Komisi III DPR Minta KPK Usut Kartu Prakerja
Merdeka.com - Fraksi-fraksi di DPR mengkritik anggaran kartu prakerja karena khawatir ada dugaan korupsi. Dugaan tersebut mengalir disampaikan kepada Ketua KPK Firli Bahuri dan jajarannya dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR.
Anggota Fraksi Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, program kartu prakerja menghabiskan anggaran Rp5,6 triliun. Untung dari program tersebut juga tergolong besar mencapai Rp1,12 triliun. Maka, dia meminta KPK juga mengawasi program tersebut karena rawan jadi bahan bancakan.
"Untungnya wah kalau untungnya segitu besar saya kira KPK concern mengawasi ini sebab ini betul-betul menjadi rawan," ujar Hinca dalam rapat di DPR, Rabu (29/4).
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Siapa yang menyampaikan surat klarifikasi ke Komisi III DPR? 'Surat itu disampaikan tadi pagi, tentunya langkah ini diambil untuk membangun kembali komunikasi dengan DPR, untuk meluruskan kesalahan persepsi,' ucap Wakil Ketua KY Siti Nurdjanah saat konferensi pers di Kantor KY RI, Jakarta, Jumat (6/9).
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Bagaimana DPR saran KPK mengusut kebocoran OTT? Bahkan Sahroni merekomendasikan KPK untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait, jika ingin serius mengungkap dugaan ini.
-
Bagaimana KPK membantu Firli Bahuri? Alex mengatakan KPK yang kini dipimpin Ketua sementara Nawawi Pomolango sepakat tak memberikan bantuan hukum kepada Firli Bahuri. Namun Alex menyebut pihaknya hanya memberikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan Firli Bahuri dalam menghadapi kasusnya.'Kami tidak memberikan bantuan hukum, tetapi kami akan membantu dari sisi yang lain menyangkut penyediaan dokumen-dokumen yamg dibutuhkan untuk kepentingan beliau,' kata dia.
Dia juga menyoroti delapan vendor digital program kartu prakerja tidak melalui proses tender. Apalagi program tersebut tidak ada kaitan dengan penanganan krisis pandemi Covid-19.
"Kan tidak ada urusannya bagi-bagi alkes kenapa tanpa tender jadi nggak bisa menurut kita. Oleh karena itu potensi besar sekali untuk terjadi penyalahgunaan di situ tidak tepat dan tidak berdaya guna meraup keuntungan sangat berlebihan dan tidak melalui tender," kata Hinca.
Aboe Bakar Al-Habsyi dari Fraksi PKS senada dengan Hinca. Dia secara spesifik melihat vendor digital besutan mantan Stafsus Presiden Joko Widodo, Ruangguru.
Aboe juga menyoroti program yang materinya mudah didapat secara gratis. Menurutnya dengan anggaran besar tak sepadan dengan program yang disajikan.
"Jangan sampai uang negara Rp5,6 triliun menguap tanpa arti yang hanya menghadirkan pengangguran baru setelah mengikuti pelatihan online," kata dia.
Sementara itu, Anggota Komisi III Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan, program kartu prakerja ini berada di ruang gelap yang tak diketahui publik. Sebab, tak jelas siapa yang mendaftar dan bagaimana penentuan yang lulus tersebut.
"Ketika menentukan kelulusan apa indikatornya ini kan satu kejahatan juga di ruang gelap ini tolong seperti apa pos audit mereka menentukan siapa yang lulus siapa yang tidak," ucapnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua Komisi III DPR berduka karena penegak hukum justru menjadi tersangka kasus hukum.
Baca SelengkapnyaKetua KPK Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Polda Metro Jaya.
Baca SelengkapnyaIan mengaku sudah berkomunikasi dengan Firli Bahuri. Ada banyak hal yang dibahas.
Baca SelengkapnyaBenny K Harman secara lantang menantang Kapolri Listyo dan jajarannya memeriksa salah satu tokoh di Kementerian Kominfo terkait judi online
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR menggelar rapat dengan Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi, Menurutnya, Korlantas sudah dianggap sarang korupsi.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua KPK, Alexander Marwata menjelaskan dokumen tersebut didapatkan Firli saat masih menjabat sebagai ketua KPK.
Baca SelengkapnyaAdapun pembahasan rapat terkait persiapan penegakan hukum Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKPK memberikan kewenangan sepenuhnya atas laporan tersebut ke Dewas KPK.
Baca SelengkapnyaDewas KPK akan menggelar sidang vonis dugaan tiga pelanggaran etik Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri pada Rabu, 27 Desember 2023.
Baca SelengkapnyaPolri klaim tangani kasus Firli Bahuri secara profesional
Baca Selengkapnya"Mendesak kepada Sdr. Firli Bahuri untuk segera mundur dari jabatannya," kata kata Busyro Muqoddas
Baca SelengkapnyaDari laporan perkara tersebut, KPK sudah memeriksa sebanyak 33 orang saksi.
Baca Selengkapnya