Komnas HAM sebut 9 ribu penghuni Lapas di Jatim berpotensi kehilangan hak suara

Merdeka.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat, 9 ribu dari 19 ribu penghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Jawa Timur berpotensi kehilangan hak suara di Pilkada serentak 2018. Sisanya, atau 10 ribu orang sudah terverifikasi masuk Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang jumlahnya mencapai 30.385.986 orang.

Menurut salah satu Komisioner Komnas HAM, M Choirul Anam, persoalan 9 ribu penghuni Lapas dan Rutan di Jawa Timur itu, karena tidak memiliki identitas.

"Untuk itu, Komnas HAM merekomendasikan agar KPU RI membuat regulasi khusus untuk penghuni Lapas dan Rutan (yang tidak memiliki identitas tapi punya hak suara)," katanya usai Deklarasi Pilkada Damai yang Ramah HAM di kantor KPU Jawa Timur, Jalan Tenggilis, Surabaya, Kamis (19/4).

Karena tidak ada identitas, kata Anam, para penghuni Lapas dan Rutan tak bisa terverifikasi. Seperti misalnya, data para penghuni Lapas dan Rutan ini hanya nama dan alamat tanpa NIK dan KTP, termasuk tak memiliki e-KTP.

"Juga tidak ada suket (surat keterangan). Dan ini menjadi hambatan saat pencoblosan," keluh Anam.

Anam menyebut, data para penghuni Lapas dan Rutan yang berpotensi kehilangan hak suara itu, paling banyak berada di Sidoarjo. "Ada dua Rutan dan empat Lapas di Sidoarjo yang butuh perhatian lebih untuk diberikan hak suaranya saat Pilgub Jatim."

Sementara terkait kelompok minoritas, salah satunya pengungsi Syiah di Sidoarjo maupun kelompok difabel, Komnas HAM meyakinkan, bahwa hal tersebut tidak ada masalah. Sebab, sarana dan prasarana sudah tercover.

"Misalnya di Sidoarjo. Semua template khusus disabilitas telah disediakan di TPS," tandasnya.