Komite Konvensi Demokrat: Tidak perlu panggil Dahlan Iskan
Merdeka.com - Komite Konvensi Partai Demokrat telah menerima laporan dugaan korupsi Dahlan Iskan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Advokat Publik (JAP). Meski menerima laporan itu, Komite Konvensi tidak memanggil Menteri BUMN tersebut.
"Tidak perlu panggil Pak Dahlan kecuali ditindaklanjuti kepolisian," kata Anggota Komite Konvensi Partai Demokrat , Rully Charis di Jakarta, Selasa (8/1).
Komite baru akan mengambil tindakan jika ada proses hukum secara resmi. Sebab, Komite Konvensi juga memiliki panduan kode etik bagi peserta calon.
-
Apa yang akan dilakukan Demokrat kedepan? Lebih lanjut, Herman menyatakan bukan tidak mungkin Demokrat ke depan akan membentuk poros baru atau bergabung dalam koalisi yang sudah ada. Segala kemunginan, ujar dia bisa saja terjadi.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Apa usulan Baleg DPR tentang DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa yang akan dibahas setelah Demokrat resmi mendukung? Saat ini Gerindra masih menunggu deklarasi resmi Partai Demokrat. Tentunya kesediaan SBY membantu langsung pemenangan Prabowo akan dibahas setelah Demokrat resmi mendukung.'Kita tunggu pada saatnya, nanti kita melihat, kita menunggu statement resmi, sikap resmi partai Demokrat di hari yang akan datang dan tentu itu akan diperbincangkan juga,' kata Budi
-
Bagaimana DPR menilai proses hukum Kejagung? Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa.
-
Bagaimana usulan Baleg DPR soal DKJ di sampaikan? Mulanya, Awiek menyoroti Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU DKJ Nomor 572 terkait pemindahan status ibu kota ke IKN.
Topik Pilihan: Capres 2014 | Partai Demokrat
"Jika suatu aduan mengenai peserta baru berupa aduan atau informasi, komite bersikap menunggu. Komite memiliki panduan kode etik," ujarnya.
Komite Konvensi juga tidak akan membentuk tim investigasi terkait laporan dari JAP. "Seperti kasus yang dikait-kaitkan Ali Masykur Musa hingga ini tidak ada tindak lanjut sampai sekarang," ujarnya.
Atas pelaporan ini, Dahlan telah mengirim surat kepada Komite Konvensi. Inti surat Dahlan adalah meminta mencoret namanya dari peserta konvensi bila terbukti melakukan tindak pidana korupsi seperti yang dituduhkan oleh JAP.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kasus penolakan KPU menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memasuki babak baru
Baca SelengkapnyaCak Imin besok Kamis berencana akan memenuhi panggilan KPK
Baca SelengkapnyaKPK sedianya memanggil Cak Imin, Selasa 5 September 2023. Namun, dari pihak Cak Imin meminta agar pemanggilan tersebut dijadwalkan ulang.
Baca SelengkapnyaMantan Menteri BUMN itu diminta KPK untuk memberikan keterangan sebagai saksi terkait kasus korupsi gas alam cair (LNG) Pertamina.
Baca SelengkapnyaKetua DKPP Heddy Lugito menjelaskan soal pemberian sanksi peringatan keras secara terus menerus kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari.
Baca SelengkapnyaKetua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR tak pernah ada wacana untuk merevisi MD3.
Baca Selengkapnya