Komisi III dan Komisi I DPR koordinasi panggil Panglima TNI & Kapolri

Merdeka.com - Komisi III DPR telah berkomunikasi dengan Komisi I untuk menggelar rapat gabungan dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Rencananya, rapat gabungan itu digelar untuk menyelesaikan polemik pengadaan senjata api yang selama ini menjadi perdebatan publik.

"Memang Komisi III sudah koordinasi juga dengan Komisi I karena bagaimana kalau misalnya ada rapat gabungan Komisi I dan Komisi III kami hadirkan pihak Polri dan TNI supaya polemik pengadaan bisa berakhir tidak menjadi perdebatan di publik," kata anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura Sarifudin Sudding di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10).

Sudding menjelaskan, banyak hal yang akan digali dari Gatot dan Tito terkait pengadaan senjata di institusi masing-masing. Semisal, proses pengadaan, jenis senjata, masalah penjagaan hingga klasifikasi senjata.

"Saya kira banyak hal yang nanti akan dikonfirmasi ke pihak kepolisian dan TNI," tegasnya.

Lebih lanjut, dia menilai, berdasarkan aturan, masalah pengadaan senjata seharusnya berada di bawah koordinasi Panglima TNI. Oleh karenanya, DPR perlu menanyakan apakah ada komunikasi yang tak tuntas antara Jenderal Gatot Nurmantyo dan Jenderal Tito Karnavian terkait pengadaan senjata di institusi Polri.

Pasalnya, sekitar 280 pucuk senjata dan sekira 6.000 butir peluru yang dipesan Polri tertahan di Gudang UNEX Area Kargo Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Banten. Ratusan senjata dan ribuan amunisi itu untuk keperluan Korps Brimob dalam rangka pembelajaran dan pelatihan siswa.

Namun, hingga saat ini rekomendasi Kabais TNI terkait izin masuk impor barang tersebut belum dikeluarkan. Izin pengiriman senjata itu sudah diajukan berdasarkan Surat Dankorps Brimob Polri kepada Kabais TNI Nomor B/2122/IX/2017 tanggal 19 September 2017.

"Makanya kita akan konfirmasi apakah terjadi miss antara dua institusi ini sehingga itu jadi polemik," tukasnya.