Komnas HAM Nilai Kedua Capres Luput Jelaskan Fungsi TNI dan Polri

Merdeka.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai kedua capres masih belum maksimal dalam mengaitkan isu HAM pada tema debat pilpres yang digelar hari Sabtu, 30 Maret 2019 kemarin. Terutama, terkait dengan isu pertahanan dan keamanan.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, sebenarnya berharap kedua capres dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif akan tema tersebut.

"Misalnya bicara pertahanan keamanan seperti apa, tantangannya apa. Oke kalau tantangannya di pergerakan di mana, di dalam, lantas seperti apa katakanlah kerangka strategisnya, perspektif asasinya mau dikembangkan di mana. Fungsi suatu lembaga seperti TNI seperti apa, Polri seperti apa, masyarakat seperti apa," kata Ahmad di Media Center Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Jakarta, Senin (1/4).

Dia mengatakan, fungsi lembaga seperti TNI dan Polri harus dirumuskan oleh kedua capres dalam suatu rancangan perundang-undangan yang lebih jelas. Tahapan-tahapan yang ada pun perlu dipersiapkan dengan matang dan disampaikan dengan komprehensif.

Ahmad mencontohkan, bila TNI dilibatkan dalam operasi selain perang, maka dibutuhkanlah perumusan undang-undang yang mengatur lebih detail mengenai hal tersebut.

Selain itu, TNI juga perlu diberi pelatihan untuk bisa dimanfaatkan selain untuk kepentingan perang.

"Harus ada pelatihan kepada mereka, karena mereka tidak dilatih dalam rangka menghadapi situasi keamanan sebetulnya, tapi situasi pertahanan atau perang, gitu kan. Nah pelatihan itu sangat dibutuhkan sehingga mereka ketika terlibat benar-benar memahami ini tugasnya adalah tugas sipil gitu yang dia emban sejalan dengan undang-undang TNI," jelas dia.