Follow
Komisi III DPR: Ketemu PDIP, Abraham Samad lakukan korupsi besar
Merdeka.com - Pertemuan antara petinggi PDIP dengan Abraham Samad dianggap sebagai sebuah pelanggaran kode etik. Mengingat, Samad adalah seorang Ketua dari Lembaga antikorupsi yang harusnya independen dan lepas dari pertemuan-pertemuan rahasia dengan politisi.
Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harmana menyebut, jika benar Samad melakukan pertemuan tersebut, bukanlah sebuah hal yang melanggar kode etik. Melainkan, sebuah pelanggaran korupsi yang besar.
"Kalau (pertemuan) itu benar terjadi, maka ini bukan pelanggaran etik, tapi pelanggaran korupsi terbesar sama dengan memberikan janji," kata Benny di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/1)
-
Kenapa anggota PPK dan PPS di Situbondo diduga melanggar kode etik? 'Mereka (PPK dan PPS) masih aktif sebagai penyelenggara ad hoc (PPK dan PPS), dan pada Januari 2025 mereka masih terima honor, jadi saat ini masih berstatus sebagai penyelenggara pemilu,' kata Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM pada KPU Kabupaten Situbondo Agita Primasanti.
-
Apa yang dilakukan PPK dan PPS di Pilkada Situbondo yang diduga melanggar kode etik? Mereka hadir dalam pertemuan dengan calon bupati terpilih Yusif Rio Wahyu Prayogo di masa tahapan Pilkada Serentak 2024.
-
Siapa yang diduga melanggar kode etik di Pilkada Situbondo? Puluhan orang panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) di Pilkada Situbondo, Jawa Timur, diduga melanggar kode etik.
-
Siapa yang melanggar kode etik? Diketahui, sanksi tersebut disebabkan pelanggaran kode etik yang dilakukan Hasyim sebab terkait pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Bagaimana Hasyim Asy'ari melanggar Kode Etik KPU? Majelis juga memandang Hasyim telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), dengan memberikan fasilitas khusus kepada pengadu untuk kepentingan pribadi.
Politikus Demokrat itu menegaskan, pelanggaran etik terjadi apabila Samad melakukan pertemuan dengan seorang tersangka korupsi. Maka, pelanggaran etik baru bisa ditujukan kepada pria asal Makassar itu.
"Melanggar etik itu kalau Samad bertemu tersangka. Misalnya, saya membawa pengusaha supaya mendapat proyek di DPR, itu baru korupsi terbesar," tegasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Abraham Samad, berkomentar terkait kabar Firli Bahuri diduga terlibat pemerasan terhadap tersangka korupsi eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Baca Selengkapnya
Ia bak pahlawan bagi teman-temannya yang jadi korban perundungan.
Baca Selengkapnya
Samad juga menegaskan jika acara diskusi ini mau dibubarkan atau dilarang akan siap melawan
Baca Selengkapnya
Abraham yakin Said Didu tak langsung ditahan karena masih berstatus saksi.
Baca Selengkapnya
Mantan Ketua KPK Abraham Samad mendesak agar sejumlah kasus yang berhubungan dengan keluarga mantan Jokowi agar dapat segera diusut.
Baca Selengkapnya
" Ditambah perilaku individu pimpinan KPK, maka semakin rusaklah KPK, hancur sudah," Kata Abraham Samad
Baca Selengkapnya
Mahfud MD mengatakan, setiap rakyat Indonesia bisa mendapat Rp20 juta per bulan jika korupsi di sektor pertambangan diberantas.
Baca Selengkapnya
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015 Abraham Samad ingin koruptor di sektor SDA dimiskinkan dengan UU TPPU.
Baca Selengkapnya
Abraham mengungkapkan, di negara sukses tekan korupsi, ada 3 cara yang pasti diterapkan.
Baca Selengkapnya
Kasus tersebut bermula dari KPK mengembangkan kasus dugaan suap proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara yang menjerat Abdul Gafur Masud.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata malah harus berurusan dengan Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha
Baca Selengkapnya