Konflik Agung-Ical merembet sampai ke DPR

Merdeka.com - Keharmonisan internal Partai Golkar belakangan retak. Pemicunya bermula dari menurunnya perolehan suara dan gagalnya partai berlambang pohon beringin itu mengajukan calon presiden di Pilpres 2014 lalu.

Kondisi makin tegang tak kala internal mulai sibuk mempersiapkan calon ketua umum baru. Jadwal musyawarah nasional yang semula ditetapkan tahun depan berdasarkan Munas di Riau 2009, jadi amburadul saat nama Aburizal Bakrie mencuat sebagai caketum periode 2014-2019.

Perpecahan tak terhindarkan. Ical, sapaan Aburizal, dan kubunya membuat manuver dengan memutuskan Munas dipercepat awal Desember. Tak tinggal diam, Kubu Agung Laksono sebagai pihak yang kontra dengan pencalonan Ical, langsung membuat Presidium Penyelamat Partai Golkar.

Membawa misi tak ingin Golkar hancur, kubu Agung pun tak mau ketinggalan membuat Munas tandingan secara dadakan pada pekan lalu di Hotel Mercure Ancol. Agung pun saat itu ikut mencalonkan diri sebagai ketum bersaing dengan dua orang calon lainnya.

Dari berbagai konflik internal itu, sampai hari ini belum ada tanda-tanda ketegangan di Golkar akan berakhir. Malah yang terjadi, konflik para petinggi partai beringin ini kini sampai merembet ke fraksi Golkar di DPR.

Berikut cerita konflik Golkar hingga merembet sampai ke fraksi Golkar di DPR seperti yang dirangkum merdeka.com:

Ical gelar Munas di Bali, Agung di Jakarta

Kubu Ical menggelar munas selama 4 hari di Bali. Hasilnya, Ical terpilih lagi menjadi ketum untuk lima tahun ke depan secara aklamasi.Dalam Rapat Paripurna ke-7 dengan agenda Pemilihan Ketua Umum Partai Golkar, Rabu (3/12) sore, tidak ada calon lain yang mendaftar sebagai ketua umum selain Ical. Akhirnya, pimpinan sidang yang diketuai oleh Nurdin Halid memutuskan Ical sebagai ketua umum Partai Golkar."Aburizal Bakrie mendapatkan 100 persen dukungan berdasarkan tatib, jika ada yang mendapatkan dukungan 50 persen plus 1 maka ditetapkan secara aklamasi. Dengan ini pimpinan sidang menyatakan saudara Aburizal Bakrie menjadi ketua umum Golkar terpilih 2014-2019," kata Nurdin kemudian mengetok palu sebagai pengesahan terpilihnya kembali Ical di Hotel Westin Nusa Dua Bali.Dua hari setelah Ical dikukuhkan sebagai ketum di Bali, kubu Agung Laksono juga menggelar munas di Hotel Mercure, Jakarta. Munas ini sangat dadakan karena sebelumnya dijadwalkan Januari 2015.Di munas tandingan itu, Agung menang secara voting setelah bersaing melawan Agung Gumiwang dan Priyo Budi Santoso."Kita meminta masing-masing satu orang sebagai saksi. Saya ingatkan untuk menuliskan angka saja," kata ketua sidang Ibnu Munzir, Senin (8/12) dini hari kemarin.Setelah melalui pemungutan suara yang memakan waktu beberapa jam, akhirnya pemilihan ketua umum Partai Golkar dimenangkan oleh Agung Laksono."Apabila calon ketua umum mendapat dukungan suara 50 persen plus 1 harus bersedia menjadi ketua umum. Maka selaku pimpinan sidang menyatakan ketua umum terpilih Bapak Agung Laksono," terang dia.Berikut hasil pemilihan ketua umum Partai Golkar masa bakti 2014-2019 dalam Munas tandingan:1. Agus Gumiwang KartasasmitaPerolehan suara: 712. Priyo Budi SantosoPerolehan suara: 773. Agung LaksonoPerolehan suara: 147Total suara: 296Abstain: 1Suara tidak sah: -

Berlomba serahkan susunan kepengurusan ke Menkum HAM

Tak mau berlama-lama, usai menggelar munas di Bali, kubu Ical langsung melegalkan kepengurusan mereka ke Kemenkum HAM. Ical didampingi beberapa petinggi Golkar menyerahkan kepengurusan pada tanggal 8 Desember lalu.Kedatangan Ical, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid, dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, disambut langsung oleh Menkumham, Yasonna Laoly."Diterima langsung Menkumham, ARB menyerahkan hasil Munas Golkar Bali didampingi seluruh pengurus dan ketua-ketua DPD I se-Indonesia," ujar Bendahara Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo.Tak mau ketinggalan, kubu Agung pun melakukan hal serupa. Setelah munas di Jakarta rampung, kepengurusan Golkar tandingan akan disetor ke Kemenkum HAM."Kami sudah antarkan ke pihak Menkum HAM karena pengelolaan DPP saat ini sudah kami ambil alih, dan mudah-mudahan hasilnya bisa kita terima secepatnya," kata Agus Gumiwang, pada Rabu lalu di kantor Kemenkum HAM.Dia melanjutkan, jika surat tersebut sudah diterima dan mendapat respons dari pihak Kemenkum HAM, maka kepengurusan Partai Golkar yang tergabung dalam Presidium Penyelamat Partai Golkar akan sah secara konstitusional dan mendapat legitimasi dari negara untuk mengambil alih DPP."Laporan kepada Kemenkum HAM adalah upaya meregistrasikan kepengurusan sehingga berpayung hukum lebih kuat. Dasar dari registrasi ini adalah Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar," jelasnya.

Sama-sama bentuk fraksi di DPR

Saat Setya Novanto menjadi ketua DPR, posisinya langsung digantikan Ade Komaruddin. Penunjukan itu berdasarkan surat keputusan nomor 362/ DPP/ Golkar/X/2014, yang ditandatangani Ketua Umum PG Aburizal Bakrie dan Sekjen PG Idrus Marham.Tapi kubu Agung Laksono yang sudah melakukan munas juga tak mau kalah memilih ketua fraksi di DPR. Mereka menunjuk Agus Gumiwang."Sebagai sekretaris fraksi di DPR sekarang Melchias Marcus Mekeng," kata Agung dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Golkar.'Atas jabatan yang diamanatkan padanya, Agus berjanji tak akan seenaknya memecat kader Golkar."Banyak teman-teman yang sekarang masih tanda petik beranggapan bahwa DPP Pak ARB kader-kader yang sangat baik dan punya potensi. Di antara mereka ada yang sudah menjadi AKD, dan yang baik-baik akan kami pertahankan," kata Agus Gumiwang.Sebagai ketua fraksi yang baru ditunjuk, tegas Agus, dirinya tak begitu saja menggeser kader partai yang telah duduk di pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan."Salah satu pertimbangan dasar kami adalah ideologi Partai Golkar adalah kesamaan visi misi dengan DPP-nya. Saya sebagai ketua fraksi tak begitu saja menggeser pimpinan," tegasnya.

Wakil ketua DPR lebih akui fraksi Golkar kubu Ical

Golkar kubu Agung Laksono menunjuk Agus Gumiwang sebagai ketua Fraksi Golkar di DPR. Sementara kubu Ical menunjuk Ade Komarudin juga sebagai ketua fraksi.Menyikapi keberadaan dua kubu ini, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan Golkar yang sah di bawah kepemimpinan Ical. Sehingga untuk posisi ketua fraksi pun, Ade Komaruddin-lah yang diakui bukan Agus Gumiwang."Ya saya kira itu tidak pada tempatnya karena sejauh ini kita melihat munas itu ya Pak Aburizal di Bali. Kalau kita parpol ada DPD satu dan dua, saya kira didekatkan masalah demokrasi tidak bisa orang kumpul-kumpul lalu katakan dirinya munas ini merusak demokrasi," kata Fadli di Gedung DPR, kemarin.Menurutnya, DPR akan menolak jika ada surat pemberitahuan penggantian fraksi Golkar oleh kubu Agung Laksono. Golkar Munas Bali adalah yang sah bagi dirinya."Karena tidak ada yang disahkan, kita anggap surat biasa tidak ada istimewa. Kita tidak akan lakukan tindakan apa pun karena menurut kami yang sah dan legitimate yang ada di Munas Bali itu," tegasnya.