Kongres PDIP harus pertegas pola hubungan dengan Presiden Jokowi

Merdeka.com - Kongres IV PDI Perjuangan bakal dilaksanakan di Bali dari tanggal 9-12 April 2015. Forum penting tersebut harus dijadikan momen penting untuk menghasilkan dan membuat pola hubungan antara partai dengan kadernya yang menjadi Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) semakin baik.

Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran Bandung Muradi berpendapat, hampir 6 bulan pola hubungan antara pemerintahan Jokowi-JK dengan partai-partai politik tidak berjalan dengan baik. Khususnya pola hubungan Jokowi dengan partai pengusung utama, PDI Perjuangan.

"Yang nampak adalah respons partai yang lebih mengekspresikan sebagai partai oposisi daripada partai pemerintah. Sementara Jokowi sendiri nampak enggan untuk selalu berkoordinasi dan mengkomunikasikan kebijakan yang dibuatnya dengan partainya," kata Muradi, Jakarta, Senin (6/4).

Menurut Muradi, situasi ini nampak pada respons negatif partai atas sejumlah kebijakan Jokowi yang dianggap keluar dari visi Trisakti dan program Nawacita-nya. Setidaknya, kata dia, ada empat permasalahan yang membuat hubungan antara PDI Perjuangan dengan Jokowi memburuk dalam enam bulan ini terakhir ini.

Pertama, jelas dia, pelantikan Jaksa Agung yang memang di luar kehendak partai moncong putih tersebut seringkali menuai polemik. PDI Perjuangan merasa bahwa Jokowi lebih mengakomodir keinginan partai lain daripada kader partainya sendiri.

Kedua, saat Jokowi melantik Luhut Binsar Panjaitan sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan yang terkesan diam-diam dan tidak dikomunikasikan ke Megawati maupun partainya. Ketiga, pengajuan dan kemudian pembatalan nama Budi Gunawan dari calon Kapolri.

"Langkah ini dianggap sebagai bagian dari pengekangan hak politik warga negara dan konstitusi karena sudah melalui proses politik hukum dengan dimenangkannya pengajuan praperadilan penetapan tersangka Budi Gunawan oleh KPK," jelasnya.

Keempat, lanjut Muradi, adalah pengaburan Trisakti dan Program Nawacita dalam RPJMN yang dibuat Bappenas. Bahkan terjadi pembelokan atas sejumlah prinsip politik yang seharusnya menjadi lanskap kebijakan pemerintahan Jokowi-JK, yang mana warna kerakyatannya dikalahkan oleh pendekatan pro pasar dan bernuansa Neolib.

"Oleh sebab itu penting untuk ditegaskan pola hubungan antara partai dengan Jokowi pada Kongres IV PDI Perjuangan agar kader dan anggota bisa seirama merespons kebijakan yang dibuat, dan masyarakat dapat merasakan warna kebijakan yang berbeda dibandingkan pemerintahan sebelumnya, sebagaimana janji-janji saat Pilpres lalu," paparnya.

Menurut Muradi, ada tiga penegasan yang harus diperhatikan dalam Kongres PDI Perjuangan nanti. Pertama, karena Jokowi adalah kader dan petugas partai, maka perlu kiranya komunikasi yang baik dalam setiap kebijakan yang akan dibuat agar seirama dengan platform partai. Pada konteks ini, Jokowi akan mendapat back up politik yang penuh dari PDI Perjuangan maupun KIH.

Kedua, Muradi menambahkan, belajar dari sejumlah kebijakan yang dibuat, maka Jokowi harus melibatkan atau setidaknya berbicara dengan partainya maupun KIH terkait dengan kebijakan yang dibuat. Salah satu yang krusial adalah merevisi RPJMN yang telah dibuat Bappenas karena tidak mencerminkan Trisakti dan Nawacita.

Dan ketiga, tegas dia, menjadikan partainya serta partai pengusungnya sebagai rujukan utama dalam membuat kebijakan selain harapan dan masukan dari masyarakat serta relawan.

"Hal ini juga bagian dari penegasan bahwa Jokowi tidak anti partai. Hal tersebut juga memperkuat kontrol dan pengawasan partai agar pemerintahan Jokowi-JK tetap teguh dan konsisten di jalan Trisakti dan Program Nawacita," tandasnya.