Komisi III Nilai Perppu dari Presiden Tak Otomatis Batalkan Seluruh Revisi UU KPK

Merdeka.com - Aksi demo mahasiswa secara masif menuntut Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil melunakkan pemerintah. Jokowi akhirnya mempertimbangkan untuk mengeluarkan Perppu.

Pernyataan itu direspon harapan dari para pegiat anti korupsi. Pihak legislatif terkesan tak ingin memberi angin palsu kepada masyarakat.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menjelaskan, secara konstitusi, presiden memang memiliki kewenangan menerbitkan Perppu. Hal itu diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang 1945.

Bunyi pasal itu adalah "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Perpu. Pasal 1 angka 4 UU No.12 Tahun 2011 memuat ketentuan umum yang memberikan definisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Pasal 1 angka 3 Perpres 87 Tahun 2014 juga tidak memberikan batasan pengertian pada Perpu melainkan menyebutkan definisi yang sama sebagaimana tercantum dalam UU 12 Tahun 2011 dan UUD 1945".

Namun begitu, menurut Arsul, Perppu tidak otomatis membatalkan segala pasal dalam undang-undang hasil revisi.

"Bisa juga Perppu itu dikeluarkan, tapi hanya merevisi hal-hal yang dipersoalkan melemahkan," kata Arsul usai menghadiri sidang akhir MPR, Jakarta, Jumat (27/9).

Politisi PPP itu meyakini Jokowi melibatkan banyak pihak dan ahli sebelum memutuskan untuk mempertimbangkan dan mengeluarkan Perppu. Contohnya, Jokowi mendapat masukan soal pasal berpotensi direvisi adalah proses penyadapan.

Dalam undang-undang hasil revisi, penyadapan harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas KPK. Jika benar Jokowi menerbitkan Perppu, bukan tidak mungkin menurut Arsul aturan itu diubah.

"Izin dewan pengawas itu kan misalnya diganti pemberitahuan. Tetapi begitu selesai harus dipertanggungjawabkan penyadapan itu ke Dewan Pengawas," katanya.

Disinggung mengenai komunikasi presiden dengan DPR khususnya Komisi III selaku komisi mengatur bidang hukum, Arsul enggan berkomentar banyak.

"Ya segera dibangun komunikasinya," tutupnya.