.

Orang lain juga bertanya?

"Ada anggapan panwas itu tidak penting. Ada LSM bilang mau ada Bawaslu atau panwas yang mengawasi adalah rakyat. Bagi Komisi II pengawasan ini penting, sejauh mana dukungan minimal calon perseorangan misalnya," terang dia.

Lanjut dia, tak hanya itu anggaran keamanan pilkada serentak harus dicairkan. Sebab, keamanan pilkada merupakan kunci sukses pilkada.

"Dana untuk Polri harus cukup dan mencukupi. Dulu kita minta efisiensi sekarang memang tidak terbukti," pungkas dia.

(mdk/did)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP

Berita Update Komisi II DPR Tolak KPU-Bawaslu Jadi Lembaga Ad Hoc, Hal Ini yang Disoroti

Lebih baik dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja KPU dan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

RUU Perampasan Aset Di Depan PPATK & KPK, Ketua Komisi III Sindir Mandeknya RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Uang Kartal

Komisi III meyakini, jika PPATK dan KPK tidak ada lagi kekhawatiran, maka dua RUU tersebut akan berjalan lancar.

Baca Selengkapnya

Pemilu 2024 DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu

Bawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Komisi III DPR Bawaslu Usul Pilkada 2024 Ditunda, Komisi II DPR: Mengada-ada dan Lampaui Kewenangan

DPR meminta Bawaslu fokus menjalankan tugas pokok.

Baca Selengkapnya

Pilkada Banten Temui Pj Gubernur, Komisi II DPR Soroti Netralitas Polisi dan Kades di Pilkada Banten 2024

Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Gubernur Banten di Kota Serang, Rabu (13/11).

Baca Selengkapnya

pkpu pilkada 2024 Komisi II DPR Sepakati 3 Rancangan PKPU dan Perbawaslu untuk Pilkada 2024

Disetujui perihal 3 rancangan PKPU dan 3 rancangan Perbawaslu untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Dana Pendidikan Anak Menkeu Ingin Kaji Dana Pendidikan 20% dari APBN, DPR: Banyak Anak Enggak Bisa Sekolah Karena Biaya

DPR menolak usulan untuk mengkaji ulang dana wajib atau anggaran wajib (mandatory spending) untuk pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024 FOTO: Momen Komisi II DPR Panggil Pj Gubernur untuk Pastikan Netralitas ASN di Pilkada 2024

Komisi II DPR RI mulai memanggil penjabat (Pj) gubernur, bupati, dan wali kota seluruh daerah dalam rangka meningkatkan kesiapan pelaksanaan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya