Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komisioner KPU Tangsel Ajat Sudrajat Tegaskan Bukan Kader Gerindra

Komisioner KPU Tangsel Ajat Sudrajat Tegaskan Bukan Kader Gerindra Pencoblosan ulang di TPS 19 Duren Sawit. ©2017 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan peringatan keras pada Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Tangerang Selatan, Ajat Sudrajat. Ajat dinilai melakukan pelanggaran etik karena masih terlibat dalam kepengurusan Partai Gerindra.

Ajat menegaskan fakta di persidangan tidak ada satu yang membuktikan dirinya kader partai berlambang burung garuda tersebut.

"Saya sudah menerima dan menjalankan sanksi dari DKPP. Alhamdulillah, fakta di persidangan saya tidak terbukti sebagai kader Partai Gerindra," ucap Ajat Sudrajat, di temui di Serpong, Tangerang Selatan, Selasa (23/1) malam.

Orang lain juga bertanya?

Menurut dia, sanksi yang dijatuhkan DKPP kepadanya hanya karena tidak mencantumkan Curiculum Vitae (CV) saat melakukan pendaftaran menjadi anggota KPUD Tangsel.

"Cuma teguran keras yang ditujukan kepada saya, karena tidak mencantumkan CV waktu pendaftaran menjadi anggota KPU," ujar Ajat.

Diakuinya, saat melakukan pendaftaran sebagai komisioner KPUD Tangsel dirinya tidak mencantumkan keterangan sebagai tenaga ahli fraksi Partai Gerindra di DPR-RI.

"Sehingga hal itu menimbulkan praduga di masyarakat dan hal itulah yang kemudian dipersoalkan oleh DKPP sehingga digelar pleno," kata dia.

Namun dirinya mengaku tidak mengetahui bagaimana proses yang terjadi di DKPP selama laporan masuk hingga pleno pemutusan.

Artikel terkait KPU juga bisa dibaca di Liputan6.com

"Saya lupa waktunya, cuma terima SK dari Setjen DPR-RI bulan Juli dan saya mengajukan surat permohonan berhenti itu bulan Januari. Untuk SK pemberhentian hingga kini belum diterbitkan Setjen DPR-RI," ucap dia.

Ajat secara tegas juga membantah adanya informasi yang menyatakan dirinya adalah pengurus ranting partai besutan Prabowo Subianto itu.

"Oh itu tidak benar (Informasi pengurus ranting), saya menyayangkan berita seperti itu keluar tidak sesuai dengan fakta persidangan," kata dia.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sambangi KPU, Eks Ketua KPK Minta Kepastian Hukum Soal Putusan Bawaslu Loloskan Jadi Anggota DPD
Sambangi KPU, Eks Ketua KPK Minta Kepastian Hukum Soal Putusan Bawaslu Loloskan Jadi Anggota DPD

Dirinya akan menunggu hasil keputusan KPU RI agar mendapat kepastian hukum.

Baca Selengkapnya
Pramono Anung Sudah Urus Surat Keterangan Tidak Pernah Didakwa untuk Pilkada Jakarta
Pramono Anung Sudah Urus Surat Keterangan Tidak Pernah Didakwa untuk Pilkada Jakarta

Ada tiga surat yang telah diurus Sekretaris Kabinet itu untuk persiapan Pilkada.

Baca Selengkapnya
PSI soal Calegnya Ikut Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM: Tidak Ada Koordinasi dengan Partai
PSI soal Calegnya Ikut Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM: Tidak Ada Koordinasi dengan Partai

Manotar Tampubolon masih tercatat sebagai calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Baca Selengkapnya
KPU Jelaskan Verifikasi Calon Independen Pilkada Jakarta, Ada Data KTP Anak Anies tapi Tak Mendukung
KPU Jelaskan Verifikasi Calon Independen Pilkada Jakarta, Ada Data KTP Anak Anies tapi Tak Mendukung

Kabar pencatutan NIK KTP warga seolah mendukung Dharma Pongrekun-Kun Wardana itu sebelumnya viral di media sosial.

Baca Selengkapnya
KPU Tak Persoalkan Identitas Kepartaian Gibran Sebagai Syarat Jadi Cawapres
KPU Tak Persoalkan Identitas Kepartaian Gibran Sebagai Syarat Jadi Cawapres

KPU akan hanya memeriksa hal-hal yang dipersyaratkan saja sebagai seorang calon presiden atau wakil presiden.

Baca Selengkapnya
Tak Terima NIK Dicatut untuk Dukung Dharma Pongrekun di Pilgub Jakarta, Warga di Jakpus Lapor ke Polisi
Tak Terima NIK Dicatut untuk Dukung Dharma Pongrekun di Pilgub Jakarta, Warga di Jakpus Lapor ke Polisi

Samson telah membuat laporan ke Polda Metro Jaya dan telah teregister dengan nomor LP/B/4830/VII/2024/SPKT POLDA METRO JAYA, tanggal 16 Agustus 2024.

Baca Selengkapnya
Dharma Pongrekun Klarifikasi Usai KTP Warga Dicatut Buat Dukungan Pilkada Jakarta
Dharma Pongrekun Klarifikasi Usai KTP Warga Dicatut Buat Dukungan Pilkada Jakarta

Dharma menegaskan, semua syarat yang dikumpulkan untuk maju sebagai pasangan calon perseorangan dipastikan didapat dari para relawan secara sukarela.

Baca Selengkapnya
Seleksi Anggota KPU Jambi Diduga Banyak Kecurangan, Timsel Lapor ke KPU Pusat
Seleksi Anggota KPU Jambi Diduga Banyak Kecurangan, Timsel Lapor ke KPU Pusat

Ketua Timsel KPU 4 kab/kota di Jambi Aswari menampik bahwa dia tidak melibatkan sekretaris dan anggota dalam rapat pleno.

Baca Selengkapnya
NIK KTP Warga Dicatut Dukung Calon Independen Pilgub Jakarta, Puan Minta Diusut Tuntas
NIK KTP Warga Dicatut Dukung Calon Independen Pilgub Jakarta, Puan Minta Diusut Tuntas

Menurut Puan, temuan tersebut harus diusut demi memastikan Pilkada 2024 berjalan jujur dan adil.

Baca Selengkapnya
Ramai Pencatutan KTP untuk Dukungan Dharma-Kun, Ridwan Kamil Tegaskan Soal Aturan
Ramai Pencatutan KTP untuk Dukungan Dharma-Kun, Ridwan Kamil Tegaskan Soal Aturan

Kang Emil membeberkan alasan tak ingin melawan kotak kosong di Pilgub Jakarta.

Baca Selengkapnya
Heboh soal Pencatutan KTP Warga DKI Dukung Paslon Pilkada, Menkominfo Respons Begini
Heboh soal Pencatutan KTP Warga DKI Dukung Paslon Pilkada, Menkominfo Respons Begini

Budi menilai, selama pencatutan KTP itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada Pemilu, maka dipersilahkan saja.

Baca Selengkapnya
VIDEO: PSI Buka Suara Calegnya Daftar Hakim HAM, Berakhir Bikin Emosi dan Diusir Komisi III DPR
VIDEO: PSI Buka Suara Calegnya Daftar Hakim HAM, Berakhir Bikin Emosi dan Diusir Komisi III DPR

Sekjen PSI, Raja Juli Antoni mengaku, kadernya Manotar Tampubolon tidak melakukan koordinasi ikut seleksi calon hakim Ad Hoc HAM

Baca Selengkapnya