Komisi IV DPR bentuk Panja awasi reklamasi Jakarta dan Teluk Benoa

Merdeka.com - Berbagai proyek reklamasi yang dilakukan mendapat penolakan dari nelayan dan aktivis lingkungan. Di Jakarta, reklamasi di Teluk Jakarta dihentikan sementara karena tumpang tindih aturan. Sementara di Bali, masyarakat adat menolak reklamasi Tanjung Benoa.

Menanggapi banyaknya ketidakberesan terkait reklamasi, Komisi IV DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) Reklamasi untuk mendalami berbagai kasus proyek reklamasi apakah menyalahi prosedur atau tidak.

"Sudah dibentuk Panja, Panja sudah jalan," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron saat dihubungi Merdeka.com, Rabu (20/4).

Menurut Politikus Demokrat tersebut, hari ini Panja baru mulai bergerak. Tengah dibagi beberapa tim yang disebar untuk meninjau langsung material bahan pengurukan laut.

"Hari ini sedang kunjungan lapang. Sebagian kami ke utara Jawa, Cirebon, Brebes. Yang satu tim ke arah Banten. Untuk melihat sumber-sumber materialnya," tuturnya.

Menurut Herman, Panja Reklamasi ini dikomando langsung oleh seluruh pimpinan Komisi IV DPR. Lima pimpinan tersebut akan bergantian membagi waktu.

‎Herman berujar bahwa Panja Reklamasi akan terlebih dahulu mendalami kasus proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta. Setelah tuntas diurai permasalahannya, barulah beralih fokus pada isu reklamasi di daerah lain. Sebab Jakarta akan menjadi percontohan.

"Yang didalami Jakarta dulu, jadi kami akan terus. Kita batasi dulu Jakarta. Karena banyak peraturan perundang-undangan yang ditabrak. Kita fokus ke Jakarta dulu. Jakarta itu diminta untuk diberhentikan karena memang itu sedang ada masalah dengan peraturan perundang-undangan. Setelah ini jelas arah kebijakannya, nanti kita ke reklamasi lain," ujarnya.

‎Sedangkan terkait reklamasi Teluk Benoa, Herman mengakui sambil lalu dikaji secara perlahan. ‎"Jadi begini yang reklamasi Teluk Benoa itu sedang di dalami. Satu-satu lah kita selesaikan," pungkasnya.

Seperti diketahui keputusan untuk melakukan reklamasi Teluk Benoa didasari oleh Perpres 51 tahun 2014. Dalam perpres tersebut, proyek reklamasi rencananya akan meliputi kawasan seluas 700 hektar di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar Provinsi Bali.‎ Sebagian besar masyarakat Bali berharap agar Amdal tak diterima.