Komisi III Minta Pemerintah Lanjutkan Pembahasan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan

Merdeka.com - Sejumlah Anggota Komisi III DPR RI meminta kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly agar pembahasan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan dapat kembali dilanjutkan. Mengingat dua RUU tersebut merupakan RUU carry over dan masuk dalam Prolegnas 2020.

Wakil Ketua Komisi III DPR fraksi Golkar Adies Kadir mengatakan, bahwa permintaan tersebut sudah disampaikan dalam rapat-rapat sebelumnya.

"Kami ingin dengar sejauh mana perkembangan ini karena ini RUU sama-sama kita sepakati carry over artinya melanjutkan saja," kata dia, dalam Raker bersama Menkum HAM, Senin (22/6).

Dalam pandangan dia, untuk RKUHP mungkin masih dapat ditahan pembahasannya. Mengingat adanya polemik di tengah masyarakat terhadap RUU tersebut. Sedangkan RUU Pemasyarakatan tidak ada masalah serius.

"Kalau yang RKUHP mungkin perlu sosialisasi lagi karena ada perdebatan tapi RUU PAS hampir tidak ada perdebatan di akhir," ujar dia.

"Terkait pertimbangan lainnya harus kita carikan solusi. Ada UU carry over bisa langsung digarap terlepas banyak pro kontra disahkan. Kita harap RKUHP dan PAS bisa segara kita bahas," imbuh dia.

Sementara Anggota Komisi III DPR fraksi PPP Arsul Sani mengatakan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh DPR dan pemerintah.

"Tapi ini DPR sudah berjalan sekitar hampir 10 bulan belum jalan," tegas dia.

Dia mengakui, ada imbauan dari masyarakat agar proses pembahasan Undang-Undang ditunda dulu. Karena semua elemen bangsa termasuk DPR diharapkan dapat fokus pada penanganan pandemi Covid-19.

Terkait usulan tersebut, dia menegaskan bahwa DPR sudah memiliki alat kelengkapan dewan (AKD) untuk mengurusi soal kesehatan. Lagipula DPR juga sudah membentuk Timwas Covid-19 dan Satgas Covid-19.

"Sudah ada. Yang tidak ada itu Komisi III mau urusi apa lagi? Harus kita urusi legislasi nanti kita dibilang gaji buta. Jadi saya usul ini masuk dalam kesimpulan rapat kita kom 3 minta pemerintah lanjutkan pembahasan RUU PAS dan RKUHP," tandasnya.

Menanggapi permintaan tersebut Menkum HAM Yasonna mengatakan bahwa terkait kelanjutan pembahasan dua RUU tersebut dia harus melaporkan kepada Presiden. Sebab, dia tidak mungkin dia mengambil keputusan tanpa meminta arahan presiden.

"Kalau Komisi III meminta meneruskan, saya siap saja. Tetapi tentu saya akan meminta persetujuan presiden untuk melanjutkan itu, tidak mungkin ujug-ujug begitu saja. Karena sebelumnya ada hal yang diputuskan sendiri presiden dalam rapat untuk tidak dilanjutkan sementara dan terus lakukan sosialisasi terhadap beberapa pasal RKUHP dan PAS," urai dia.