Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komisi II panggil Drijen Dukcapil soal temuan e-KTP dipalsukan

Komisi II panggil Drijen Dukcapil soal temuan e-KTP dipalsukan KTP ganda. ©istimewa

Merdeka.com - Komisi II DPR akan memanggil Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Zudan Arief Fakrulloh, terkait temuan seseorang memiliki tiga KTP elektronik dengan identitas berbeda yang viral di media sosial. Wakil Ketua Komisi, II Lukman Edy, mengatakan pemanggilan ini guna mencari solusi untuk mengantisipasi beredarnya KTP Elektronik palsu menjelang pemungutan suara Pilkada serentak 15 Februari 2017.

"Kami besok Selasa manggil Dirjen Dukcapil walaupun hari ini dapat rilis dari Zudan bahwa ini tak banyak masalahnya," kata Lukman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/2).

Lukman menuturkan, pihaknya terus mendorong agar daftar pemilih tetap dan sementara hanya menggunakan KTP elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil. Pihaknya tidak ingin ada kelonggaran penggunaan kartu identitas lain seperti SIM atau paspor.

"Jadi kenapa sebabnya komisi ini ngotot daftar pemilih tetap dan daftar pemilih sementara itu gunakan dua, pakai e-KTP dan gunakan surat keterangan kependudukan dari Dinas Dukcapil," terangnya.

Langkah ini sebagai upaya antisipasi masalah e-KTP ganda dan kecurangan daftar pemilih tetap palsu jelang Pilkada. Dengan menggunakan e-KTP, data pemilih akan terdeteksi karena berisi identitas tunggal seseorang.

"Untuk menghindari hal tadi KTP ganda. Begitu masuk NIK nya pakai card reader pasti ketemu kalau ada ganda atau enggak karena NIK itu kan single identity enggak bisa digandakan. Nomor induk sama tapi fotonya berbeda nah ini enggak boleh," jelas dia.

Alasan lainnya, e-KTP alat memastikan pemilih adalah warga yang berdomisili tetap di suatu daerah. "E-KTP digunakan untuk memastikan pemilih adalah warga di situ," paparnya.

"Jadi dua hal itu untuk cegah tidak ada mobilisasi massa. Nah komisi II sampai sekarang kalau dirayu pakai sistem lain kita tetap enggak mau pokoknya harus teguh dan tunduk pada ketentuan UU," sambungnya.

Seperti diketahui, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Zudan Arief Fakrulloh mengatakan, pemberitaan yang sudah viral di media sosial tentang temuan seseorang memiliki tiga KTP elektronik dengan identitas berbeda sengaja dipalsukan.

"Saya pastikan itu bukan e-KTP ganda tapi dipalsukan," kata Zudan yang juga Penjabat Gubernur Gorontalo, Minggu (5/2). Demikian dilansir dari Antara.

Zudan menjelaskan, sesaat setelah dirinya menerima pesan melalui WhatsApp menyangkut laporan adanya satu orang yang memiliki 3 e-KTP dengan nama Sukarno, Saidi dan Mada, langsung membuka masing-masing NIK tersebut pada database Dukcapil.

"Ternyata NIK untuk ketiga nama itu benar tetapi fotonya berbeda. Saat itu juga saya nyatakan e-KTP itu palsu, karena sesuai data center kita, identitas dan foto pada KTP-El itu berbeda," jelasnya.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Heboh KTP Warga Jakarta Dicatut Dukung Dharma-Kun, Cak Imin: Komisi II Harus Turun Verifikasi
Heboh KTP Warga Jakarta Dicatut Dukung Dharma-Kun, Cak Imin: Komisi II Harus Turun Verifikasi

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk fair dan mengkontrol proses pencalonan.

Baca Selengkapnya
Sebelum Penetapan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, KPU Jakarta Bahas Dugaan Pencatutan KTP
Sebelum Penetapan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, KPU Jakarta Bahas Dugaan Pencatutan KTP

KPU DKI Jakarta menerima surat dari Bawaslu DKI Jakarta perihal saran dan perbaikan.

Baca Selengkapnya
PDIP Wanti-Wanti Skenario Tersembunyi di Kasus KTP Warga Jakarta Dicatut Dukung Dharma-Kun
PDIP Wanti-Wanti Skenario Tersembunyi di Kasus KTP Warga Jakarta Dicatut Dukung Dharma-Kun

Hasto meminta penyelenggara Pemilu untuk mencermati dan mengkroscek dengan baik sehingga jangan sampai ada sekenario pengaturan kekuasaan.

Baca Selengkapnya
Komisi II Minta KPU Pastikan Kabar Kebocoran Data Pemilih: Bahaya Jika Benar
Komisi II Minta KPU Pastikan Kabar Kebocoran Data Pemilih: Bahaya Jika Benar

Kebocoran data pemilih pasca aksi peretasan website KPU baru sebatas indikasi.

Baca Selengkapnya
Catat, Surat Keterangan Perekaman KTP Bisa Digunakan untuk Syarat Mencoblos
Catat, Surat Keterangan Perekaman KTP Bisa Digunakan untuk Syarat Mencoblos

Masyarakat belum memiliki KTP tetapi sudah didata dapat menggunakan surat keterangan bahwa mereka telah melakukan perekaman bisa digunakan saat Pemilu

Baca Selengkapnya
Dirjen Dukcapil Pastikan Tidak Ada Kelangkaan Blangko e-KTP
Dirjen Dukcapil Pastikan Tidak Ada Kelangkaan Blangko e-KTP

Memastikan bahwa tidak ada kelangkaan blangko pada e-KTP

Baca Selengkapnya
Ramai Pencatutan KTP untuk Dukungan Dharma-Kun, Ridwan Kamil Tegaskan Soal Aturan
Ramai Pencatutan KTP untuk Dukungan Dharma-Kun, Ridwan Kamil Tegaskan Soal Aturan

Kang Emil membeberkan alasan tak ingin melawan kotak kosong di Pilgub Jakarta.

Baca Selengkapnya
60 Ribu Pemilih Potensial di Bandung Belum Memilili E-KTP
60 Ribu Pemilih Potensial di Bandung Belum Memilili E-KTP

Pemilih potensial tersebut rata-rata akan menginjak usia 17 tahun pada 14 Februari mendatang.

Baca Selengkapnya
DPR Geram Data 204 Juta Pemilih Bocor: Kalau Kecolongan, Harus Tanggung Jawab Ini KPU!
DPR Geram Data 204 Juta Pemilih Bocor: Kalau Kecolongan, Harus Tanggung Jawab Ini KPU!

DPR geram dengan kabar dugaan kebocoran data 204 juta pemilih oleh KPU.

Baca Selengkapnya
Hasto PDIP soal Pilgub Jakarta: Penguasa Tidak Boleh Menciptakan Calon Boneka
Hasto PDIP soal Pilgub Jakarta: Penguasa Tidak Boleh Menciptakan Calon Boneka

PDIP menentang cara-cara curang untuk menciptakan calon-calon boneka di dalam Pilgub Jakarta.

Baca Selengkapnya
Polisi Minta Warga Melapor Jika NIK KTP Dicatut Dukung Calon Independen Pilgub Jakarta Dharma Pongrekun
Polisi Minta Warga Melapor Jika NIK KTP Dicatut Dukung Calon Independen Pilgub Jakarta Dharma Pongrekun

Polda Metro Jaya menyarankan kepada pihak-pihak yang dirugikan atas tindakan pencatutan untuk membuat laporan polisi.

Baca Selengkapnya
Heboh Pencatutan KTP untuk Dukung Paslon di Pilkada Jakarta, PDIP: Itu Pelanggaran Sangat Serius
Heboh Pencatutan KTP untuk Dukung Paslon di Pilkada Jakarta, PDIP: Itu Pelanggaran Sangat Serius

Hasto mengatakan, pencatutan KTP untuk dukungan merupakan persoalan serius yang harus segera ditindaklanjuti

Baca Selengkapnya