Follow
Komnas HAM sayangkan sikap bos Freeport, tak pentingkan rakyat Papua
Merdeka.com - Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) menyesalkan adanya pelanggaran kode etik oleh Ketua Dewan Pimpinan Rakyat (DPR), Setya Novanto. Setnov begitu dia disapa, diduga mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla untuk memperpanjang kontrak Freeport.
Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai menilai pertemuan antara Setnov dengan Pengusaha minyak dan gas, Muhammad Riza Chalid dan Presiden Direktur Maroef Sjamsoeddin itu sama sekali tidak membawa kepentingan rakyat Papua.
"Dari 120 menit pembicaraan, tidak ada satu katapun tentang kepentingan orang Papua di dalamnya. Saya sangat menyayangkan presdir Freeport tidak menyampaikan kepentingan Rakyat Papua apakah tentang kepemilikan saham, pemberdayaan ekonomi dan lain sebagainya," kata Natalius di Bakoel Koffie, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Rabu (16/12).
-
Apa yang dikatakan Agus Rahardjo tentang Jokowi dan kasus Setya Novanto? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Siapa yang nobar bareng Jokowi? Presiden Joko Widodo (Jokowi), nonton bareng (nobar) bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) di hotel tempatnya bermalam di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Kenapa Setya Novanto disebut sebagai korban dalam kasus e-KTP? 'Partai Golkar itu menjadi korban dari e-KTP, jadi saya no comment. Jelas ya, korban e-KTP siapa? (Setnov) ya sudah clear,' pungkasnya.
-
Siapa yang mendampingi Jokowi saat mencoblos? Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana mencoblos capres-cawapres, caleg DPR RI, DPD RI, dan DPRD Kota Jakarta.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ia juga mengatakan pertemuan itu hanya membawa kepentingan politik pribadi, dan koleganya ketimbang kepentingan masyarakat Indonesia secara umum.
"Saya juga kecewa dengan para politisi yang hanya mementingkan sakunya sendiri," tegasnya.
Lebih lanjut, katanya, seharusnya pertemuan tersebut tidak seharusnya terjadi. Karena sejak persoalan ini muncul, timbul kegaduhan tidak hanya dikalangan pemerintah tapi juga di masyarakat.
"Di tengah hiruk pikuk persoalan Papua yang disikapi berbagai komponen bangsa, dari Presiden, Wakil Presiden, presiden Freeport, hingga Ketua DPR terkait pembicaraan yang tidak semestinya terjadi itu," pungkasnya.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Konten itu, lanjut Fatia juga demi menguji keterbukaan negara ihwal dugaan keterlibatan bisnis ekstraktif yang dianggap berdampak pada situasi HAM di sana.
Baca Selengkapnya
Hasto menyatakan perilaku menghormati HAM juga dicerminkan dari sikap anti korupsi.
Baca Selengkapnya
Terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti menjalani pemeriksaan dalam sidang kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin
Baca Selengkapnya
Dia mengungkapkan keprihatinan bahwa sikap Pj Bupati Kabupaten Yapen yang mendukung secara eksplisit ke satu partai telah merusak prinsip netralitas ASN.
Baca Selengkapnya
Hasto juga menyinggung pemimpin yang paham HAM pasti anti dengan korupsi.
Baca Selengkapnya
Tagar All Eyes On Papua viral sebagai bentuk protes penolakan pembangunan perkebunan sawit di Boven Digoel.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pemimpin tidak boleh memiliki rekam jejak pelanggaran HAM.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman (BKH) menyatakan siap membantu secara penuh Ipda Rudy Soik.
Baca Selengkapnya
Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti menjalani sidang tuntutan kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Pandjaitan
Baca Selengkapnya
Suasana panas jelang debat perdana capres-cawapres mulai terjadi. Masalah HAM masa lalu menjadi topik hangat untuk saling menjatuhkan lawan.
Baca Selengkapnya
Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, hingga kini masih dalam sandera KKB. Penyanderaan sudah terjadi 7 Februari 2023 lalu.
Baca Selengkapnya
Beredar nota kesepahaman antara Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso dengan Kepala Badan Intelijen negara (BIN) Daerah Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban.
Baca Selengkapnya