Konflik PKS dan Fahri Hamzah akan diputuskan di rapim DPR besok

Merdeka.com - Tim kuasa hukum Fahri Hamzah, Mujahid A Latief mendatangi pimpinan DPR Ade Komarudin dan Fadli Zon. Kedatangannya terkait permohonan tidak memproses pemberhentian dan penggantian antarwaktu (PAW) serta penggantian sebagai pimpinan DPR atas nama Fahri Hamzah.

Menanggapi kedatangan tersebut, Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, pihaknya akan melakukan rapat pimpinan terkait hal tersebut. Bahkan, permasalahan pemberhentian Fahri Hamzah tersebut akan menjadi bahan utama dalam rapat tersebut.

"‎Suratnya kami terima, besok kami akan rapim (rapat pimpinan) dan ini akan menjadi bahan utama. Hasilnya apa tergantung rapat besok," ujar Ade di Gedung DPR, Jakarta, Jakarta, Senin (11/4).

Sementara pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menambahkan, permasalahan pemberhentian Fahri Hamzah tersebut perlu mendapat perhatian. Pasalnya, hal ini terjadi di salah satu pimpinan DPR.

"Ini memang satu masalah yang perlu mendapat perhatian, tentu kita menjadikan masalah prioritas, karena salah satu pimpinan DPR. Kita akan putuskan dalam rapat sesuai dengan UU dan aturan, sejauh mana surat ini diproses, surat ini diproses atau menunggu proses hukum selesai. Mudah-mudahan besok," jelas dia.

Fadli menambahkan, bahwa pihaknya akan mempelajari surat dari tim kuasa Fahri Hamzah. Nantinya, akan disesuaikan dengan aturan hukum yang ada.

"Kita akan pelajari sesuai dengan aturan UUD yang berlaku dimana proses pemberhentian DPR dan bagaimana proses pemberhentian anggota partai politik dan anggota DPR. Kita akan sesuaikan ini dengan aturan hukum yang ada. Karena tim pengacara telah ada juga gugatan atau proses hukum di pengadilan Jakarta Selatan," ungkapnya.

Mengenai prosesnya sendiri, Fadli belum mengetahui secara pasti lantaran pihaknya harus mengkaji terlebih dahulu. Namun, dirinya mengatakan biasanya permasalah tersebut bersifat inkracht.

"Prosesnya berapa lama? Kita belum tahu, DPR akan kaji apakah ini bisa diproses terkait adanya gugatan. Biasanya dalam pokok perkara, selama belum ada putusan pengadilan bersifat inkracht, kita tentu bisa proses secara langsung. Ini sudah terjadi juga di beberapa anggota DPR yang lalu, menghadapi proses seperti ini," tambah dia.

"Masalahnya ini tidak bisa dipisahkan pimpinan dan anggota. Karena pokok materinya alih-alih hukum yang akan melihat gugat itu persoalan dari anggotanya, dan persoalan juga karena pemberhentian dari keanggotaan. Jadi bisa berarti juga sulit dipisahkan dari anggota partai politik dan anggota DPR atau pimpinan DPR. Jadi kita akan kaji lebih jauh," tutupnya.