Konsistensi Golkar Dukung Pemerintah Saat Pandemi Berefek Menurunkan Elektabilitas

Merdeka.com - Elektabilitas Partai Golkar menurun berdasarkan survei Charta Politika Indonesia. Golkar kini elektabilitasnya hanya 6,6 persen, turun dari sebelumnya 7,8 persen.

Penurunan ini dinilai Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily karena seiring penurunan kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Oleh karena itu, penurunan kepercayaan publik ini berdampak terhadap partai-partai yang diasosiasikan sebagai pendukung pemerintah termasuk Golkar.

Pengamat politik Ujang Komarudin menilai, penurunan elektabilitas Golkar itu konsekuensi berkoalisi dengan pemerintah. Menurut Ujang, kepercayaan publik yang turun bisa memengaruhi elektabilitas partai-partai yang mendukung pemerintahan.

"Itu salah satu kerugian Partai Golkar. Berkoalisi dan di saat yang sama kepercayaan rakyat terhadap pemerintah rendah," ujar Ujang kepada wartawan, Sabtu (14/8).

Dia menambahkan, Golkar dinilai salah satu partai yang loyal terhadap Presiden Jokowi. Golkar tak bermanuver dan tidak mengkritik pemerintah. Sehingga, dampaknya dirasakan langsung partai beringin ini.

"Itulah risiko berkoalisi. Selama ini hanya Partai Golkar yang loyal pada presiden. Jadi dampaknya ikut terasakan langsung oleh Partai Golkar," kata Ujang.

Justru hal berbeda diperlihatkan PDIP yang melakukan kritik terhadap Presiden Jokowi dalam hal penanganan pandemi Covid-19.

"Makanya PDIP bermanuver, mengkritik Jokowi dalam penanganan pandemi dan lain-lain. Yang dilakukan PDIP tak pas ada di koalisi. Tapi kritik pemerintahannya sendiri. Mungkin demi menjaga elektabilitas," ujar Ujang.

Sebelumnya diberitakan, Lembaga survei Charta Politika Indonesia menunjukan pergeseran tiga besar elektabilitas partai politik. PDI Perjuangan masih merajai dengan elektabilitas 22,8 persen, disusul Gerindra 17,5 persen. Tetapi posisi ketiga kini diduduki PKB dengan elektabilitas 9,4 persen.

"PDIP masih memimpin 22,8 peren tidak jauh beda survei-survei sebelumnya dan hasil Pemilu kemarin. Gerindra kedua dengan 17,5 persen, PKB ketiga 9,4 persen," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya ketika rilis survei secara daring, Kamis (12/8).

Di urutan keempat ada PKS dengan elektabilitas 6,8 persen. Kemudian diikuti Partai Demokrat dan Partai Golkar dengan elektabilitas yang sama yaitu 6,6 persen.

Pada posisi berikutnya ada NasDem dengan elektabilitas 4,8 persen. Kemudian, tak sampai ambang batas parlemen, ada PPP dengan elektabilitas 2,3 persen, PAN 1,7 persen, PSI 1,2 persen.

Partai lainnya berada di bawah 1 persen, yaitu Perindo (0,7 persen), Gelora (0,3 persen), Hanura (0,3 persen), Partai Ummat 0,2 persen, PKPI (0,1 persen), PBB (0,1 persen), Berkarya (0,1 persen). Sementara responden yang tidak tahu atau tidak jawab 18,5 persen.

Yunarto menjelaskan, dari segi tren elektabilitas, PDIP stabil dan cenderung meningkat dari 20,7 persen, Gerindra terjadi peningkatan dari survei sebelumnya yaitu hanya 14,2 persen. Sementara PKB meski terjadi penurunan dari 9,7 persen masih bertengger di posisi ketiga.

Sementara PKS mengalami penurunan dari 8,2 persen menjadi 6,8 persen. Kemudian Demokrat terjadi peningkatan dari 4,2 persen menjadi 6,6 persen.

Partai Golkar mengalami penurunan dari sebelumnya 7,8 persen menjadi 6,6 persen. NasDem juga cukup stabil. Ada catatan untuk partai yang ikut Pemilu 2019 lalu masih belum mencapai ambang batas parlemen yaitu PPP, PAN, PSI, serta Hanura.

"Masih ada PR untuk melewati threshold PPP, PAN, Hanura dan PSI," ujar Yunarto.

Survei Charta Politika Indonesia dilakukan pada 12-20 Juli 2021 dengan metode wawancara tatap muka. Metode sampling menggunakan multistage random sampling dengan 1200 responden. Survei ini memiliki margin of error sebesar 2,83 persen.