Komisi IX Nilai Perlu Ada Modifikasi Konsep Jika PPKM Level 4 Diperpanjang
Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo, menilai perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di Jawa-Bali masih diperlukan. Melihat indikator angka dan data sampai hari ini.
"Kalau dari angka-angka nampaknya perlu masih dipertimbangkan kembali untuk diperpanjang," ujar Rahmad kepada wartawan, Senin (2/8).
Rahmad mengatakan, kasus harian Covid-19 sampai hari ini masih tinggi. Tingkat kematian juga tinggi. Begitu juga varian delta tercatat telah menyebar ke seluruh Indonesia. Tidak ada alasan PPKM Level 4 dihentikan.
-
Bagaimana PKL di bantu? Selain itu, kolaborasi ini juga diharapkan tidak hanya membawa dampak positif bagi pedagang dan masyarakat, tetapi juga menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih kondusif di area tersebut
-
Apa manfaat PKL? Berikut beberapa manfaat PKL yang bisa didapatkan:• Penerapan Pengetahuan Praktis: Siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari di kelas dalam situasi dunia nyata.
-
Apa itu PKM? PKM adalah Program Kreativitas Mahasiswa, Ini Penjelasan Lengkapnya PKM membantu meningkatkan mutu mahasiswa agar optimal saat terjun ke masyarakat.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Bagaimana PKM dilakukan? PKM adalah perwujudan penelitian, pengabdian masyarakat, kewirausahaan, inovasi teknologi, atau karya tulis di kalangan mahasiswa.
-
Apa yang diakui oleh Pemprov Kaltim sebagai perkembangan cepat di PPU? Akmal Malik mengakui Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi salah satu contoh perkembangan yang sangat cepat di bidang ekonomi salah satunya UMKM, untuk perubahan dengan penetapan sebagai daerah penyanggah IKN, memiliki ikon rusa sambar.
Akan tetapi, Rahmad mengusulkan ada modifikasi jika PPKM diperpanjang. Yaitu ada kelonggaran bagi wilayah yang cukup berhasil.
"Tetapi yang perlu jadi catatan kalau diperpanjang tentu harus ada modifikasi-modifikasi. Ada kelonggaran bagi wilayah yang sudah tanda petik itu cukup berhasil dari sisi PPKM level 4," ujarnya.
Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, penyesuaian itu bisa dengan kegiatan tertentu bukan hanya warung kecil seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Namun tetap dengan syarat diwajibkan swab test atau sudah divaksin.
"Itu menjadi salah satu catatan kalo itu diberlakukan kalo ada wilayah yang diperlonggar," kata Rahmad.
Rahmad mengingatkan perlu bantuan sosial berupa uang tunai atau bantuan padat karya bagi masyarakat yang terdampak. Supaya meringankan beban masyarakat jika PPKM diperpanjang.
Serta, vaksinasi perlu diperbanyak. Pemerintah perlu memastikan stok vaksin supaya target program vaksinasi tercapai.
"Karena di daerah masing-masing ada keluhan vaksinasi yang masih jomplang antara tahap 1 dan tahap 2 bedanya sangat besar sehingga hsrus dikejar secara masih baik itu melalui TNI-Polri, tokoh masyarakat organisasi keagaman sampai kepada desa dan kampung-kampung," pungkasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebanyak 18 anggota Komisi IV melihat langsung kondisi terkini lahan yang digadang-gadang jadi lumbung pangan itu.
Baca SelengkapnyaHal ini tercantum dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 dari perkara yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Baca SelengkapnyaDengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.
Baca SelengkapnyaKomisi IV DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke kawasan Program Strategis Nasional (PSN) Food Estate di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah
Baca SelengkapnyaSaid berharap KPU segera menindaklanjuti putusan MK tersebut karena pelaksanaan Pilkada akan segera dimulai akhir Agustus.
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan tentang ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen.
Baca SelengkapnyaGolkar akan duduk bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM) membahas hasil putusan MK tersebut.
Baca SelengkapnyaMK menegaskan hanya meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen.
Baca SelengkapnyaMK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon
Baca SelengkapnyaDia menyebut, perubahan ini bahkan bisa dilakukan hanya hitungan hari.
Baca SelengkapnyaDeddy menilai, sebelum adanya putusan MK ini ada upaya-upaya serius dengan mengumpulkan kotak kosong sebanyak-banyaknya jelang pilkada serentak.
Baca SelengkapnyaRommy menilai seharusnya keputusan itu bisa berlaku pada Pemilu 2024 ini.
Baca Selengkapnya