Komisi VI soal Akom dilaporkan ke MKD: Ada mosi tak percaya pimpinan

Merdeka.com - Sebanyak 36 anggota Komisi VI melaporkan Ketua DPR Ade Komarudin ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Laporan itu dibuat karena Akom, sapaan akrabnya, karena diduga memberikan persetujuan rapat antara sembilan perusahaan BUMN dengan Komisi XI tanpa sepengetahuan Komisi VI sebagai mitra kerja.

Anggota Komisi VI Fraksi Golkar, Bowo Sidik Pangarso, mengatakan keputusan untuk melaporkan Akom didasarkan pada mosi tidak percaya pada pimpinan DPR. Sikap tersebut muncul karena menggunakan kewenangannya untuk memanggil mitra yang bukan mitra Komisi XI.

"Ini diputuskan dalam rapat internal Komisi VI dan rapat dilakukan berkali kali, bahkan ada mosi tidak percaya dengan pimpinan. Tapi, kalau mosi kan enggak ada aturannya. Maka kami ambil langkah sesuai UU MD3, kalau pimpinan langgar anggota berhak lapor ke MKD," kata Bowo saat dihubungi, Jumat (14/10).

Selain itu, Bowo menuturkan Akom diduga melakukan pembiaran terhadap pelanggaran aturan yang sudah diputuskan rapat paripurna 2015. Dalam rapat tersebut diputuskan BUMN adalah mitra Komisi VI bukan Komisi XI.

"Sebenernya adalah ketua DPR membiarkan adanya pelanggaran yang sudah diputuskan dalam Rapat Paripurna 2015 di mana mitra Komisi VI salah satunya adalah BUMN," jelasnya.

Dia yakin kasus serupa tidak hanya terjadi di Komisi VI. Menurutnya, komisi lain mungkin juga pernah dirugikan atas keputusan pimpinan DPR yang dinilai cukup arogan.

"Ini bagian kami menegakkan UU MD3, saya yakin banyak komisi lain mungkin yang dirugikan oleh keputusan pimpinan DPR yang saya lihat selama ini arogan," tegasnya.

Bowo menegaskan pimpinan DPR hanya sebagai jubir dari anggota. Sehingga tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan, termasuk soal rapat penanaman modal negara di Komisi XI itu.

"Pimpinan hanya jubir anggota. Tidak untuk ambil putusan, putusan di bamus dan dibawa ke Paripurna. Pimpinan cuma sampaikan, saya melihat pimpinan seperti sudah bisa ambil keputusan," terang Bowo.