Komisi VII DPR tolak rapat dengan Bos Freeport Chappy Hakim

Merdeka.com - Tindakan Bos Freeport Indonesia Chappy Hakim yang mengamuk dan membentak anggota Komisi VII fraksi Hanura Mukhtar Tompo berbuntut panjang. Seluruh anggota Komisi VII telah sepakat menolak Chappy untuk hadir mengikuti rapat di DPR.

Selain melarang Chappy hadir dalam rapat, seluruh anggota Komisi VII menyatakan mendukung setiap langkah penyelesaian yang diambil Mukhtar baik jalur hukum ke Bareskrim atau dengan jalan damai.

"Komisi VII dari 10 fraksi, menandatangani dan menolak kehadiran Chappy untuk melanjutkan rapat dengan Komisi VII yang akan datang. Selanjutnya silakan saudara Mukhtra Tompo dengan langkah selanjutnya," kata anggota Komisi VII, Yulian Ganhar di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2).

Sementara Wakil Ketua Komisi VII Syaikhul Islam Ali, mendesak Chappy meminta maaf secara terbuka kepada Mukhtar dan Komisi VII. Sebab, tindakan yang dilakukan Chappy tidak hanya menghina Mukhtar secara pribadi namun juga lembaga dewan.

"Atas nama komisi tujuh, kami mendesak Presiden Direktur PT Freeport Indonesia untuk meminta maaf secara terbuka kepada saudara Mukhtar Tompo, Komisi VII DPR RI dan DPR RI secara kelembagaan dalam forum resmi rapat dengar pendapat umum," tegasnya.

Berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD khususnya Pasal 80 diatur hak bagi anggota DPR. Salah satunya, hak bertanya, menyampaikam usul dan pendapat, pengawasan serta hak imunitas.

Sehingga, kata dia, tidak ada yang salah dengan pertanyaan Mukhtar soal kewajiban Freeport membangun smelter. Pembangunan smelter merupakan syarat bagi perusahaan swasta untuk mendapatkan izin tambang. Ketentuan itu juga telah diatur dalam UU Minerba.

"Sikap dan tindakan tersebut sangat tidak patut dilakukan. Hal tersebut menyinggung kehormatan lembaga tinggi negara serta tidak menghargai anggota DPR RI yang merupakan representasi dari rakyat Indonesia," pungkasnya.